Tahapan Dimulai, Dana Belum Ditetapkan

JADWAL SELESAI: Persiapan pilkades dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Jember bersama forpimda dan Dispemasdes Jember

RADARJEMBER.ID – Persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) sebanyak 161 desa di Kabupaten Jember dimulai sejak kemarin (18/6). Yakni pembentukan panitia pemilihan. Sayangnya, dana untuk pesta demokrasi tersebut belum ditetapkan, apakah semuanya ditanggung oleh APBD atau tidak.

IKLAN

Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes dan Forpimda Jember.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas banyak hal. Seperti persyaratan calon kepala desa (cakades), proses pengamanan, jadwal pilkades serentak, hingga sumber dananya.

Kepala Dispemasdes Jember Eko Heru Sunarso mengatakan, persiapan dan semua tahapan pilkades telah dijadwalkan secara perinci oleh tim pilkades kabupaten. Semua tahapan tak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan dari semua pihak. “Jadwal tahapan pilkades sudah dibuat,” katanya.

Yakni proses pembentukan panitia pilkades oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di masing-masing desa. “Hari ini sampai tanggal 20 Juli panitia pilkades dibentuk,” imbuhnya.

Selain tahapan teknis tersebut, dirinya juga menyampaikan pentingnya anggaran untuk pelaksanaan pilkades. Berdasarkan pengalaman pilkades sebelumnya, sebagian besar dana persiapan pilkades dibantu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, sementara sisanya diambilkan dari pihak ketiga, yakni calon kepala desa.

Pelaksanaan pilkades yang akan digelar tanggal 5, 12, 19, dan 26 September 2019 masih belum diketahui apakah semua biayanya ditanggung oleh APBD atau dibebankan kepada pihak ketiga, atau menggunakan dana APBDes melalui musyawarah.

Dalam rapat dengar tersebut, Heru menguraikan, dana yang dibutuhkan untuk masing-masing desa akan berbeda-beda. Besar tidaknya dana dilihat dari jumlah pemilih serta faktor lainnya. “Estimasi dananya yaitu antara Rp 100 sampai 200 juta, tetapi dalam bentuk barang, kecuali honor panitia” ucapnya.

Heru mengaku, urusan dana serta persiapan pilkades tersebut tak berhenti di ruang rapat DPRD Jember. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan forpimda dan meminta petunjuk lebih lanjut dari Bupati Jember Faida. “Akan terus berkoordinasi agar persiapan pilkades maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jember, Lukman Winarno menyebut, kebutuhan dana tak hanya logistik serta honor panitia pilkades saja. Tetapi, petugas keamanan seperti TNI-Polri juga penting untuk dipertimbangkan.

Dia berharap agar dana pengamanan juga dianggarkan pemerintah daerah. Menurutnya, pelaksanaan pilkades bukan saja kegiatan orang-orang desa, tetapi menjadi tanggung jawab daerah. “Saya harap pengamanan juga dianggarkan daerah,” jelasnya.

Ketua komisi A DPRD Jember Mashuri Hariyanto menambahkan, persiapan pilkades  harus terus dimatangkan agar semua proses dilalui dengan lancar. Untuk itu, hal-hal teknis yang berkaitan dengan syarat pendaftaran dan proses kampanye harus diatur secara detail agar tidak menimbulkan gejolak.

Contohnya, mantan narapidana yang pernah dihukum dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, tidak memenuhi syarat menjadi calon, kecuali sudah bebas lima tahun terakhir. Artinya, bisa saja di lapangan ada mantan narapidana yang langsung daftar bila tidak mengetahui syarat administrasi tersebut.

Sekadar diketahui, tahapan pilkades di masing-masing desa akan terus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Artinya, suasana politik tingkat desa patut menjadi perhatian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan prosesnya bisa lancar semua.  (*)

 

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Bagus Supriadi