Kenaikan Honor Guru Ngaji Bondowoso  Belum Terakomodasi APBD?

Sholikhul Huda/Radar Ijen TEPIS ISU: Tohari, Ketua DPRD Bondowoso menanggapi kabar adanya upaya penghambatan calon pemerintahan baru.

RADARJEMBER.ID –  Guru ngaji selama ini mendapatkan insentif dari Pemkab Bondowoso sebesar Rp 800 ribu. Pemerintahan yang baru nanti berkomitmen untuk menaikkan insentif guru ngaji menjadi Rp 1,5 juta. Namun, dalam Raperda APBD 2019 yang diparipurnakan di DPRD Kamis (13/9), kenaikan itu tidak muncul.

IKLAN

Ketua DPRD Tohari mengaku heran dengan tidak munculnya item tersebut. Padahal, seharusnya pemimpin yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Bondowoso, yakni bupati dan wakil bupati baru, memiliki kewenangan ikut melakukan perencanaan. Hal itu, kata Tohari, termaktub dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2019. “Sudah ada payung hukumnya, jadi mulai penyusunan RPJMD, RKA SKPD, dan KUAPPAS, semuanya ada kewenangan untuk memasukkan program yang dikampanyekan,” terangnya.

Ternyata dalam hal komitmen kenaikan insentif guru ngaji, tidak sepeser pun masuk dalam Raperda APBD 2019 yang telah diparipurnakan. Melihat kenyataan ini, Tohari heran ketika ada yang mengatakan bahwa ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk lama, tim anggaran menghambat program pemerintah baru. Bahkan, ada anggapan anggota DPRD juga menghambat. “Ada yang mengatakan, beberapa OPD melakukan sebuah pembangkangan terhadap pemerintah dari bupati terpilih, karena bupati terpilih memerintahkan untuk memasukkan tambahan insentif guru ngaji. Tapi katanya itu tidak diindahkan tim anggaran,” tegasnya.

Sementara, sudah jelas berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2019, mekanisme penyusunan APBD, RPJMD, RKA SKPD sampai KUA-PPAS, dari awal sampai sekarang ada peluang kewenangan tim bupati terpilih untuk melakukan pembahasan. “Kalau saya mau jujur, ini menunjukkan kelemahan koordinasi yang dilakukan oleh tim, di mana ini belum mampu membaca dan mengaplikasikan apa yang sudah menjadi janji kampanye. Di antaranya bagaimana bisa menambah honor guru ngaji,” paparnya.

Sebenarnya, di daerah yang sedang melakukan pilkada, pembahasan perencanaan pembangunan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintahan yang akan berakhir. Namun, Bondowoso ternyata belum bisa melakukan. “Dikaji dari sini, ketika ada statemen pembangkangan, kan menjadi hal yang kurang tepat, namun saya kira malah sebaliknya,” ujarnya.

Namun, para guru ngaji tidak perlu galau. Sebab, berdasarkan reses DPRD yang telah dirangkum oleh Pimpinan DPRD, banyak yang mengeluhkan kecilnya insentif guru ngaji. Oleh karenanya, pihaknya akan memperjuangkan kenaikan tersebut.

Tohari bercerita, awal kali ada insentif guru ngaji tercetus dari Fraksi PKB pada 2003. Saat itu, akhirnya ada insentif sebesar Rp 300 ribu. Sampai saat ini, para guru ngaji mendapatkan Rp 800 ribu per tahun. “Karena hasil reses, banyak yang menginginkan adanya kenaikan, maka di sini (DPRD, Red), akan memperjuangkan hal tersebut,” pungkas orang yang juga Sekretaris DPC PKB tersebut.

Reporter & Fotografer : Sholikhul Huda
Editor : Narto
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :