Rela Antre Demi Mengurus KK

MENANTI GILIRAN: Sebuah keluarga bersama seorang putrinya tengah mengikuti antrean untuk mendapatkan giliran pengurusan legalisasi di kantor Dispendukcapil Jember.

RADAR JEMBER.ID – Rudi, warga Dusun Karang Templek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu tampak sedang mengantre di kantor Dispendukcapil Jember. Sejak pagi dia sudah setia menunggu. Keperluannya ke kantor tersebut bukan untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP), namun untuk legalisasi kartu keluarga (KK) sebagai syarat menyekolahkan anaknya di SMP.

IKLAN

Dia tak sendirian, puluhan orang terlihat wira-wiri di kantor yang beralamat di Jalan Jawa nomor 18 itu. Mereka mengantre bersama warga lainnya. Semakin siang, masyarakat yang hendak legalisasi KK terus bertambah.

Antrean yang cukup lama itu hingga menjelang siang. Namun, Rudi belum juga selesai mengurus legalisasi. “Padahal cuma mau legalisasi KK, untuk persyaratan pendaftaran sekolah anak saya,” katanya. Namun, karena menyangkut pendidikan anak, dia harus bersabar mengurus administrasinya.

Apa yang dirasakan oleh Rudi juga dirasakan oleh calon wali murid SMP lainnya. Sejak  ditetapkannya regulasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 yang mewajibkan beberapa syarat khusus, seperti legalisasi KK, calon wali murid tak bebas lagi untuk memilih sekolah. Terutama sekolah yang di luar zonasi.

Rudi mengatakan, ada calon wali murid yang rela pindah rumah agar sang anak masuk di sekolah yang selama ini dikenal maju. Seperti SMP favorit yang ada di kota. Namun, ada juga yang bertahan dan memilih sekolah di sekitar tempat tinggalnya.

Rudi menilai kebijakan PPDB tersebut belum dirasakan manfaatnya. Sebab, dia ingin memasukkan anaknya ke SMPN 1 Ambulu. Namun terasa lebih sulit karena harus mengurusi berbagai persyaratan. “Aturannya masih terkesan simpang siur dan menyulitkan para calon wali murid,” terangnya.

Diakuinya, kebijakan zonasi itu tak lagi ada sekolah favorit. Padahal, putrinya hendak dimasukkan ke sekolah yang cukup maju. Sebab, ketika di SD, putrinya memiliki beberapa prestasi. “Putri saya mau saya masukkan melalui jalur prestasi,” ucapnya sambil menunjukkan sertifikat penghargaan putrinya.

Karena kebijakan tersebut, anaknya terpaksa bersekolah di desa, bukan di kota. Anak-anak yang ingin melanjutkan SMP di kota jadi terhalang oleh zonasi. “Sekolah yang di kota untuk anak kota, sekolah yang di desa-kecamatan, untuk anak perdesaan,” keluhnya. (*)

Reporter : mg2

Fotografer : mg2

Editor :