Karena Tak Bisa Daftar di Dua SMP Negeri

Bikin Dag Dig Dug Ortu

SIBUK MENGISI FORMULIR: Para orang tua saat sibuk mengisi formulir data siswa di SDN Kepatihan 06, Kaliwates.

RADAR JEMBER.ID – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi dirasa kurang nyaman bagi sejumlah wali murid. Maksud hati ingin mendaftarkan anak ke sekolah yang sesuai pilihan, namun harus terkendala masalah jarak yang diatur dalam regulasi PPDB. Ini membuat wali murid waswas. Mereka khawatir anaknya tak diterima di sekolah itu.

IKLAN

Rasa waswas itu terlihat di raut wajah Fatimah, yang mengantarkan sang anak, Virza Nadifa Rizqia, mendaftar di SMPN Jember. Sembari menanti antrean sejak Senin pagi (17/6), warga Kelurahan Tegalgede, Sumbersari, itu tampak cemas. Tangannya menenteng map dengan sejumlah berkas yang menjadi syarat pendaftaran. Sesekali, perempuan itu terlihat tertunduk lesu.

Fatimah tak sendiri. Pagi itu, dia seolah mewakili keresahan yang sama dari sejumlah calon wali murid yang ikut mengantre. Sebab, regulasi PPDB zonasi membuat mereka kesulitan menentukan pilihan sekolah terbaik bagi anak. Di sisi lain, mereka juga kesulitan mengantisipasi bila tak diterima di sekolah pilihan awal. “Sebab, tak bisa mendaftar di dua sekolah secara bersamaan,” katanya.

Fatimah mengaku minder saat melihat puluhan orang mengantre. Sebab, jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah lain, bukan SMPN 3 Jember yang dikehendaki putrinya. Apalagi, informasi yang dia peroleh, kuota di sekolah itu hanya menerima 250 siswa. “Sementara mulai pagi hingga siang ini saja nomor antrean yang masuk sudah mencapai 300 lebih,” ungkapnya.

Tak hanya dirundung kecemasan, dirinya menganggap sistem penerimaan siswa tahun ini cukup merepotkan. “Sebenarnya sistem jarak ini membingungkan wali murid. Anak saya kepinginnya sekolah di sini. Tapi SMP negeri yang paling dekat dari rumah saya adalah SMPN 10,” katanya.

Menurut dia, jika memilih SMPN 10, ia harus mengurus legalisasi kartu keluarga (KK) dan surat keterangan domisili. Sebab, wilayah tersebut sudah masuk Kelurahan Tegalrejo. “Anak saya juga inginnya di SMPN ini, karena banyak saudara-saudara di sini. Memang jaraknya lebih jauh dari rumah,” tambahnya.

Kebingungan ibu dua anak itu tak berhenti sampai di situ. Regulasi PPDB dengan sistem zonasi membuatnya kesulitan menentukan pilihan sekolah kedua. Semisal jika anaknya tak diterima di sekolah pilihan pertama. “Jika anak saya ditolak di sini, saya sendiri bingung mau dimasukkan ke mana. Karena memang tidak bisa daftar nyabang ke sekolah lain,” keluh ibu lulusan SD itu.

Kendati begitu, dia menambahkan, ada alternatif sekolah. Tapi bukan negeri, melainkan swasta berbasis pesantren di Kelurahan Antirogo. Namun, hingga saat ini, Fatimah mengaku belum berpikir atau berencana apakah bakal menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut. “Karena anak saya juga kurang setuju kalau mondok. Saat ini, saya hanya bisa berharap semoga Virza bisa lolos di sini,” pungkasnya. (*)

Reporter : mg2

Fotografer : Maulana

Editor : Mahrus Sholih