Tanpa Koordinasi, Sulit Duduk Bersama

Tanggapan Bupati atas Pemanggilan Paksa 

“Saya tidak ada keinginan tidak menghadiri, tetapi penjadwalannya ya harus disesuaikan.” Faida, Bupati Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID Wacana pemanggilan paksa oleh Panitia Angket DPRD Jember terhadap eksekutif ditanggapi Bupati Jember dr Faida MMR, kemarin (17/1). Menurutnya, boleh tidaknya pemanggilan paksa sudah dibahas para pakar hukum. Namun demikian, dia menegaskan tidak ada keinginan eksekutif untuk tidak menghadiri undangan yang dilayangkan panitia angket.

IKLAN

Berkaitan dengan pemanggilan paksa seperti disampaikan panitia angket, Faida tidak menanggapinya lebih jauh. Dia menyebut, sejumlah pakar hukum sudah membahas dan menyampaikan pernyataannya. “Kan sudah ada bicaranya pakar-pakar. Sudah banyak pakar tata negara yang ber-statement sesuai dengan ilmunya,” kata Faida.

Mengenai ketidakhadiran eksekutif pada undangan panitia angket, lanjut Faida, itu terjadi karena jadwal yang tidak sinkron. Artinya, saat panitia angket menjadwalkan undangan kepada eksekutif, saat itu ada kegiatan atau undangan lainnya.

“Kalau tanggapan saya, kami sudah menyampaikan ke dewan bahwa penjadwalan itu tidak bisa sepihak. Bupati sudah ada jadwal, juga banyak yang ngundang, dipanggil ke pusat, sudah janji dengan masyarakat. Itu bukan pertama kali dilakukan. Biasanya penjadwalan juga koordinasi,” jelasnya.

Faida pun menegaskan, untuk bisa duduk bersama, harus ada penyesuaian jadwal. Sebab, jika sepihak, belum tentu bisa dilakukan. Bahkan, pihaknya sudah menyampaikan secara resmi bahwa perlu penjadwalan ulang sejak agenda interpelasi pertama. “Jadi, saya kira perlu semangat yang sama. Saya tidak ada keinginan tidak menghadiri, tetapi penjadwalannya harus disesuaikan,” ucap Faida.

Permintaan penjadwalan menurutnya sudah biasa terjadi sehingga tidak ada persoalan. Kata dia, bukan hanya eksekutif, tapi dewan juga beberapa kali meminta penjadwalan. “Kalau memang ingin kami hadir, harus dijadwalkan dua arah (pihak, Red). Tapi kalau memang diharapkan tidak terlaksana dengan baik, nggak bisa terlaksana. Tergantung niatnya. Kalau kami siap (hadir dalam angket, Red). Tapi harus ada koordinasi,” cetusnya.

Sebelumnya, surat permintaan penjadwalan ulang yang dilayangkan bupati kepada panitia angket dinilai kontradiktif dengan kondisi yang ada. Dewan menilai, poin pertama dalam surat yang berisi tentang keraguan eksekutif terhadap keabsahan panitia angket, bukan ranahnya untuk melakukan penilaian keabsahan.

Sementara, pada poin kedua, yang berkaitan dengan adanya undangan serta banyaknya kegiatan eksekutif, disebut oleh panitia angket juga tak masuk akal. Apalagi, undangan kepada eksekutif bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada sejumlah mantan dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara itu, mengenai permintaan penjadwalan ulang yang tercantum pada poin ketiga dalam surat bupati, dinilai dewan tidak perlu dilakukan. Karena sifatnya adalah pemanggilan kepada eksekutif. Untuk itu, panitia angket tetap bulat untuk melayangkan surat pemanggilan ketiga.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih