alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Target Sepekan, Raperda APBD Masuk Dewan

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Jember tidak berdaya untuk melakukan banyak hal karena kendala anggaran. Mau melakukan pembangunan fisik, tidak punya uang. Mau memberikan pemberdayaan atau pelatihan juga terkendala dana. Kegiatannya pun terbatas pada hal wajib, rutin, serta layanan dasar saja. Lantas, kapan Jember akan bangkit?

Menjawab pertanyaan itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang akan dilantik, menyiapkan sejumlah konsep dan langkah strategis. Nantinya, buah pemikiran tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember 2021 dan akan digodok bersama DPRD Jember.

Hendy Siswanto menyampaikan, kepemilikan Perda APBD menjadi sangat krusial untuk diselesaikan. Jika tidak, Jember terancam tidak bisa melakukan pembangunan fisik seperti 2020 lalu. “Perda APBD ini seperti urat nadi. Kalau Jember tidak punya Perda APBD lagi, kita tidak akan bisa membangun. Kami sudah koordinasi dengan banyak pejabat agar APBD ini nantinya bisa segera diselesaikan,” katanya.

“Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan.”

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria yang menjadi bupati pertama pembeli mobil Maung PT Pindad ini menyebut, percepatan mengeksekusi Perda APBD menjadi krusial mengingat banyak persoalan yang harus dibenahi. Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik. “Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan,” papar Hendy. Dengan begitu, proses pembangunan di Jember akan bisa cepat direalisasikan. Pun halnya dengan penanganan kesehatan, pendidikan, serta hal lain yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Ditanya terkait gambaran isi Raperda APBD Jember 2021 yang akan diajukan ke dewan nanti, Hendy menyebut, untuk Jember saat ini sejatinya semua bidang merupakan prioritas. Namun, di balik hal itu ada kebutuhan yang harus didahulukan dan ada program yang bisa ditahan atau ditunda terlebih dahulu. “Kalau bicara prioritas, semuanya prioritas. Tetapi, kebutuhan paling mendesak yang nanti akan didahulukan,” ulasnya.

Di antara kebutuhan mendesak perdana, menurut dia, perlu menghilangkan status Jember sebagai Kabupaten Jeglongan Sewu, yang menggambarkan kondisi jalan berlubang makin parah. Apabila infrastruktur jalan ini tidak ditangani secara serius, maka perekonomian akan semakin sulit.

“Kami berencana penanganan infrastruktur jalan akan dimaksimalkan. Untuk menyelesaikan jalan sepanjang 830 kilometer, setidaknya butuh Rp 1,2 triliun. Semoga pembahasan Raperda APBD nanti bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Prioritas mendesak selanjutnya yakni masalah kesehatan dan korona, pendidikan, pertanian, serta dunia usaha. Masing-masing bidang akan ditangani serius, demi membangkitkan perekonomian dan kemandirian warga Jember. “Kalau APBD cepat selesai, kami akan mengembalikan hak-hak warga Jember. Jalan rusak diperbaiki dan sebagainya,” ungkap Hendy.

Wakil Bupati terpilih Gus Firjaun juga berpendapat sama tentang pentingnya eksekusi Raperda APBD. Dikatakannya, setelah Hendy-Firjaun resmi dilantik nanti, maka Raperda APBD akan segera diajukan dengan dewan, dibahas agar disetujui bersama. “Nanti kami akan lakukan pembahasan APBD dengan DPRD. APBD ini merupakan jantungnya pembangunan dan pemberdayaan. Kalau tidak ada APBD, maka Jember akan lumpuh,” katanya.

Firjaun juga menyebut program prioritas paling mendesak yang akan ditangani terlebih dahulu. Seperti infrastruktur jalan, drainase, kesehatan dan korona, pendidikan, pertanian, dan dunia usaha. “Koordinasi awal terkait dengan program prioritas mendesak ini sudah kami lakukan. Dewan pada prinsipnya setuju,” ungkap Firjaun.

Sekadar informasi, kepemimpinan Hendy-Firjaun pasca-dilantik nanti diprediksi akan mulus, mengingat kekuatan di parlemen sangat signifikan. Bukan saja didukung oleh partai pengusung, melainkan beberapa partai yang bukan pengusung sudah ada yang mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada pembahasan Raperda APBD 2021 yang diharapkan banyak pihak akan mampu membangkitkan Jember di segala bidang demi Jember yang lebih baik.

