Kepala Bappeda Terancam Dicopot?

– Buntut Tuding Gubernur Khofifah Lalai

– Terancam Turun Pangkat dan Lepas Jabatan

JEMBER, RADARJEMBER.ID Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember Achmad Imam Fauzi santer dikabarkan akan dijatuhi sanksi penurunan pangkat. Apabila benar, maka jabatannya terancam hilang. Kabar mengejutkan ini datang dari sejumlah anggota DPRD Jember seusai menghadap pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/10).

“Sanksi penurunan pangkat itu merupakan buntut atas kasus Fauzi yang menuding Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lalai. Sanksi diberikan setelah Inspektorat Jatim melakukan pemeriksaan,” kata David Handoko Seto, Ketua Komisi C DPRD Jember.

Pria yang berangkat bersama sejumlah anggota dewan ke Pemprov Jatim itu mengaku ditemui sekretaris pemprov, kepala inspektorat, bagian hukum, organisasi, dan sejumlah pejabat lain. “Kami mendapat penjelasan secara langsung atas sanksi itu. Tentu, eksekusinya melalui mekanisme kepegawaian,” paparnya.

David menambahkan, sanksi kepada Fauzi itu setelah diperiksa Inspektorat Pemprov Jatim. “Dia dinilai telah mendiskreditkan gubernur, karena keterlambatan APBD akibat kelalaian gubernur,” paparnya.

Ditanya lebih detail lagi, apakah Fauzi terancam sanksi penurunan pangkat atau pencopotan dari jabatan Kepala Bappeda, David menyebut, sanksinya berupa penurunan pangkat. “Kalau penurunan, maka otomatis jabatannya hilang karena tidak lagi memenuhi syarat. Jadi, bukan sanksi pencopotan jabatan kepala, melainkan penurunan pangkat yang dapat menggugurkan dia sebagai Kepala Bappeda,” ungkapnya.

Nyoman Aribowo, anggota DPRD Jember yang juga ikut melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim, membenarkannya. Saat ditanya apakah kabar sanksi kepada Fauzi sudah berbentuk surat atau belum, Nyoman mengaku belum melihat salinannya. “Suratnya memang belum disampaikan. Tetapi, dari cara penyampaian para pejabat di pemprov, saya yakin surat atau draf suratnya sudah selesai,” ulasnya.

Menurutnya, sanksi berupa penurunan pangkat kepada Fauzi diyakini tidak akan lama lagi turun. Apalagi, seluruh pejabat penting di pemprov juga telah kompak menyampaikan hal itu. Hanya saja, dia tak menjelaskan mekanisme berikutnya. Apakah penjatuhan sanksi itu dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi inspektorat, atau rekomendasi inspektorat diserahkan ke bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat kabupaten.

Nyoman juga tak menyebutkan jenis sanksi yang bakal dijatuhkan ke Fauzi. Apakah ringan, sedang atau berat. “Yang jelas, sanksi ini tinggal penyampaian saja,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, dua nomor telepon milik Kepala Bappeda Jember Imam Fauzi tidak aktif. Hingga Jumat (16/10) sore sekitar pukul 17.04, kedua nomor teleponnya tetap tidak dapat dihubungi.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Kepala Bappeda Jember Achmad Imam Fauzi telah dipanggil Inspektorat Pemprov Jatim. Pemanggilan Fauzi dilakukan atas pernyataannya yang menuding Gubernur Khofifah sebagai pihak yang lalai, sehingga mengakibatkan pembahasan RAPBD Jember 2021 terlambat.

Kendati begitu, Fauzi pun telah menyampaikan klarifikasinya. Menurutnya, dia dipanggil untuk meluruskan perbedaan. “Kemarin memang tabayyun (klarifikasi) dengan Kepala Inspektorat Jatim, ternyata persoalannya adalah perbedaan perspektif. Hasil diskusi itu yang penting adalah ujungnya perda (APBD, Red),” papar Fauzi, Senin (12/10) lalu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Jember.

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: