1/3 Tarif Dipotong Makelar

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tengah malam di Jalan Wijayakusuma rasanya menjadi magnet bagi kaum adam. Banyak lelaki beragam usia mendatangi kawasan di jantung kota yang lokasinya hanya sepelemparan batu dari Alun-Alun Jember ini. Jika alun-alun menampakkan wajah yang terang dan elok, tapi tidak di Jalan Wijaya Kusuma. Suasananya lebih gelap, khas pekarangan belakang. Lampu penerangan juga samar terlihat.

IKLAN

Dua pemuda berboncengan motor tiba. Mereka berhenti persis di depan sebuah hotel. Tepat di depan tempat penginapan itu ada sebuah warung kopi kecil. Ada pemuda dan pria dewasa yang nongkrong. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang tak terlihat wajahnya mengendarai mobil. Dia juga mandek di lokasi yang sama.

Di warung itulah, transaksi mencari pekerja seks komersial (PSK) biasanya terjadi. “Saya cuma lihat-lihat. Yang main teman saya,” terang pemuda asal Malang yang kerja proyek di Jember itu. Di antara pria dewasa yang di warung tadi tidak lain adalah para makelar atau disebut dengan germo. “Sudah dapat kamar, Mas?” tanya makelar tersebut kepada Jawa Pos Radar Jember.

Pria kurus itu merupakan penjaja PSK. Dia menawarkan lebih dari satu perempuan. Tarifnya beragam, bergantung pada usia dan paras. Harga itu belum kamar hotel. Untuk PSK di hotel Jl Wijayakusuma, tarifnya Rp 300 ribu ditambah harga kamar hotel mulai Rp 70 ribu. Sedangkan di kawasan Kebonsari yang juga ditawarkan oleh makelar itu, tarifnya Rp 400 ribu ditambah biaya hotel mulai Rp 150 ribuan. “Kalau di Kebonsari lebih muda dan cantik, tapi agak mahal sedikit,” ucapnya, berusaha meyakinkan.

Jawa Pos Radar Jember berkenalan dengan salah satu PSK. Perempuan 28 tahun itu mengaku, akhir-akhir ini sepi pelanggan. “Sekarang mulai sepi. Kapan ramainya ya nggak tahu. Kadang ramai kadang sepi,” akunya.

Sekali main, dia mengaku membuka tarif Rp 300 ribu. Jumlah tersebut tidak diterimanya utuh, tapi dibagi dengan makelar, serta dikurangi ongkos transportasi. “Saya dapat Rp 200 ribu, makelar Rp 100 ribu. Tapi jumlah 200 ribu itu, bersih sekitar 100 ribu. Karena saya ke sini juga naik ojek, juga belum makan dan lainnya,” ungkapnya.

Profesi sebagai PSK disembunyikan rapat-rapat. “Jangan difoto, nanti keluarga tahu. Sebab, tidak ada yang tahu kalau saya kerja seperti ini,” akunya. Dia pun buru-buru masuk hotel, karena ada pelanggan.

Semakin malam, dua mobil MPV terlihat datang. Satu warna biru tua dan satunya putih. Saat turun, banyak wanita-wanita dan langsung masuk ke hotel. “Lagi banyak tamu itu, makelar cari perempuan untuk didatangkan,” kata Shodiq, pemilik warung.

Menurut Shodiq, terkadang juga ada makelar yang nakal. Artinya, saat harga sudah deal antara pelanggan, ternyata makelar kabur dan uang tersebut tidak diberikan ke PSK. “Kalau pelanggannya nggak ada uang lagi, biasanya HP-nya disita atau dijual pada saat itu juga. Makanya, kalau bisa, enak transaksi sendiri saja sama PSK-nya,” sarannya.

Muida Atmadja, anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jatim dan pembentuk Kelompok Pemberdayaan Pekerja Seks (Kompas) di Surabaya, mengakui, banyak potongan yang diterima PSK. Hal itu terjadi di seluruh tempat. “Dari ujung negeri sampai ketemu ujung, namanya PSK itu banyak potongannya dan yang diterima tidak sesuai dengan harga kesepakatan,” jelasnya.

Dia mencontohkan, saat ada lokalisasi Dolly, semisal harga PSK itu Rp 50 ribu, maka yang diterima hanya Rp 36 ribu. Sehingga rata-rata, potongannya sebesar 28 persen. Kondisi inilah yang membuat PSK itu sebenarnya sengsara. Banyak orang-orang yang memanfaatkan pekerjaan itu.

