IRONI DI TENGAH ORANG-ORANG PINTAR, Angka Buta Huruf di Jember Masih Tinggi

RADARJEMBER.ID – Berapa jumlah pelajar berprestasi di Jember? Susah menghitungnya. Saking banyaknya. Di bidang matematika, acap kali kita dengar anak-anak kita yang prestasinya tembus ke mancanegara.

IKLAN

Pun di mata pelajaran lainnya. Banyak sekali. Kabar pelajar berprestasi sering kita baca di koran. Di media sosial juga bersliweran. Memang, senyatanya banyak orang pintar di Jember.

Banyaknya sekolah favorit hingga kampus yang bertebaran semakin mengukuhkan fakta tentang banyaknya orang pintar. Menghitung jumlah doktor yang ada di kabupaten ini seperti menghitung gabah di sawah. Jangankan dosen di kampus. Di Jember, sudah banyak guru yang bertitel doktor. Di lembaga pemerintahan pun ada.

Jumlah profesor juga bejibun. Banyaknya orang bertitel akademik tinggi semakin menahbiskan majunya pendidikan di Jember.

Namun, semua seolah menjadi ironi tatkala melihat angka buta huruf di Jember. Angkanya masih sangat tinggi. Data BPS menyebut, angka buta huruf untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 11,17 persen dari total penduduknya sebesar  1.834.021 jiwa.

Lebih ironi lagi, Jember pernah dijadikan sebagai pilot project pemberantasan buta aksara. Tepatnya di 2016, saat Anies Baswedan masih sebagai Mendikbud RI.

Deditiana Tri Indrianti, Kaprodi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Unej menemukan banyak hal soal tingginya buta huruf ini. Sejak 2009, dia sudah mulai melakukan penelitian tentang buta aksara di Jember.

“Silo menjadi kecamatan paling banyak warga yang buta huruf,” katanya ketika ditemui di gedung 3 FKIP. Kemudian, perempuan menjadi warga buta huruf tertinggi di banding laki-laki. Penyebabnya pola pikir lama yang menempatkan perempuan tak perlu mengejar pendidikan.

Sebab, akhirnya mereka hanya mengurus bagian dapur dalam sebuah rumah tangga. Bagi warga dengan pola pikir lama, proses belajar ujungnya hanya untuk mencari pekerjaan. Perempuan dipandang sebagai orang yang tidak perlu bekerja. “Selain faktor budaya, karena pengaruh lingkungan, mereka tak diizinkan,” tuturnya.

Silo menjadi daerah dengan jumlah butuh huruf tertinggi karena kawasan perkebunan. Selama tiga tahun berturut-turut melakukan penelitian di sana, perempuan yang akrab disapa Yanti itu mengatakan, warga perkebunan itu tidak mudah disentuh dan dimasuki.

Secara geografis, mereka berada di kawasan milik perkebunan, otomatis ada dua kepemimpinan di dalamnya. Pemerintah dan pejabat perkebunan. “Akses pendidikan juga lebih sulit di sana,” ujarnya.

Mengajar warga buta aksara tidak sama dengan mengajari anak-anak belajar membaca. Sebab membutuhkan perlakuan berbeda. Yakni melalui program keaksaraan fungsional. Warga diajak membaca sumber pengaruh dalam kehidupan. “Sistem yang dipakai meliputi andragogi dan sorogan,” tuturnya.

Program keaksaraan itu dibagi menjadi tiga jenjang, yakni tingkat dasar, lanjut, dan mandiri. Di tingkat dasar, mereka diajari membaca. Pada tingkat lanjut, lebih dari sekadar membaca, namun bisa membentuk kelompok usaha bersama. Sehingga, masuk ke jenjang ketiga yaitu mandiri, mereka bisa melakukan perencanaan.

Yanti mengaku, jumlah buta aksara di Jember memang cukup tinggi. Namun, saat dirinya melakukan penelitian di lapangan. Ada ketidaksinkronan data. “Di lapangan ada yang sudah bisa baca, tetapi masih masuk kategori buta aksara di data BPS,” ucapnya.

Bahkan, ada salah satu guru yang terdaftar sebagai warga buta aksara. Hal itu ditemukan setelah melakukan klarifikasi data pada 200 orang di kelurahan Antirogo dan Kranjingan. “Apakah dispendik tidak memberikan data terbaru,” imbuhnya.