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : DOKUMENTASI RADAR JEMBER
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Jember tidak berdaya untuk melakukan banyak hal karena kendala anggaran. Mau melakukan pembangunan fisik, tidak punya uang. Mau memberikan pemberdayaan atau pelatihan juga terkendala dana. Kegiatannya pun terbatas pada hal wajib, rutin, serta layanan dasar saja. Lantas, kapan Jember akan bangkit?

Menjawab pertanyaan itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang akan dilantik, menyiapkan sejumlah konsep dan langkah strategis. Nantinya, buah pemikiran tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember 2021 dan akan digodok bersama DPRD Jember.

Hendy Siswanto menyampaikan, kepemilikan Perda APBD menjadi sangat krusial untuk diselesaikan. Jika tidak, Jember terancam tidak bisa melakukan pembangunan fisik seperti 2020 lalu. “Perda APBD ini seperti urat nadi. Kalau Jember tidak punya Perda APBD lagi, kita tidak akan bisa membangun. Kami sudah koordinasi dengan banyak pejabat agar APBD ini nantinya bisa segera diselesaikan,” katanya.

“Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan.”

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto.

Mobile_AP_Half Page

Pria yang menjadi bupati pertama pembeli mobil Maung PT Pindad ini menyebut, percepatan mengeksekusi Perda APBD menjadi krusial mengingat banyak persoalan yang harus dibenahi. Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik. “Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan,” papar Hendy. Dengan begitu, proses pembangunan di Jember akan bisa cepat direalisasikan. Pun halnya dengan penanganan kesehatan, pendidikan, serta hal lain yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Ditanya terkait gambaran isi Raperda APBD Jember 2021 yang akan diajukan ke dewan nanti, Hendy menyebut, untuk Jember saat ini sejatinya semua bidang merupakan prioritas. Namun, di balik hal itu ada kebutuhan yang harus didahulukan dan ada program yang bisa ditahan atau ditunda terlebih dahulu. “Kalau bicara prioritas, semuanya prioritas. Tetapi, kebutuhan paling mendesak yang nanti akan didahulukan,” ulasnya.

Di antara kebutuhan mendesak perdana, menurut dia, perlu menghilangkan status Jember sebagai Kabupaten Jeglongan Sewu, yang menggambarkan kondisi jalan berlubang makin parah. Apabila infrastruktur jalan ini tidak ditangani secara serius, maka perekonomian akan semakin sulit.

“Kami berencana penanganan infrastruktur jalan akan dimaksimalkan. Untuk menyelesaikan jalan sepanjang 830 kilometer, setidaknya butuh Rp 1,2 triliun. Semoga pembahasan Raperda APBD nanti bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Prioritas mendesak selanjutnya yakni masalah kesehatan dan korona, pendidikan, pertanian, serta dunia usaha. Masing-masing bidang akan ditangani serius, demi membangkitkan perekonomian dan kemandirian warga Jember. “Kalau APBD cepat selesai, kami akan mengembalikan hak-hak warga Jember. Jalan rusak diperbaiki dan sebagainya,” ungkap Hendy.

Wakil Bupati terpilih Gus Firjaun juga berpendapat sama tentang pentingnya eksekusi Raperda APBD. Dikatakannya, setelah Hendy-Firjaun resmi dilantik nanti, maka Raperda APBD akan segera diajukan dengan dewan, dibahas agar disetujui bersama. “Nanti kami akan lakukan pembahasan APBD dengan DPRD. APBD ini merupakan jantungnya pembangunan dan pemberdayaan. Kalau tidak ada APBD, maka Jember akan lumpuh,” katanya.

Firjaun juga menyebut program prioritas paling mendesak yang akan ditangani terlebih dahulu. Seperti infrastruktur jalan, drainase, kesehatan dan korona, pendidikan, pertanian, dan dunia usaha. “Koordinasi awal terkait dengan program prioritas mendesak ini sudah kami lakukan. Dewan pada prinsipnya setuju,” ungkap Firjaun.

Sekadar informasi, kepemimpinan Hendy-Firjaun pasca-dilantik nanti diprediksi akan mulus, mengingat kekuatan di parlemen sangat signifikan. Bukan saja didukung oleh partai pengusung, melainkan beberapa partai yang bukan pengusung sudah ada yang mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada pembahasan Raperda APBD 2021 yang diharapkan banyak pihak akan mampu membangkitkan Jember di segala bidang demi Jember yang lebih baik.

