Pejabat Wajib Setor Laporan Kekayaan, Bupati Beri Tenggat Dua Pekan Setelah Bimtek

Faida MMR, Bupati Jember

RADARJEMBER.ID- Keseriusan mewujudkan pemerintahan bersih tanpa korupsi terus dibangun Bupati Faida. Salah satunya, meminta semua pejabat Pemkab Jember menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IKLAN

Supaya para pejabat paham cara pelaporannya, Bupati Faida menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pihak kementerian diminta membantu melakukan bimbingan teknis (bimtek) ke sejumlah pejabat di Pendapa Wahyawibawagraha Jember.

Kata Faida, dua minggu setelah bimbingan teknis, semua pejabat Pemkab Jember harus menyerahkan LHKPN ke KPK. “Tidak perlu dimotivasi lagi. Jika ada pejabat ada yang mangkir setorkan LHKPN-nya, segera sampaikan ke saya, biar langsung saya pindah,” ancamnya, Rabu (15/8) kemarin.

Menurut Faida, tidak ada yang sulit untuk hidup transparan. Terlebih hari ini, pemerintah sudah menyediakan aplikasi pelaporan yang bisa diakses secara daring (online). “Transparan itu menenangkan. Jika tidak korupsi, kenapa harus takut buka-bukaan,” sindirnya.

Faida menegaskan, pemerintahannya bersama Wakil Bupati Abdul Muqit Arief sudah sepakat tegak lurus tanpa korupsi. Komitmen itu rupanya juga sudah mulai diikuti para pejabat di bawahnya. “Sebenarnya mayoritas pejabat di Pemkab Jember orang baik, yang mau berubah lebih baik,” akunya.

Tak hanya itu, Bupati Faida kembali menegaskan supaya pejabat tak main-main dengan pungli. Dia kembali akan tegas, langsung mencopot siapa pun pejabatnya yang berani melakukan pungli terhadap masyarakat. “Supaya tidak dicopot, pejabat juga harus berani melakukan pengawasan yang ketat pada anak buahnya,” pesannya.

Pantauan Jawa Pos Radar Jember, selain pejabat pemkab hingga semua camat di Jember, rupanya ada beberapa anggota dewan yang juga mengikuti bimtek LHKPN di pendapa Bupati Jember, kemarin. Iwan Suyitno, anggota DPRD Jember Fraksi PDIP, mengaku tak ada masalah dengan LHKPN yang harus diisi DPRD Jember. Sebab katanya, LHKPN bagian dari upaya negara memfasilitasi publik atas garansi integritas. “Menurut saya ini bagus dan layak untuk diikuti,” tuturnya.

Reporter : Rully Efendi
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :