Rapat Dengar Kasus PHK Sepihak PT BIS MPoin

Tak Mampu Tunjukkan Kelengkapan Izin

PIMPIN AUDIENSI: Wakil Ketua DPRD Ni Nyoman Putu Martini dan Ketua Komisi C Siswono mempertanyakan izin PT BIS Mpoin di DPRD Jember

RADAR JEMBER.ID – Agenda rapat dengar pendapat di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember, kemarin (18/7), sempat memanas. Hearing tersebut membahas pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) MPoin Jember. Akibatnya, rapat menemui jalan buntu dan ditunda. Pertemuan itu pun tak menghasilkan keputusan yang mampu melegakan kedua belah pihak.

IKLAN

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ni Nyoman Putu Martini dan Ketua Komisi C Siswono langsung masuk pada pembahasan 22 pekerja yang di-PHK (versi perusahaan hanya 21 pekerja, Red). Selain itu, DPRD Jember juga mempertanyakan sejumlah administrasi perusahaan seperti izin usaha, HO, amdal dan amdalalin, NPWP, upah pegawai, serta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

Manajer HRD PT BIS Mpoin Jember Paulus berdalih, sebanyak 21 pekerja di-PHK telah melalui sejumlah prosedur seperti peringatan-peringatan. Menurutnya, para pekerja melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan perusahaan. Tak hanya itu, rekam jejak pekerja juga dinilai kurang baik karena ada yang bermain ponsel saat jam kerja, tidur-tiduran, dan ada yang diduga melakukan tindak kriminalitas seperti melakukan pencurian.

Atas insiden tersebut, kata dia, terjadi kebocoran yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan akibat barang hilang. Oleh karena itu, Paulus yang baru masuk ke Jember pada Oktober 2018 lalu langsung meminta petunjuk pimpinannya untuk menangani kasus tersebut.

Dia kembali beralasan, selain bermalas-malasan serta ada dugaan tindak kriminalitas, para pekerja juga disebutnya telah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang kembali oleh perusahaan. “Kontraknya sudah habis. Saat itu mau diberi pesangon, tetapi mereka menolak dan ingin tetap bekerja,” jelasnya.

Menurut dia, PHK terhadap pekerja tersebut juga untuk menekan terjadinya kebocoran perusahaan. “Mereka itu bekerja satu rombongan. Kebetulan pada rombongan itu ada yang diduga melakukan kriminalitas. CCTV-nya ada. Setelah mereka tidak bekerja lagi, kebocoran itu juga tidak ada,” paparnya.

Selanjutnya, Paulus membantah tudingan tentang dugaan perusahaan bodong. Kata dia, PT BIS MPoin Jember sudah patuh hukum, serta menaati administrasi yang diwajibkan oleh pemerintah. Baik izin usaha, HO, pajak, maupun amdal. Dia memastikan persyaratan itu sudah ada semuanya. Untuk upah, Paulus juga menampik tuduhan. Menurut dia, pekerja yang dibayar di bawah UMK hanya beberapa pegawai, selebihnya sesuai dengan UMK Jember.

“BPJS Ketenagakerjaan juga sudah. Kemudian, BPJS Kesehatan akan kita susulkan. Sebelum saya datang, memang itu belum. Tapi setelah saya yang memimpin, maka BPJS Kesehatan itu akan disusulkan,” elaknya.

Paulus beralasan, kehadiran PT BIS MPoin di Jember tidak lain untuk ikut menyejahterakan warga Jember. Baik itu dari segi lapangan kerja, maupun CSR (corporate social responsibility) kepada warga sekitar. “Pekerjanya saja ada yang tidak lulus SD, ijazah SD dan SMP, dan sebagian SMA. Jadi. kami benar-benar mau ikut menyejahterakan warga. Pada perusahaan kami ada 75 pegawai. Perusahaan kami itu outsourcing” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk menyebut, apa yang disampaikan Paulus tidak seluruhnya benar. Menurutnya, PHK yang dinilainya sepihak sudah melanggar peraturan hukum karena banyak pekerja seharusnya sudah menjadi karyawan dan bukan pegawai kontrak lagi.

Pria yang mewakili pekerja ini menyebut, PHK yang dilakukan kepada 22 pekerja terjadi karena perusahaan menolak keikutsertaan pegawai dalam organisasi pekerja. Untuk itu, sebelum semua persoalan tuntas, maka status 22 pekerja dinilainya masih bekerja pada perusahaan.

Faruk menyebut, perusahaan telah banyak melakukan pelanggaran hukum. Di antaranya dugaan izin usaha yang belum jelas, amdal, membayar pegawai tidak sesuai UMK, tidak mendaftarkan sebagian pegawai ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. “Dari 22 pekerja yang di-PHK, hanya ada satu pekerja yang dibayar sesuai UMK. Selain itu, tidak ada. Saya minta perusahaan ini ditutup,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Martini meminta secara tegas agar seluruh administrasi PT BIS MPoin Jember yang berkaitan dengan izin usaha, pajak, serta yang lain, segera dipenuhi. Sebab, permintaannya dijawab ada, tapi tak disertai bukti autentik. Martini juga sempat menyampaikan dengan nada tinggi dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jember tersebut. “Dari tadi saya tanya mana izinnya, dijawab ada. Tetapi buktinya tidak ditunjukkan,” kata Martini.

Dia pun meminta agar rapat tidak dilanjutkan karena pembahasan soal perusahaan legal atau tidak belum selesai. Rapat tersebut pun akhirnya ditunda pekan depan. Martini meminta semua pihak terkait seperti Dinaskertrans, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), BPJS, serta Kantor Pajak, juga ikut dihadirkan agar semuanya bisa cepat selesai.

Di lain pihak, Ketua Komisi C Siswono menegaskan, apabila perusahaan tersebut tak mampu menunjukkan surat-surat usahanya, maka bisa saja DPRD merekomendasikan penutupan pada perusahaan paralon dan tandon air itu. “Kalau memang perusahaan ini banyak melanggar hukum, bisa saja rekomendasinya nanti penutupan. Kita tunggu pada rapat berikutnya,” tegasnya.

Rapat dengar pendapat ini merupakan tindak lanjut atas temuan Komisi C serta sejumlah OPD yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT BIS MPoin, beberapa waktu lalu. Sidak ke perusahaan yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung ini berdasarkan pengaduan atau laporan pekerja yang di-PHK.

Pada saat sidak, diketahui perusahaan tersebut menjadi distributor paralon serta memproduksi tendon air. Namun, ketika diminta surat-surat izin usahanya, perwakilan perusahaan tak bisa menunjukkan karena pimpinannya masih keluar kota. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih