Tolak Tambang di Silo, Bupati Ajukan Surat Keberatan

RADARJEMBER.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat keputusan bernomor: 1802 K/30/MEM/2018 tentang wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus periode 2018. Di Jember, surat ini menuai polemik. Sebab, dalam lampiran keputusan tersebut, wilayah yang bakal dieksplorasi kandungan tambangnya adalah Blok Silo, yang berada di Kecamatan Silo, seluas 4.023 hektare.

IKLAN

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jember menyatakan menolak rencana eksplorasi mineral logam jenis emas tersebut. FNKSDA juga menolak segala bentuk pengelolaan industri ekstraktif di Jember, karena dinilai mengancam fungsi ekologis dan keberlangsungan masyarakat tani di kabupaten setempat.

Perwakilan FNKSDA Jember Adil Satria Putra menyatakan, penolakan ini merupakan konsistensi sikap serupa yang telah dinyatakan sebelumnya saat proses studi kelayakan proyek (feasibility study) pada awal tahun 2016 lalu. Dia menjelaskan, ini juga menegaskan sikap penolakan masyarakat Silo atas upaya eksploitasi kekayaan emas yang ada di desa mereka.

Dikatakannya, penolakan masyarakat Silo itu telah dilakukan sejak dulu secara turun-temurun. Bahkan, telah menjadi kesadaran kolektif. “Barisan petani, guru-guru sekolah, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, ustaz musala, hingga buruh sadap karet akan berbaris untuk memukul mundur siapa pun yang mencoba merusak lingkungan mereka,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika mengacu peruntukan kawasan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Jember merupakan kawasan pemberdayaan perkebunan, industri, perikanan laut, pertanian, dan pariwisata, bukan pertambangan. Apalagi, titik Blok Silo yang dilampirkan dalam peta keputusan Menteri ESDM tersebut merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung.

Untuk itu, FNKSDA kembali mengingatkan komitmen Bupati Jember yang menyatakan tak ada satu pun pengusaha tambang yang bakal mengusik petani di kabupaten setempat. Bila pemerintah memaksa melakukan operasi pertambangan di titik tersebut, kata dia, maka yang pertama kali terkena dampak ialah petani di wilayah setempat. “Karena daerah resapan air dan tadah airnya bakal dihancurkan oleh alat-alat berat perusahaan tambang,” sebutnya.

Sementara Bupati Faida menegaskan, pemerintah daerah tak pernah menyetujui maupun merekomendasi eksplorasi tambang emas di Blok Silo. Karena hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut dia, Pemkab Jember juga tak pernah diajak berembuk terkait persoalan yang menuai polemik tersebut. “Yang saya tahu, masyarakat Jember tidak menginginkan itu. Jadi, kita berhak untuk keberatan,” tegasnya, kemarin.

Oleh karena itu, Faida menambahkan, Pemkab Jember telah berkirim surat keberatan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, surat itu akan disampaikan ke Menteri ESDM di Jakarta, agar menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi sebelum rencana eksplorasi ini benar-benar dilaksanakan. “Saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri. Karena rencana eksplorasi tambang ini potensi (menimbulkan konflik, Red). Apalagi, masyarakat di Jember memang tidak menginginkan hal tersebut,” jelasnya.

Faida berharap, surat keberatan itu direspons positif oleh Kementerian ESDM RI. Sebab, alasannya memang sudah jelas, bahwa masyarakat keberatan terhadap rencana eksplorasi tambang emas. “Kalau masyarakat memang keberatan, hal itu memungkinkan surat tersebut dibatalkan,” tandasnya.

Reporter : Mahrus Sholih
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :