Peringatan sampai Pencabutan Izin

SIKAP TEGAS: Kadishub Hadi Mulyono memberi keterangan terkait penanganan parkir di Kabupaten Jember.

RADAR JEMBER.ID – Biang tersendatnya arus lalu lintas yang berujung pada terjadinya kemacetan bisa dilihat secara kasat mata. Yaitu adanya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki tempat parkir memadai menyebabkan kendaraan pengunjung parkir di jalan-jalan. Terlebih, saat momen bulan puasa seperti ini, dan puncaknya bisa terjadi pada arus mudik dan balik nanti.

IKLAN

Penanganan pada kemacetan tersebut tentu harus ada langkah yang konkret. Itu agar pusat perbelanjaan, pertokoan, swalayan, pasar, dan mal (mall) di Jember, ke depannya benar-benar menyediakan lahan parkir yang dapat menampung semua pengunjung.

Namun demikian, pencegahan akan terjadinya kemacetan untuk puasa dan hari raya kali ini sepertinya terlambat. Tetapi, di sana masih ada pahlawan jalanan yaitu juru parkir (Jukir). Kehadiran mereka benar-benar diharapkan bisa mengurai terjadinya kemacetan, terutama di sekitar pusat perbelanjaan yang tidak punya lahan parkir memadai.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Hadi Mulyono mengungkapkan, pada momen tertentu memang ada sejumlah pengunjung pusat perbelanjaan yang parkirnya meluber ke jalan. Untuk itu, pihaknya berupaya mencegah dan mengurai agar tidak terjadi kemacetan.

Menurut Hadi, salah satu upaya penanganan yaitu dengan mengerahkan jukir. “Di Jember ada sebanyak 330 jukir. Mereka tersebar di seluruh kabupaten. Akan tetapi, pada momen puasa dan hari raya nanti akan dikerahkan pada lokasi-lokasi yang ramai,” tegasnya.

Menurutnya, pusat perbelanjaan yang parkirnya meluber diberi pagar pembatas agar pengunjung yang parkir tidak semakin liar. “Momen tertentu seperti ini pengunjungnya membeludak. Sehingga kami berupaya menata parkirnya secara baik dengan tenaga jukir yang ada,” imbuhnya.

Hadi menegaskan, sejumlah pusat perbelanjaan yang parkirnya membeludak sudah memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dibangun beberapa tahun lalu. Namun, saat momen banyaknya pengunjung, maka lahan parkir yang dibuat sesuai Andalalin tak mampu menampung. Dengan demikian, pengunjung pun parkir di bahu jalan.

“Penanganan pada lokasi yang ramai dan parkirnya sampai meluber sudah kita sampaikan kepada para jukir. Tujuannya agar mereka menata parkir dengan baik, termasuk keluar-masuknya jalan demi mencegah kemacetan arus lalu lintas,” papar Hadi Mulyono.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Jember Leon Lazuardi menjelaskan, secara teknis, pihaknya akan maksimal melakukan pengaturan terhadap kendaraan warga yang parkir.

“Sebanyak 330 jukir kita kerahkan semua untuk mengatur parkir. Terutama pada pusat perbelanjaan yang parkirnya sampai meluber ke jalan,” ucapnya.

Leon menyebut, Dishub hanya menangani parkir kendaraan yang ada di bahu jalan. Untuk parkir di pasar melekat pada Disperindag, sementara pada pertokoan, swalayan, dan mal melekat pada masing-masing pusat perbelanjaan tersebut.

“Parkir yang kami atur yaitu adalah kendaraan yang parkir di bahu jalan. Bukan di lahan pribadi. Pasar itu ikut Disperindag, kemudian di halaman parkir toko atau yang lainnya itu juga pribadi. Jadi, kami terbatas pada bahu jalan,” papar Leon.

