Mantan Sekda Jember Jadi Saksi Korupsi Dana Hibah

Jawa Pos for Radar Jember TEGAS: Mantan Sekda Jember Sugiarto saat memberikan kesaksian kasus dugaan korupsi dana hibah di Pengadilan Tipikor, Sidoarjo, kemarin.

SIDOARJO   Sugiarto, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Surabaya, di Sidoarjo kemarin. Kesaksiannya mengenai pengeluaran dana hibah senilai Rp 38 miliar. Pengeluaran itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 1,4 miliar.

IKLAN

Sugiarto memberikan pernyataannya untuk kasus yang menjerat Ketua DPRD Kabupaten Jember HM. Thoif Zamroni. Dia dihadirkan dengan dua orang saksi lainnya. Dua orang tersebut adalah Hadi Sasmito, mantan kepala Bidang Pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Ita Puri Handayani, mantan kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Namun, Sugiarto yang memberikan jawaban yang mengejutkan para hakim. Dalam pernyataannya, dia mengatakan dalam penyerahan uang hibah itu, tidak didasarkan dengan mekanisme yang sebenarnya. Selain itu, ada penekanan terkait pembahasan tersebut.  Sugiarto mengungkapkan adanya tekanan terhadap dirinya. “Ada bahasa seperti ini, kalau tidak ada bagian yang pasti, usulan itu pasti akan lama,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa proposal atau rincian penggunaan dana hibah tersebut diberikan saat penggedokan dana hibah tersebut. “Sehabis gedok, baru ada proposal yang masuk untuk rincian dana itu akan diapakan,” ungkapnya.

Saat itulah, Hakim Wiwin Arondawati menanyakan mengenai mekanisme yang seharusnya. Sebab, dari sisi penjelasan, ada yang janggal. “Ini kok ada mekanisme yang janggal untuk mengeluarkan uang sebesar itu,” ujarnya.

Menurut Wiwin, janggal itu mengenai keluarnya proposal atau rincian yang ada. “Kenapa baru keluar setelah didok, ini yang bikin penyalahgunaan dari dana yang sebesar itu,” ucapnya tegas dengan nada keras.

Uang itu keluar tidak ada surat-menyurat. Seharusnya, terlebih dahulu ada semacam proposal yang digunakan untuk mengetahui uang itu digunakan untuk kegiatan yang jelas. Uang senilai Rp 38 miliar itu dibagikan ke seluruh anggota dewan. Dengan besaran uang Rp 1,2 miliar hingga Rp 800 juta.

Uang itu ditujukan untuk kepentingan pemilihnya di setiap wilayah. Karena tidak adanya kegiatan yang jelas, uang tersebut disalahgunakan. Sehingga, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar.

Namun, Hal tersebut dibantah oleh Mochammad Nuril, selaku kuasa hukum dari Thoif. Menurut dia, kliennya tidak menikmati sedikit pun mengenai uang tersebut. “Klien saya tidak menikmati uang sepeser pun dari uang hibah itu. Uang itu murni sudah diberikan kepada pemilih di daerahnya,” ujarnya. (den/c2/jp)

Reporter :

Fotografer :

Editor :