Gerbong Mutasi Dinilai Langgar Etika

Rencana Pengisian Ratusan Jabatan Jelang Pilkada

“Menurut kami, secara etika tidak elok dan tidak pantas. Apalagi, situasi Jember saat ini sedang dalam masa kampanye. Sebaiknya, rencana itu diundur dan dilakukan setelah pilkada selesai.” Husni Thamrin, Pengacara Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember terus menempuh usulan perombakan terhadap posisi dan jabatan para pegawai aparatur sipil negara (ASN). Rencana besar tersebut dilakukan untuk mengisi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) 2020, setelah pengembalian KSOTK 2016 rampung dilaksanakan, pekan lalu.

Nama-nama ASN yang diusulkan ada sekitar 700 orang dari 958 posisi KSOTK 2020. Rencana ini pun dibawa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan izin. Apabila nanti pengisian KSOTK 2020 benar-benar diizinkan, maka 700 pegawai akan terkena arus perombakan.

Adanya rencana Pemkab Jember dikritik beberapa pihak. Salah satunya Husni Thamrin, pengacara yang tinggal di Jember. Pria yang sempat melaporkan Plt Bupati Jember ke Bawaslu pasca-pengembalian KSOTK 2016 ini memandang, rencana perombakan di tubuh pemkab tidak tepat dilakukan karena di akhir jabatan Plt bupati, serta menjelang Pilkada 2020.

Thamrin mengutip Pasal 71 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, dalam ketentuan itu, bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kendati begitu, perombakan ASN tetap bisa dilakukan dengan syarat ada persetujuan tertulis dari menteri.

Menurutnya, rencana pengisian KSOTK 2020 sangat tidak tepat. “Menurut kami, secara etika tidak elok dan tidak pantas. Apalagi, situasi Jember saat ini sedang dalam masa kampanye. Sebaiknya, rencana itu diundur dan dilakukan setelah pilkada selesai,” kata Thamrin.

Menurutnya, rencana tersebut penuh dengan nuansa politis. Disinyalir ada faktor suka dan tidak suka di balik rencana tersebut. “Lebih baik, di akhir tahun seperti ini, Pemkab Jember fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan program akhir tahun,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano menegaskan, rencana pengisian KSOTK dikirimkan hari ini (19/11). Mirfano berharap, pengisian 700 KSOTK untuk menduduki posisi 758 jabatan di KSOTK 2020 bisa terlaksana dengan baik. “Doakan semoga dalam sepuluh hari ini selesai,” paparnya.

Dia menepis soal anggapan adanya nuansa politis di balik gerbong mutasi ini. Mirfano beralasan, proses usulan pengisian KSOTK 2020 merupakan tindak lanjut setelah dilakukannya pengembalian sejumlah pejabat ke KSOTK 2016. “Mutasi dan pengisian jabatan ke KSOTK 2020 yang diusulkan, itu juga bagian dari rekomendasi hasil pemeriksaan khusus. Jadi itu merupakan tahapan lanjutan dari rekomendasi Mendagri,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, usulan pengisian KSOTK 2020 dilakukan untuk memulihkan tatanan birokrasi di Jember. Ini akibat temuan pelanggaran penataan kelembagaan KSOTK yang tidak mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), serta pelanggaran merit sistem, sehingga berpotensi merusak tatanan birokrasi. “Jadi, memulihkan suatu tatanan memerlukan waktu, tahapan, serta situasi yang sifatnya mendesak karena waktu terus berjalan dan efek kerusakan terus berlanjut. Menunda hanya akan memperluas spektrum kerusakannya,” beber Mirfano.

Menanggapi rencana pemkab, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, itu merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya rekomendasi Mendagri. Setelah pengembalian 366 pejabat, maka ada dampak setelahnya. “Dampak-dampak itu kan harus terus diproses. Termasuk usulan 700 itu, nanti untuk pembaruan KSOTK 2020. Termasuk juga PR untuk membahas APBD 2020 dan 2021,” ucapnya.

Halim menyebut, pasca-pengembalian 266 pegawai ke KSOTK 2016, maka sampai hari ini belum ada KSOTK 2020. Untuk itulah, dilakukan pengusulan pengisian KSOTK baru agar mendapat izin dari Mendagri. “Kepala inspektorat sudah menyampaikan. Setiap kebijakan, apalagi Mendagri sampai mengeluarkan rekom, pasti ada dampak. Salah satunya banyak pejabat yang kembali. Untuk mengisi yang kosong, perlu izin Mendagri agar definitif. Kalau Plt tidak perlu, karena sifatnya hanya sementara,” paparnya.

Ditanya terkait rencana pengisian 700 KSOTK 2020 dikesankan sebagai langkah-langkah yang politis, Halim menegaskan, cara berpikir yang demikian terbalik. Dia pun mengajak berpikir jernih atas apa yang telah dialami di tubuh Pemkab Jember sampai KSOTK harus kembali ke masa lalu. Jika hal itu dipahami semua pihak, maka pengisian KSOTK 2020 menurutnya sebagai sebuah perbaikan di tubuh pemerintahan.

“Kalau cara berpikirnya begitu, maka harus melihat konteksnya. Pertama, yang melakukan (pengembalian dan usulan KSOTK, Red) mencalonkan atau tidak? Kan yang melaksanakan Plt Bupati Jember. Sementara Plt bupati tidak mencalonkan, sehingga tidak ada nuansa politis,” paparnya.

Halim pun melanjutkan, justru yang menuding ada nuansa politis patut dipertanyakan ada keberpihakan terhadap calon atau tidak. Alasan kedua, kata dia, waktu yang pas seperti disampaikan inspektorat adalah saat momen pilkada ini. Dia menuding, jika ada orang atau pejabat yang mengait-ngaitkan bahwa hal ini politis, mungkin dia adalah pejabat yang merasa dirugikan, sehingga seolah-olah ada unsur politisnya. “Padahal, ini dampak yang harus dituntaskan,” bebernya.

Kaitan dengan usulan pengisian KSOTK 2020, menurutnya, harus kembali pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam UU Pilkada, memang tidak boleh dilakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Akan tetapi, ada pengecualian bahwa mutasi boleh dilakukan dengan seizin menteri.

Dirinya justru melihat ada niat baik dari pemkab, terutama Plt bupati dan sekda. Dengan melaksanakan rekomendasi Mendagri itu, menurutnya sudah niat baik. Kalau nanti usulan pengisian KSOTK 2020 diizinkan, pihaknya akan mendukung kebijakan itu. “Karena itu langkah untuk menormalkan tatanan pemerintahan di Kabupaten Jember. Jadi, kami bukan saja mendukung, tetapi memberi support agar kemudian dilakukan akselerasi. Percepatan pengisian 700 pejabat dari 958 posisi KSOTK 2020 itu,” pungkas Halim.

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: