Antara RDKK dan E RDKK Jomplang

Kesadaran Petani Juga Harus Ditingkatkan

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jomplangnya data antara Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E RDKK) ditengarai menjadi musabab alokasi pupuk subsidi di Jember berkurang hingga 50 persen pada tahun ini. Dampaknya, kini petani mulai menjerit meminta tambahan pupuk bersubsidi lantaran mulai langka di pasaran.

IKLAN

Ditelisik penyebab awal, pengurangan ekstrem pupuk bersubsidi tersebut bisa jadi karena antara RDKK dan E RDKK jaraknya begitu jauh. RDKK yang sebagai landasan untuk memasukkan data E RDKK, jumlahnya tidak sampai seratus persen.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengakui, untuk memasukkan data petani penerima pupuk bersubsidi di E RDKK acuannya adalah data dalam RDKK. “Saat memasukkan data petani RDKK ke E RDKK itu oleh pusat diberi waktu lima hari saja,” ujarnya.

Waktu terlalu mepet ini juga yang disebutnya menjadi salah satu penyebab entri data ke dalam E RDKK di Jember tidak seratus persen sesuai RDKK. Selain itu, penyebab lainnya juga dari petani itu sendiri. Artinya, petani tidak mempermudah petugas entri E RDKK. Lantaran petugas butuh nomor induk kependudukan (NIK) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) lahan sawah mereka.

Sehingga, kata Jumantoro, penyebab kurangnya alokasi ini kompleks. “Dari pusat diberi waktu singkat, petugas dari dinas untuk E RDKK tidak bisa cepat. Petani juga kurang wawasannya untuk memberikan NIK dan SPPT,” ujarnya.

Dia berharap, selisih angka dalam RDKK yang tidak bisa dimasukkan ke E RDKK ada kebijakan tersendiri. Semisal menjadi pertimbangan tentang luasan lahan yang digarap oleh petani di Jember. Sehingga pemerintah kembali menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk petani.

Sementara itu, Account Executive PT Pupuk Kaltim di Jember, Nursalim menuturkan, pihaknya hanya mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi. Dia pun mempertegas bahwa untuk pupuk urea stok di gudang masih banyak dan aman. “Pupuk urea di gudang banyak. Tapi kami distribusikan sesuai alokasi,” tuturnya.

Data dari Pupuk Kaltim Jember, khususnya urea, berdasarkan RDKK ada 260.053 petani penerima manfaat pupuk subsidi di Jember dengan luas tanam 129.22,2 hektare. Sementara, alokasi pupuk urea bersubsidi berdasarkan RDKK adalah 99.077,06 ton.

Sementara, untuk E RDKK, jumlah petani yang masuk hanya 94.867 atau sekitar sepertiga dari jumlah sesuai RDKK. Sehingga alokasi pupuk urea subsidi untuk Jember cuma berjumlah 52.346 ton. Kendati demikian, kata dia, tak semua pupuk yang teralokasi itu bisa didistribusikan, karena kuota penyalurannya harus berdasarkan SK dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jember. Sesuai SK dinas, pupuk yang bisa didistribusikan berjumlah 47.018 ton. “SK dinas ini terbit terlebih dahulu. Makanya ada perbedaan,” paparnya.

Dia mengakui, dalam pengurangan pupuk bersubsidi ini kompleks. Mulai dari memasukkan data E RDKK ke Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sampai seratus persen, hingga petani sendiri yang mempersulit untuk tidak menyerahkan NIK dan SPPT.

Nursalim pernah mendatangi petani di daerah Arjasa yang mengeluh hasil pertanian kurang maksimal. Petani mengaku, penyebabnya lantaran kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Ternyata saat dikroscek, petani tersebut tidak mau menyerahkan KTP dan SPPT kepada petugas entri data E RDKK. “Ada petani yang paham tentang prosedur. Tapi juga banyak petani yang tidak paham. Anggapan mereka, mau beli pupuk saja harus menyertakan KTP dan SPPT,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bisa jadi jika E RDKK terentri seratus persen seperti data RDKK, bukan tidak mungkin alokasi pupuk akan tetap seperti tahun sebelumnya. Lantaran acuan Kementan mengeluarkan alokasi adalah dari E RDKK bukan RDKK.

Dirinya mengaku pernah mengutarakan hal saat ikut hearing di DRPD Jember untuk percepatan entri data E RDKK. Kala itu, dia menyarankan alangkah baiknya proses memasukkan data tersebut juga bekerja sama dengan pemerintah desa. “Desa itu sepertinya punya data-data warganya, termasuk NIK,” paparnya.

Ketimpangan alokasi antara RDKK dan E RDKK juga terjadi di beberapa kecamatan di Jember. Daerah Jember selatan, khususnya Wuluhan, Tempurejo, dan Ambulu, persentase E RDKK sampai seratus persen. Sehingga lokasi pupuk subsidi khususnya urea tidak berbeda dengan alokasi tahun kemarin. Sementara, ketimpangan justru terjadi di Sukorambi yang hanya 12 persen, Sumberbaru 22 persen, dan Jombang 26 persen.

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih