Demi Investasi, Rakyat ‘Dikebiri’

Korona Dinilai Alihkan Isu RUU Cika

MASSA BERGERAK: Mahasiswa dan buruh menggelar aksi menolak RUU Cipta Karya di bundaran DPRD Jember, kemarin (19/3).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mahasiswa dan buruh mendesak digagalkannya rencana Paripurna Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Cika) yang akan digelar DPR RI pada 23 Maret mendatang. Mereka menolak RUU yang dikenal dengan sebutan omnibus law tersebut karena dinilai sarat kepentingan pengusaha dan mengorbankan seluruh hak warga negara.

IKLAN

Aksi yang digelar di bundaran DPRD Jember, kemarin (19/3), dijaga ketat aparat kepolisian. Massa pun menyampaikan banyak hal tentang alasan penolakan terhadap RUU yang dinilai hanya mementingkan investasi, tetapi mengebiri hak-hak rakyat.

Koordinator aksi, Alif menjelaskan, penolakan terhadap RUU yang menggabungkan banyak peraturan tersebut telah ditolak oleh banyak warga di Indonesia. Akan tetapi, suara-suara mereka seperti tak dianggap, karena negara kalah dengan kepentingan korporat yang ujungnya menggunakan alasan investasi. “Banyak hak rakyat yang akan hilang, karena RUU ini hanya menguntungkan investor,” katanya.

Semangat negara untuk membuat RUU Omnibus law dinilai sama sekali tak menjadi kebutuhan masyarakat luas. Hanya semangat investasi saja yang dipentingkan. Sementara, akan ada banyak hal yang bisa dirampas. Seperti hak cuti hamil terancam hilang dan pembebasan outsourcing di segala bidang. “Penyusunannya tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak,” ucapnya.

Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruk menjelaskan, seharusnya produk RUU tak dibuat asal-asalan dan berpihak pada investor. Dia menyebut, pasal 23 yang mengubah pasal 98 UU Lingkungan Hidup, tak lagi mencantumkan jenis sanksi pidana. Bahkan, pertanggungjawaban korporasi hanya sebatas sanksi administratif dan perdata semata.

Kata dia, dengan adanya sanksi pidana saja, negara sangat lemah menjatuhkan sanksi pada pengusaha yang melanggar. Apalagi dengan dihilangkannya sanksi pidana, maka para investor akan merajalela dan lingkungan terancam rusak. “Petani, nelayan, dan masyarakat kecil akan menjadi korban,” paparnya.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trisna menyebutkan, RUU Omnibus law akan mencederai warga Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, dalam bidang pendidikan, negara membuka semangat liberal. Sehingga, apabila RUU ini sampai disahkan, maka dunia pendidikan terancam tidak gratis lagi. “Terwujudnya pendidikan gratis nantinya akan jauh dari harapan,” ucapnya.

Bukan itu saja, Trisna menyebut, omnibus law juga mengancam keterbukaan informasi publik. Sebab, sanksi denda untuk pelanggaran dalam bidang pers ditingkatkan empat kali lipat. Dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. “Kalau sampai terjadi, perusahaan pers ikut terancam. Ini mencederai semangat reformasi terkait kebebasan pers,” ungkapnya.

Sementara itu, massa aksi juga menyampaikan keprihatinannya atas darurat bencana virus korona. Kendati negara sedang menghadapi korona, RUU yang menyangkut hajat hidup seluruh warga justru akan diparipurnakan 23 Maret.

Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember Nofi Cahyo Hariyadi, darurat bencana virus korona dinilai sebagai pengalihan isu untuk ditetapkannya omnibus law. “Omnibus law tidak kalah penting dengan virus korona. Virus ini hanya sesaat, tetapi RUU ini untuk masa depan rakyat Indonesia. Untuk itu, kami tegas menolaknya,” ucap Nofi.

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jember Tolak Omnibus Law ini menyatakan tiga sikapnya. DPRD Jember diminta menyatakan sikap secara lisan dan tertulis menolak RUU Cika. Mendesak DPRD melakukan langkah strategis dan politis agar pembahasan RUU Cika digagalkan. Selain itu, di tengah darurat bencana virus korona, meminta DPRD agar mendesak pemerintah untuk menyediakan hand sanitizer, vitamin, serta pengobatan secara gratis.

Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi dan anggota dewan Nur Hasan sempat naik di atas truk. Di tengah massa tersebut, Itqon menegaskan, DPRD Jember ikut menolak dan menyampaikan aspirasi penolakan massa kepada DPR RI. “Kami siap menyampaikan aspirasi ini dan menolak omnibus law,” kata Itqon, yang kemudian menandatangani surat pernyataan yang disodorkan para mahasiswa dan buruh.

Aksi gabungan dari 14 organisasi kemahasiswaan dan buruh selesai setelah aspirasi mereka dikirim ke Jakarta melalui faks DPRD Jember. Massa gabungan kemudian membubarkan diri secara damai.

Reporter : Nur Hariri, Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih