Pemkab Diminta Kembalikan Predikat WDP ke WTP

DPRD Setujui PAPBD dengan Syarat

BERBINCANG: Bupati Jember Faida, Ketua DPRD Ardi Pujo Wibowo, dan Sekretaris Dewan Jupriono di sela-sela pembahasan dan penetapan PPAPBD 2018

RADAR JEMBER.ID – Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Reperda PPAPBD) Jember tahun 2018 akhirnya rampung dibahas, (18/7) kemarin. Sebanyak delapan fraksi melalui juru bicaranya masing-masing memberikan pemandangan akhir satu suara. Yakni menerima dan menyetujuinya menjadi Perda PAPBD 2018.

IKLAN

Meski seluruh fraksi menyatakan setuju, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo tetap memberi kesempatan pemandangan akhir pada seluruh fraksi. Paling cepat dan singkat pembacaan pemandangan akhir disampaikan oleh Fraksi Nasdem.

Pada pemandangan akhir tersebut, masing-masing fraksi rata-rata merekomendasikan agar pemerintah mengembalikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) kembali menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Selain itu, pemerintah diminta untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi penting yang disampaikan kepada pemerintah. Di antara rekomendasi tersebut yakni optimasi serapan anggaran. Sebab, pada pelaksanaan sebelumnya, berujung besarnya Silpa hingga Rp 700 miliar lebih. Ini patut menjadi evaluasi agar ke depan Silpa tak terlalu besar.

Demi menekan agar Silpa tidak besar, maka pemerintah perlu merencanakan program dan kegiatan lebih cepat lagi. Seluruh kegiatan yang akan dijalankan juga harus berdasar peraturan hukum dalam penggunaan semua anggaran keuangan.

Rekomendasi selanjutnya yakni kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bisa dimaksimalkan. Selain itu, DPRD merekomendasikan agar aset-aset pemkab dikelola lebih baik lagi.

Dari sejumlah pemandangan akhir delapan fraksi dan rekomendasi DPRD tersebut, Raperda PAPBD 2018 akhirnya disetujui dengan penandatanganan bersama. “Berdasar pemandangan fraksi-fraksi, maka DPRD menerima dan menyetujui raperda menjadi perda,” kata Ardi Pujo Wibowo.

Sementara itu, Bupati Jember Faida mengatakan, penetapan raperda menjadi Perda PAPBD tersebut berkat sinergi dari semua pihak. Atas pemandangan fraksi-fraksi serta sejumlah rekomendasi DPRD, pihaknya mengaku akan menjalankan sehingga pada PAPBD tahun berikutnya lebih baik lagi.

Tak hanya itu, atas temuan BPK serta rekomendasinya juga akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kita pastikan kembali ke predikat WTP,” tegasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih