alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

SK Mutasi Pascapilkada Batal

Dewan Minta ASN Patuh dan Fokus Kerja

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dualisme jabatan di tubuh Pemkab Jember meledak gara-gara kebijakan kontroversi tentang mutasi pegawai pasca-Pilkada Jember. Menyikapi hal itu, Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo kembali menegaskan bahwa seluruh surat keputusan (SK) mutasi pejabat tersebut batal demi hukum.

Penegasan kali kedua ini disampaikan Plh Bupati Hadi di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (18/2) malam. Dikatakannya, terbitnya surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 15 Januari 2021, selayaknya dipahami dan dijalankan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Kabupaten Jember tanpa terkecuali.

Dia menjelaskan, surat Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah detail memberi penjelasan yang disertai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Untuk itu, mulai pejabat sekelas sekretaris daerah (sekda), kepala-kepala dinas, atau siapa saja ASN eselon II, III, dan IV di Pemkab Jember, wajib mematuhinya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, surat gubernur itu juga menjadi dasar untuk mengakhiri pecah kongsi yang mengakibatkan dualisme jabatan. Surat yang telah menganulir dengan menyebut secara detail dasar dan alasannya, dinilai Hadi, secara otomatis membatalkan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan mutasi pejabat di Kota Suwar-Suwir.

“Menurut saya, perlu semacam hitam di atas putih yang menegaskan SK-SK mutasi pascapilkada itu tidak sah. Berdasar surat gubernur memang sudah cukup, tetapi di Jember paling tidak diperkuat lagi.” M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember.

Surat yang sama juga menyebut dengan tegas, penonaktifan sekda serta pejabat lain cacat prosedur dan dilarang oleh undang-undang. Bukan hanya itu, pengangkatan pegawai untuk menduduki posisi jabatan yang di-nonjob-kan juga tidak sah. Untuk itu, tidak perlu lagi diambil kebijakan pembatasan mutasi karena dengan surat gubernur sudah lebih dari cukup. “Dengan sendirinya, semua (kebijakan yang berkaitan dengan mutasi pascapilkada, Red) telah batal,” papar Hadi kepada sejumlah awak media.

Di sela-sela menerima kunjungan teman sejawat di kala sekolah dulu, Hadi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan banyak pihak, meski dirinya hanya menjabat tujuh hari sebagai Plh Bupati Jember. “Kami harap, walaupun menjadi pemimpin selama tujuh hari di Jember, ada kesan baik dalam menjalankan tugas,” kata Hasyim Bonar, teman semasa SMA Hadi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, DPRD Jember juga memberikan dukungan moral atas langkah yang diambil oleh Plh bupati. Menurutnya, seluruh SK mutasi yang diterbitkan pascapilkada sudah nyata-nyata menabrak peraturan hukum. “Kami sangat mendukung langkah Plh bupati agar ASN di Jember tidak rebutan urusan jabatan. Apalagi, surat Gubernur Jatim sudah jelas menyatakan SK cacat prosedur dan tidak sah,” katanya.

Dukungan dewan tersebut, menurut Halim, dilakukan demi kondisi pemkab agar segera bisa dinormalisasi. “Kalau ada ASN yang mbalelo, saya kira ada konsekuensi yang jelas yang dapat diberikan oleh atasannya. Dewan berharap, ASN bisa lebih fokus kerja membangun Jember,” ucap Halim.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, semua orang yang bisa membaca dan menulis, sejatinya mengetahui bahwa kebijakan kontroversi terkait mutasi pascapilkada adalah menabrak hukum. Namun, ada ASN yang nekat menjalankan kebijakan yang kekuatannya jauh berada di bawah undang-undang.

Demi menormalisasi kondisi di Pemkab Jember, menurut Itqon, perlu dikeluarkan semacam surat penegasan agar dualisme jabatan benar-benar tuntas. “Menurut saya, perlu semacam hitam di atas putih yang menegaskan SK-SK mutasi pascapilkada itu tidak sah. Berdasar surat gubernur memang sudah cukup, tetapi di Jember paling tidak diperkuat lagi,” pungkasnya.