Penuntasan buta huruf bisa dilakukan oleh serikat buruh yang didirikan di perkebunan. Kemudian, pesantren juga memiliki peran untuk ikut membantu. “Sekarang mulai banyak muncul gerakan membaca melalui komunitas,” imbuhnya.

Hal itu merupakan upaya dari program aksara tingkat lanjut, yakni melalui kampung literasi. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca. Dari komunitas baca itu, sering kali lahir desa wisata. Itulah tahapan mandiri.

Di samping itu, kini telepon genggam maupun gawai sudah kerap dimiliki oleh mayoritas masyarakat. Kecanggihan teknologi itu mampu menurunkan angka buta huruf. Sebab, bisa menjadi media pembelajaran yang sudah tidak lagi paper based.

Lantas, bagaimana dengan data BPS? Kepala BPS Jember Indriya Purwaningsih mengakui, angka buta aksara di Jember relatif tinggi. Dia menjelaskan, BPS setiap tahun melakukan survei sosial ekonomi nasional (susenas) sebanyak dua kali. Untuk tahun 2018 sudah dilakukan terakhir pada Maret 2018 lalu.

Susenas ini memotret tentang data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meliputi kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, perumahan, angka kemiskinan, difabel, dan kondisi sosial ekonomi lainnya di masyarakat. Salah satunya tentang buta huruf.

Hasil survei yang dilakukan itu menjelaskan bahwa angka buta aksara di Jember cukup tinggi. “Untuk usia 15 (tahun) ke atas yang masih mengalami buta huruf mencapai 11,17 persen,” ungkap Indri, panggilan akrabnya.

Padahal, total jumlah penduduk di Jember untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 1.834.021 jiwa. Jadi, angka potensial buta huruf di Jember dengan usia 15 tahun ke atas mencapai 204.860 jiwa.

Dia mengakui jumlah penduduk yang mengalami buta huruf ini memang bukan persis dengan fakta yang ada. “Karena ini bukan sensus, ini survei. Kalau sensus penduduk kan diadakan 10 tahun sekali,” jelasnya.

Survei itu dilakukan menggunakan metode sampling hampir di seluruh Jember. Tujuannya untuk memotret kondisi yang ada di masyarakat. Pihaknya yakin metodenya ini cukup akurat, karena metode survei menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. “Jadi, menggunakan 120 blok sampel di seluruh Jember. Setiap blok ada 10 keluarga,” jelas Indri.

Apalagi, karena data ini sudah melalui pusat dan provinsi, maka pihaknya bisa memberikan angka-angka jumlah buta huruf yang terjadi di Jember. “Jadi, datanya sudah diolah dan di-breakdown hingga ke kabupaten, sehingga bisa muncul angka tersebut,” jelasnya.

Indri menjelaskan, sebenarnya kriteria penentuan buta huruf ini jauh lebih longgar dibandingkan dengan data milik dinas pendidikan. Di dinas pendidikan, pendataan buta huruf biasanya menggunakan kriteria masyarakat yang bisa calistung (membaca, menulis, dan berhitung). “Kalau di BPS, yang penting bisa membaca sudah dikatakan tidak masuk buta huruf,” jelasnya. Baik itu bisa membaca dalam bahasa Indonesia, Arab, Inggris, bahkan Mandarin. Tetapi, pihaknya dalam survei ini memang memastikan bahwa masyarakat ini benar-benar bisa membaca sesuai dengan yang disampaikan.

“Jadi, kami minta untuk praktik langsung. Misalnya bisa membaca, maka harus praktik membaca. Jika tidak bisa, maka masuk kriteria buta aksara,” imbuhnya. Oleh karena itu, data yang dihasilkan pun bisa cukup akurat jika dibandingkan dengan yang lain. Maka pihaknya cukup yakin dengan data dari susenas. Dengan kriteria tersebut, seharusnya angka buta huruf dalam data dari BPS ini lebih rendah dibandingkan dengan kriteria diknas yang menggunakan calistung untuk kriteria buta hurufnya.

Reporter : Rangga Mahardika, Bagus Supriadi
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Grafis: Reza Oky Arjiansyah

Reporter :

Fotografer :

Editor :