Walau kondisi itu bukan kekerasan secara fisik, tapi menurut Ida, panggilan akrab Muida, termasuk kekerasan. Maka dari itu, dia menyebut, sebutan yang layak terhadap perempuan penjaja seks itu bukanlah PSK, melainkan pedila atau perempuan yang dilancurkan. Sebab, banyak kasus yang ditemukan, mereka kerap menjadi korban atas transaksi tubuh mereka sendiri.

Menurut dia, untuk mencegah hal itu terjadi, alangkah baiknya para pedila itu bersatu dan terorganisasi. “Di luar sepakat atau tidak sepakat, saya lebih enak pedila itu dilokalisasi agar terorganisasi dengan baik,” katanya.

Lewat lokalisasi, dia menambahkan, kegiatan pedila juga bisa terpantau, termasuk kesehatannya, agar tidak menularkan penyakit infeksi menular seks (IMS), ataupun HIV Aids. “Adanya lokalisasi juga harus ada aturan baru yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. Termasuk jumlah retribusi dan lainnya.

Dia mengakui, seperti di Dolly, uang dari penghasilan pedila itu tidak hanya dipotong dari makelar saja. Tapi juga termasuk membayar retribusi, mulai dari tingkat kecil hingga besar. “Tapi kalau ada apa-apa, yang kena atau di-sweeping adalah pedila-nya. Padahal sudah bayar retribusi begitu banyak pintu,” terangnya.

Menurut Ida, selama ini hal yang sulit dikoordinasi adalah pedila yang usianya di bawah 35 tahun. “Yang muda-muda ini susah. Apalagi tingkat pendidikan pedila juga rendah,” jelasnya.

Kebanyakan faktor ekonomi kerap menjadi alasan para pedila terjun ke dunia lendir. Padahal, menurut Ida yang telah berkecimpung tentang pedila sejak 1993 ini, ada latar belakang lain yang sengaja disembunyikan. “Pendampingan hingga menemukan latar belakang mengapa mau jadi pedila itu butuh waktu panjang dan tenaga ekstra,” jelasnya.

Beragam pendekatan dilakukan oleh Ida, mulai dari lewat seni, hingga mengetahui kebiasaan pedila. Suka rokok apa, bangun jam berapa, dan lainnya. “Walau sudah lama pendekatan, belum tentu mereka mau terbuka,” paparnya.

Memang motifnya karena ekonomi, tapi di balik itu mereka juga ada yang pernah mengalami pengalaman traumatik. Seperti jadi korban penjualan orang atau human trafficking, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan seksual, dan lainnya. Bahkan, kata dia, pedila itu sangat rapi menyembunyikan latar belakang dirinya. “Makanya, banyak kejadian pedila meninggal dunia, tapi tidak memiliki KTP. Sebab, mereka begitu rapi menyembunyikannya hingga bertahun-tahun,” terangnya.

Apalagi, perempuan asal Rungkut, Surabaya, ini menjelaskan, menjadi pedila pekerjaannya tidak hanya memberikan kenikmatan dan selesai begitu saja. Mereka juga kerap kali dicekoki miras, obat-obatan terlarang, hingga narkoba. “Mereka tidak hanya rentan terhadap kekerasan seksual saja, tapi banyak sekali yang lain,” jelas Ida.

Sementara itu, Alfianda Mariawati, Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Jember, mengakui, motif ekonomi menjadi alasan mereka menjadi pedila. Di samping itu, juga ada dari mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Seperti pernah dijual atau diperkosa.

Pedila di Jember, kata dia, tidak seperti di kota-kota besar, yang rata-rata adalah pendatang dari berbagai daerah. Pedila di Jember kebanyakan orang Jember sendiri dan kabupaten tetangga. Selain potensi mengalami kekerasan, persoalan makelar juga menjadi masalah tersendiri. Sehingga, kata dia, pedila hidupnya begitu-begitu saja sampai mereka terjebak menjadi pedila hingga usia tak lagi memungkinkan.

Oleh karena itu, dia berharap ada penyelesaian yang konkret tentang pedila ini. Tidak separuh-separuh. “Karena sesungguhnya tidak ada perempuan satu pun yang ingin jadi pedila,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Mahrus Sholih