 

Jurnalis : Nur Hariri
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dualisme jabatan di tubuh Pemkab Jember meledak gara-gara kebijakan kontroversi tentang mutasi pegawai pasca-Pilkada Jember. Menyikapi hal itu, Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo kembali menegaskan bahwa seluruh surat keputusan (SK) mutasi pejabat tersebut batal demi hukum.

Penegasan kali kedua ini disampaikan Plh Bupati Hadi di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (18/2) malam. Dikatakannya, terbitnya surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 15 Januari 2021, selayaknya dipahami dan dijalankan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Kabupaten Jember tanpa terkecuali.

Dia menjelaskan, surat Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah detail memberi penjelasan yang disertai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Untuk itu, mulai pejabat sekelas sekretaris daerah (sekda), kepala-kepala dinas, atau siapa saja ASN eselon II, III, dan IV di Pemkab Jember, wajib mematuhinya.

Mobile_AP_Half Page

Menurutnya, surat gubernur itu juga menjadi dasar untuk mengakhiri pecah kongsi yang mengakibatkan dualisme jabatan. Surat yang telah menganulir dengan menyebut secara detail dasar dan alasannya, dinilai Hadi, secara otomatis membatalkan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan mutasi pejabat di Kota Suwar-Suwir.

“Menurut saya, perlu semacam hitam di atas putih yang menegaskan SK-SK mutasi pascapilkada itu tidak sah. Berdasar surat gubernur memang sudah cukup, tetapi di Jember paling tidak diperkuat lagi.” M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember.

Surat yang sama juga menyebut dengan tegas, penonaktifan sekda serta pejabat lain cacat prosedur dan dilarang oleh undang-undang. Bukan hanya itu, pengangkatan pegawai untuk menduduki posisi jabatan yang di-nonjob-kan juga tidak sah. Untuk itu, tidak perlu lagi diambil kebijakan pembatasan mutasi karena dengan surat gubernur sudah lebih dari cukup. “Dengan sendirinya, semua (kebijakan yang berkaitan dengan mutasi pascapilkada, Red) telah batal,” papar Hadi kepada sejumlah awak media.

Di sela-sela menerima kunjungan teman sejawat di kala sekolah dulu, Hadi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan banyak pihak, meski dirinya hanya menjabat tujuh hari sebagai Plh Bupati Jember. “Kami harap, walaupun menjadi pemimpin selama tujuh hari di Jember, ada kesan baik dalam menjalankan tugas,” kata Hasyim Bonar, teman semasa SMA Hadi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, DPRD Jember juga memberikan dukungan moral atas langkah yang diambil oleh Plh bupati. Menurutnya, seluruh SK mutasi yang diterbitkan pascapilkada sudah nyata-nyata menabrak peraturan hukum. “Kami sangat mendukung langkah Plh bupati agar ASN di Jember tidak rebutan urusan jabatan. Apalagi, surat Gubernur Jatim sudah jelas menyatakan SK cacat prosedur dan tidak sah,” katanya.

Dukungan dewan tersebut, menurut Halim, dilakukan demi kondisi pemkab agar segera bisa dinormalisasi. “Kalau ada ASN yang mbalelo, saya kira ada konsekuensi yang jelas yang dapat diberikan oleh atasannya. Dewan berharap, ASN bisa lebih fokus kerja membangun Jember,” ucap Halim.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, semua orang yang bisa membaca dan menulis, sejatinya mengetahui bahwa kebijakan kontroversi terkait mutasi pascapilkada adalah menabrak hukum. Namun, ada ASN yang nekat menjalankan kebijakan yang kekuatannya jauh berada di bawah undang-undang.

Demi menormalisasi kondisi di Pemkab Jember, menurut Itqon, perlu dikeluarkan semacam surat penegasan agar dualisme jabatan benar-benar tuntas. “Menurut saya, perlu semacam hitam di atas putih yang menegaskan SK-SK mutasi pascapilkada itu tidak sah. Berdasar surat gubernur memang sudah cukup, tetapi di Jember paling tidak diperkuat lagi,” pungkasnya.

