Masih ada Pungli di Kali Pahit

Pemkab Tegaskan Tak Masuk PAD

BONDOWOSO RADARJEMBER.ID – Karcis liar atau illegal, ternyata masih ada di Objek Wisata Sungai Kali Pahit. Wisata ini adalah wisata sungai yang berada tepat dibawah Paltuding, Gunung Ijen. Bagi yang berkunjung ke Kawah Ijen, kebanyakan mampir ke sungai ini, karena aliran sungainya mengandung belerang. Namun ada karcis illegal. 

IKLAN

Nilainya sebenarnya tidak seberapa. Hanya Rp 3.000 per-orang. Namun jika ada 100 pengunjung, maka akan ada Rp 300 ribu. Adanya karcis ini, sempat dipertanyakan oleh pengunjung. Mengingat pengenaannya dihitung per kepala.

Seperti dialami rombongan wisatawan Minggu kemarin (14/7). Teguh salah seorang wisatawan mengaku jika dirinya mendapat karcis masuk. Tertulis dikarcis itu ‘TWA, Karcis Tanda Masuk Kali Pahit Desa Kalianyar, Kec. Ijen’. TWA yang dimaksud adalah Taman Wisata Alam. Selain itu, ada logo Karang Taruna. “Semua (pengunjung, Red), kena. Ada yang dari Surabaya, Malang dan banyak daerah memakai travel, diminta uang karcis,” jelasnya.

Awalnya ketika datang, ditarik per orang Rp 5 ribu. Namun di karcis tertulis Rp 3 ribu. Dan melihat karcis, ada keanehan dari karcis yang diberikan tersebut. Dua karcis itu memiliki nomor yang sama. Keduanya sama-sama bernomor 006724. Tentunya hal itu menjadi pertanyaan besar pengunjung. Mengingat banyak sekali pengunjung yang mendaki Kawah Ijen, pulangnya sekedar mampir melihat Sungai Kali Pahit.

 Ironisnya, karcis illegal yang masuk Pungutan Liar (Pungli) itu dibenarkan Pemkab Bondowoso. Kadisparpora Harry Patriantono menegaskan, jika Sungai Kali Pahit itu belum dikelola pemerintah. Ketika ada karcis, tentunya masih belum mash PAD. Sehingga itu masih illegal. “Kami akan menindaklanjuti itu. Ada satu orang, bukan karang taruna itu,” jelasnya.

Khusus kawasan itu, pihaknya menunggu surat serahterima dari BKSDA ke Pemkab Bondowoso. Pemkab dan BKSDA sempat membincangkan pengelolaan. Dan BKSDA menganggap kawasan itu bisa dikelola. “Setelah melihat banyak pengunjung, BKSDA mempersilahkan di promosikan dan kelola bersama,” jelasnya.

Namun dalam hal ini Pemkab Bondowoso masih menunggu surat dari BKSDA. Selanjutnya akan melakukan tindakan lebih lanjut perihal pengelolaan kawasan wisata tersebut.

 Catatan radarjember.id, oknum yang saat ini menjaga kawasan Sungai Kali Pahit masih sama dengan yang saat Wakil Bupati Irwan Bachtiar melakukan sidak pada 4 Desember 2018. Saat itu, Wakil Bupati Irwan Bachtiar sidak bersama Disparpora, Perhutani dan BKSDA.

Saat itu, yang menjaga kawasan tersebut mengaku bernama Bambang. Dia mengaku sudah tiga tahun menjaga kawasan tersebut sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam. Saat itu, ia tidak mau apa yang dilakukan disebut pungli. Sebab selama ini dia merasa mengamankan daerah sekitar dan membersihkan kotoran sisa pengunjung. “Saya tidak merusak, saya menjaga keamanan dan kebersihannya, saya sudah tiga tahun. Awalnya saya dari karang taruna,” terangnya.

Bambang mengaku selama ini pemerintah sendiri tidak tegas tentang pengelolaan kawasan wisata. Karenanya pihaknya ingin ikut andil mengamankan. Namun sistemnya setiap pengunjung dimintai Rp 3000. Ketika ada lima pengunjung dalam satu mobil, maka diminta kelipatannya, yakni Rp 15 ribu. Setiap hari, banyak mobil yang menyempatkan diri untuk mampir melihat aliran Sungai Kali Pahit yang mengandung belerang dari Kawah Ijen tersebut. Bambang mengaku uang itu tidak mengalir kemana-mana, namun hanya untuk dirinya saja.

Melihat pengakuan Bambang, Wabup Irwan Bachtiar saat itu tetap tidak membenarkan. Sebab apa yang dilakukan Bambang tidak memiliki landasan hukum. Sebab seharusnya, ada landasan peraturan untuk sebuah penarikan tarif objek wisata. “Ketika tidak ada landasan hukum, maka tetap tidak dibolehkan,” tegas Irwan saat itu.

Ketika dijelaskan oleh pemerintah, Bambang sempat beradu mulut. Namun Irwan menegaskan, bagaimanapun alibinya, tetap penarikan itu adalah sebuah kesalahan. Sebab masuk kategori premanisme. Walau nilainya hanya sedikit. Berikutnya pihaknya melakukan perundingan dengan BKSDA dan Perhutani. “Nantinya kami akan mengelola tempat ini, awal kami meminta berapa luasan yang bisa dikelola Pemkab dengan Perjanjian Kerjasama antara Perhutani dan BKSDA, berikutnya akan ada perencanaan pembangunan,” tegasnya.

Sebab ketika sudah ada perjanjian kerjasama pengelolaan, maka berikutnya tinggal melakukan penganggaran. Ketika belum ada perjanjian kerjasama, maka pemerintah akan dianggap salam oleh BPK. Namun ketika memiliki dasar, maka pemerintah bisa melakukan penganggaran. 

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Istimewa

Editor : Hafid Asnan