Para jukir, menurut Leon, merupakan pegawai yang benar-benar menjadi pengabdi untuk Jember. Sebab, seluruh jukir hingga saat ini masih berstatus pegawai kontrak atau honorer. “Sebanyak 330 jukir ini sistemnya kontrak. Kontraknya diperpanjang setiap tahun,” ujarnya.

Jukir yang bekerja dengan sistem kontak tersebut mendapatkan honor bulanan yang tak begitu besar. Penentuan honornya yaitu digolongkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu jukir dengan pengabdian 0-5 tahun dengan honor Rp 625 per bulan, kelompok pengabdian 6-10 tahun dengan honor Rp 725 ribu per bulan, dan kelompok ketiga yaitu jukir dengan pengabdian di atas 10 tahun dengan honor Rp 825 ribu per bulan.

“Jadi, honor mereka tidak besar. Kemudian hasil pungutan dari retribusi parkir harian untuk kendaraan luar provinsi juga harus disetor setiap hari ke UPT Parkir Dishub. Selanjutnya, disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah,” paparnya.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jember khusus dari parkir, pada tahun 2018 mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp 10,9 miliar lebih. Kemudian, pada tahun ini di target 10,9 miliar dan per awal Mei 2019 lalu sudah tembus 3,3 miliar dari target tersebut.

Sementara itu, disinggung terkait fenomena melubernya parkir kendaraan hingga ke bahu jalan pada sejumlah pusat perbelanjaan, Leon Lazuardi menegaskan, hal itu memang terjadi pada saat ada momen  seperti puasa, hari raya, atau momen lain. Beberapa pusat perbelanjaan tersebut menurutnya juga mengantongi izin usaha setelah sebelumnya mengurus Andalalin.

“Semua toko, swalayan, mall, atau bangunan lain seperti rumah sakit, sekolah, kantor, dan sebagainya yang memiliki izin, pasti ada Andalalin-nya. Sebab, sebelum terbit izin usaha atau izin lain, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) meminta Andalalin-nya dulu,” paparnya.

Namun demikian, syarat adanya Andalalin tidak sekaligus berlaku untuk semua tempat penjualan. Dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 75 Tahun 2017, pusat perbelanjaan yang wajib mengajukan permohonan Andalalin adalah toko dengan ukuran lantainya minimal seluas 500 meter persegi. Sementara itu, yang kurang dari itu tidak diwajibkan memiliki lahan parkir.

“Dalam PM Perhubungan 75 tahun 2017 sudah dijelaskan mengenai kewajiban penyediaan lahan parkir. Baik untuk toko, pusat belanja, sekolah, rumah sakit, atau yang lain. Lahan parkirnya harus sesuai Andalalin, karena pengajuannya juga kepada Dishub,” ungkap Leon.

Menurutnya, semua pusat perbelanjaan atau yang diatur dalam Permen Perhubungan wajib diterapkan. “Dulu, peraturan yang khusus mengatur parkir belum ada. Tetapi sekarang sudah ada. Dulu, orang bikin toko banyak yang tidak punya tempat parkir. Tetapi sekarang seperti ruko sudah diatur semuanya. Dengan Permen Perhubungan ini, diharapkan semua pusat perbelanjaan bisa memenuhi kewajiban, yaitu punya lahan parkir sesuai Andalalin,” paparnya.

Leon menegaskan, berdasar peraturan tersebut, pusat perbelanjaan dengan luas lantai minimal 500 meter persegi wajib punya lahan parkir. Bila tidak, maka akan ada sanksinya. “Sanksinya juga sudah diatur secara jelas pada PM Perhubungan itu,” pungkasnya.

Data yang berhasil dikumpulkan menyebutkan, bagi pusat perbelanjaan atau bangunan lain yang dikenai kewajiban menyediakan lahan parkir, kewajiban tersebut tak bisa ditawar-tawar. Apabila ada yang melanggar. Dalam PM Perhubungan secara jelas diatur saksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, hingga pada pencabutan izin usahanya atau izin yang lain. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Hadi Sumarsono