 

Jurnalis : Nur Hariri
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dualisme jabatan di tubuh Pemkab Jember meledak gara-gara kebijakan kontroversi tentang mutasi pegawai pasca-Pilkada Jember. Menyikapi hal itu, Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo kembali menegaskan bahwa seluruh surat keputusan (SK) mutasi pejabat tersebut batal demi hukum.

Penegasan kali kedua ini disampaikan Plh Bupati Hadi di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (18/2) malam. Dikatakannya, terbitnya surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 15 Januari 2021, selayaknya dipahami dan dijalankan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Kabupaten Jember tanpa terkecuali.

Dia menjelaskan, surat Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah detail memberi penjelasan yang disertai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Untuk itu, mulai pejabat sekelas sekretaris daerah (sekda), kepala-kepala dinas, atau siapa saja ASN eselon II, III, dan IV di Pemkab Jember, wajib mematuhinya.

Menurutnya, surat gubernur itu juga menjadi dasar untuk mengakhiri pecah kongsi yang mengakibatkan dualisme jabatan. Surat yang telah menganulir dengan menyebut secara detail dasar dan alasannya, dinilai Hadi, secara otomatis membatalkan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan mutasi pejabat di Kota Suwar-Suwir.

“Menurut saya, perlu semacam hitam di atas putih yang menegaskan SK-SK mutasi pascapilkada itu tidak sah. Berdasar surat gubernur memang sudah cukup, tetapi di Jember paling tidak diperkuat lagi.” M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember.

Surat yang sama juga menyebut dengan tegas, penonaktifan sekda serta pejabat lain cacat prosedur dan dilarang oleh undang-undang. Bukan hanya itu, pengangkatan pegawai untuk menduduki posisi jabatan yang di-nonjob-kan juga tidak sah. Untuk itu, tidak perlu lagi diambil kebijakan pembatasan mutasi karena dengan surat gubernur sudah lebih dari cukup. “Dengan sendirinya, semua (kebijakan yang berkaitan dengan mutasi pascapilkada, Red) telah batal,” papar Hadi kepada sejumlah awak media.

Di sela-sela menerima kunjungan teman sejawat di kala sekolah dulu, Hadi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan banyak pihak, meski dirinya hanya menjabat tujuh hari sebagai Plh Bupati Jember. “Kami harap, walaupun menjadi pemimpin selama tujuh hari di Jember, ada kesan baik dalam menjalankan tugas,” kata Hasyim Bonar, teman semasa SMA Hadi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, DPRD Jember juga memberikan dukungan moral atas langkah yang diambil oleh Plh bupati. Menurutnya, seluruh SK mutasi yang diterbitkan pascapilkada sudah nyata-nyata menabrak peraturan hukum. “Kami sangat mendukung langkah Plh bupati agar ASN di Jember tidak rebutan urusan jabatan. Apalagi, surat Gubernur Jatim sudah jelas menyatakan SK cacat prosedur dan tidak sah,” katanya.

Dukungan dewan tersebut, menurut Halim, dilakukan demi kondisi pemkab agar segera bisa dinormalisasi. “Kalau ada ASN yang mbalelo, saya kira ada konsekuensi yang jelas yang dapat diberikan oleh atasannya. Dewan berharap, ASN bisa lebih fokus kerja membangun Jember,” ucap Halim.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, semua orang yang bisa membaca dan menulis, sejatinya mengetahui bahwa kebijakan kontroversi terkait mutasi pascapilkada adalah menabrak hukum. Namun, ada ASN yang nekat menjalankan kebijakan yang kekuatannya jauh berada di bawah undang-undang.

Demi menormalisasi kondisi di Pemkab Jember, menurut Itqon, perlu dikeluarkan semacam surat penegasan agar dualisme jabatan benar-benar tuntas. “Menurut saya, perlu semacam hitam di atas putih yang menegaskan SK-SK mutasi pascapilkada itu tidak sah. Berdasar surat gubernur memang sudah cukup, tetapi di Jember paling tidak diperkuat lagi,” pungkasnya.

 

Jurnalis : Nur Hariri
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2