Dari PTN Satuan Kerja Bisa Jadi Badan Layanan Umum

PNPB Unej Jadi Percontohan

BARU: Esti Sugianingsih, Kasi Penerimaan Direktorat Jenderal PNBP Kementerian Keuangan memaparkan UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang PNBP.

RADAR JEMBER.ID – Pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satuan Kerja Se-Jawa Timur dan Jawa Tengah digelar di Universitas Jember (Unej), kemarin (16/5). Kampus Tegalboto ini dijadikan tuan rumah karena dinilai menjadi PTN Satuan Kerja yang mengelola keuangan, termasuk PNBP secara baik.

IKLAN

Kepala Biro Keuangan dan Umum Kemenristekdikti Moch Wiwin Darwina mengatakan, Unej telah mendapat predikat PTN Satuan Kerja dengan laporan keuangan terbaik se-Indonesia tahun 2018. Untuk kategori pengelolaan anggaran di atas Rp 200 miliar, Unej juga berpredikat terbaik kedua se-Indonesia dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran tahun 2018.

Untuk itu, Wiwin menyebut, status Unej yang kini berupa PTN Satuan Kerja bisa menjadi pintu perubahan yang semakin baik. “Insyaallah proses perubahan status Universitas Jember dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum akan terwujud dalam waktu dekat. Sehingga menjadi PTN ke tiga puluh lima yang statusnya sebagai Badan Layanan Umum,” jelas Wiwin.

Pada kesempatan pembinaan pengelolaan PNPB tersebut, Wiwin juga menyampaikan adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemerintah. Hal itu merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997. Perubahan dimaksudkan untuk menyamakan visi, persepsi, dan pemahaman akan undang-undang baru yang mengatur PNBP.

Di hadapan PTN yang berjumlah 17 lembaga itu, Wiwin mengungkap, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP diharapkan memberikan pedoman bagi semua PTN agar dapat mengelola PNBP dengan lebih baik lagi. PNBP yang dikelola oleh PTN umumnya berasal dari uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayarkan mahasiswa serta sumber lain.

Sementara itu, Esti Sugianingsih, Kepala Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal PNBP Kementerian Keuangan, menjelaskan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 bertujuan untuk mendukung kebijakan negara, meningkatkan pelayanan negara, serta mewujudkan good governance, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi.

“Ada beberapa pengaturan baru dalam pengelolaan PNBP. Di antaranya verifikasi penarikan, penggunaan, serta evaluasi PNBP yang lebih ketat. Salah satu yang baru adalah PNBP yang diperoleh sebuah PTN bisa digunakan untuk membantu PTN lain,” jelas Esti.

Dia pun membeber empat kesalahan yang sering dilakukan PTN dalam mengelola PNBP. Hal itu juga kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pertama, karena telat setor PNBP, adanya PNBP yang digunakan langsung, PNBP yang belum dipungut, serta penggunaan PNBP yang tidak dilandasi dasar hukum yang kuat. Dengan undang-undang yang baru terkait pengelolaan PNBP, kami berharap pengelolaan PNBP di lingkungan PTN semakin baik,” harap Esti.

Kegiatan pembinaan pengelolaan PNBP tersebut sebelumnya dibuka secara resmi oleh Moh Hasan, Rektor Universitas Jember. Selain dihadiri perwakilan enam belas PTN Satuan Kerja di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kegiatan itu juga dihadiri segenap unsur pimpinan di Kampus Tegalboto. Dalam acara itu juga hadir Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan Kemenristekdikti Akhmad Mahmudin.

Adapun 16 PTN yang hadir yaitu Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta, Politeknik Maritim Indonesia, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Cilacap, Politeknik Negeri Semarang. Ada juga Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Madura, Politeknik Perkapalan Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Tidar Magelang, UPN Veteran Yogyakarta, Akademi Komunitas Negeri Pacitan, dan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : nur hariri

Editor : Hadi Sumarsono