Karena Pungutan Berlipat, APRI bakal Somasi PT Mutiara Halim

HAFID ASNAN / RAME BIKIN GEREGETAN: Sejumlah penambang dan pihak instansi terkait ketika berkoordinasi mencari solusi tambang ilegal dan persoalan tambang.

RADARJEMBER.ID- Pendapatan pajak pasir bukan hanya bocor dari penggunaan SKAB lebih sekali saja. Ternyata ada belasan titik tambang ilegal yang tentu lolos dari pungutan pajak. Tentu bikin gerah penambang resmi yang berizin. Jika aparat tidak gerah, ya kelewatan!. Apalagi urusan pungutan retribusi berlapis-lapis.

IKLAN

Hal ini terbongkar dalam rapat koordinasi yang dilakukan puluhan pemilik usaha tambang bersama pihak eksekutif di aula bakesbangpol siang kemarin (15/8). Awal bakesbangpol hanya memfasilitasi tempat koordinasi. Namun, pihak terkait akhirnya dihadirkan. Diantaranya dari bagian ekonomi, badan pajak dan retribusi daerah (BPRD), DPM PTSP, DLH, dan lainnya. Dalam pembahasan cukup mengalir. Namun semuanya berisi masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Ditemukan ada enam poin pembahasan. Ada beberapa solusi juga.

Namun suasana pembahasan yang berlangsung gayeng itu banyak berisi keluhan. Mulai keluhan tambang liar yang menjamur, pungutan retribusi yang dobel yakni dari pajak dan dari PT Mutiara Halim. Dan juga modus pungutan saat mengurus di salah satu dinas.

Almas’udi, sekretaris Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Lumajang membenarkan keluhan penambang itu. Dia menjelaskan acara yang sekaligus deklarasi DPC APRI Lumajang  menjelaskan kondisi riil yang terjadi memang banyak keluhan.

Diantaranya pada maraknya tambang ilegal yang mengepung tambang resmi dan berizin. Dari Kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempeh, Sumbersuko, serta Pasrujambe. ”Merata sekali tambang ilegal ini. Di sisi kanan-kiri dan samping kita dikepung tambang legal. Susah kalau begini terus,” katanya.

Pihaknya dan puluhan penambang kini ingin mencari keadilan. Sebab mengurus tambang susah. Lama dan mahal biayanya. Yang sudah taat asas dan yang berizin ini perlu dihargai. “Harapannya yang ilegal segera mengurus izin, atau dihentikan sekalian,” katanya.

Pihaknya juga sambat terkait besarnya pajak dan dobel dengan pungutan PT Mutiara Halim yang berdalih timbangan. “Dari BPRD tadi menjelaskan sebetulnya PT MH itu adalah jasa timbang. Tapi riilnya di lapangan tidak begitu,” katanya.

Setiap tronton lewat kena biaya pungutan Rp 150 ribu. Dan Armada truk 8 kubik kena biaya Rp 60 ribu. “Saya juga tidak paham kenapa pemerintah memahami bahwa itu melanggar tapi tidak ada tindakan,” ujar lelaki yang ditunjuk jadi juru bicara penambang ini.

Dia menegaskan, adanya usulan untuk menyomasi PT Mutiara Halim. “Memang begitu usulan kawan-kawan. APRI akan ada upaya somasi pada kegiatan Mutiara Halim. Jika diperpanjang, tentunya teman-teman akan keberatan. Sebab sangat memberatkan,” jelasnya.

Reporter & Fotografer: Hafid Asnan
Editor : Narto
Editor Bahasa: Yerri A Aji

Reporter :

Fotografer :

Editor :