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : DOKUMENTASI RADAR JEMBER
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Jember tidak berdaya untuk melakukan banyak hal karena kendala anggaran. Mau melakukan pembangunan fisik, tidak punya uang. Mau memberikan pemberdayaan atau pelatihan juga terkendala dana. Kegiatannya pun terbatas pada hal wajib, rutin, serta layanan dasar saja. Lantas, kapan Jember akan bangkit?

Menjawab pertanyaan itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang akan dilantik, menyiapkan sejumlah konsep dan langkah strategis. Nantinya, buah pemikiran tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember 2021 dan akan digodok bersama DPRD Jember.

Hendy Siswanto menyampaikan, kepemilikan Perda APBD menjadi sangat krusial untuk diselesaikan. Jika tidak, Jember terancam tidak bisa melakukan pembangunan fisik seperti 2020 lalu. “Perda APBD ini seperti urat nadi. Kalau Jember tidak punya Perda APBD lagi, kita tidak akan bisa membangun. Kami sudah koordinasi dengan banyak pejabat agar APBD ini nantinya bisa segera diselesaikan,” katanya.

“Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan.”

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto.

Pria yang menjadi bupati pertama pembeli mobil Maung PT Pindad ini menyebut, percepatan mengeksekusi Perda APBD menjadi krusial mengingat banyak persoalan yang harus dibenahi. Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik. “Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan,” papar Hendy. Dengan begitu, proses pembangunan di Jember akan bisa cepat direalisasikan. Pun halnya dengan penanganan kesehatan, pendidikan, serta hal lain yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Ditanya terkait gambaran isi Raperda APBD Jember 2021 yang akan diajukan ke dewan nanti, Hendy menyebut, untuk Jember saat ini sejatinya semua bidang merupakan prioritas. Namun, di balik hal itu ada kebutuhan yang harus didahulukan dan ada program yang bisa ditahan atau ditunda terlebih dahulu. “Kalau bicara prioritas, semuanya prioritas. Tetapi, kebutuhan paling mendesak yang nanti akan didahulukan,” ulasnya.

Di antara kebutuhan mendesak perdana, menurut dia, perlu menghilangkan status Jember sebagai Kabupaten Jeglongan Sewu, yang menggambarkan kondisi jalan berlubang makin parah. Apabila infrastruktur jalan ini tidak ditangani secara serius, maka perekonomian akan semakin sulit.

“Kami berencana penanganan infrastruktur jalan akan dimaksimalkan. Untuk menyelesaikan jalan sepanjang 830 kilometer, setidaknya butuh Rp 1,2 triliun. Semoga pembahasan Raperda APBD nanti bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Prioritas mendesak selanjutnya yakni masalah kesehatan dan korona, pendidikan, pertanian, serta dunia usaha. Masing-masing bidang akan ditangani serius, demi membangkitkan perekonomian dan kemandirian warga Jember. “Kalau APBD cepat selesai, kami akan mengembalikan hak-hak warga Jember. Jalan rusak diperbaiki dan sebagainya,” ungkap Hendy.

Wakil Bupati terpilih Gus Firjaun juga berpendapat sama tentang pentingnya eksekusi Raperda APBD. Dikatakannya, setelah Hendy-Firjaun resmi dilantik nanti, maka Raperda APBD akan segera diajukan dengan dewan, dibahas agar disetujui bersama. “Nanti kami akan lakukan pembahasan APBD dengan DPRD. APBD ini merupakan jantungnya pembangunan dan pemberdayaan. Kalau tidak ada APBD, maka Jember akan lumpuh,” katanya.

Firjaun juga menyebut program prioritas paling mendesak yang akan ditangani terlebih dahulu. Seperti infrastruktur jalan, drainase, kesehatan dan korona, pendidikan, pertanian, dan dunia usaha. “Koordinasi awal terkait dengan program prioritas mendesak ini sudah kami lakukan. Dewan pada prinsipnya setuju,” ungkap Firjaun.

Sekadar informasi, kepemimpinan Hendy-Firjaun pasca-dilantik nanti diprediksi akan mulus, mengingat kekuatan di parlemen sangat signifikan. Bukan saja didukung oleh partai pengusung, melainkan beberapa partai yang bukan pengusung sudah ada yang mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada pembahasan Raperda APBD 2021 yang diharapkan banyak pihak akan mampu membangkitkan Jember di segala bidang demi Jember yang lebih baik.

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : DOKUMENTASI RADAR JEMBER
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2