Tetap Berhak Panggil Paksa Pejabat

Bantahan Panitia Angket DPRD

“Dengan demikian, DPRD yang merupakan lembaga negara tetap bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap eksekutif sebagai bagian dari menjalankan tugas,” Tabroni, Ketua Panitia Angket DPRD Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perjalanan panjang panitia angket DPRD Jember akhirnya dihadapkan pada ‘pemanggilan paksa’ terhadap sejumlah pejabat. Pendapat DPRD tentang frasa pemanggilan paksa tersebut berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya oleh Bupati Jember Faida. Menurut Ketua Panitia Angket Tabroni, pemanggilan paksa tetap harus dijalankan karena diatur oleh undang-undang.

IKLAN

Dia menjelaskan, pemanggilan paksa oleh panitia angket telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pengaturan pemanggilan itu pun, menurutnya, bersifat spesifik karena langsung menyebut panitia angket seperti dijelaskan dalam pasal 204 ayat 1 sampai dengan 8.

“Bunyi ayat-ayatnya hampir sama dengan ayat-ayat yang ada dalam pasal 73 UU MD3. Akan tetapi, baca dengan saksama, bahwa pasal 204 mengatur secara khusus untuk pemanggilan paksa hak angket,” ucapnya.

Tabroni mengungkapkan, keberadaan pasal 204 tidak masuk menjadi bagian yang dibatalkan atau dicabut isinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena secara lugas menyebut panitia angket. Sementara, dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, membatalkan isi pasal 73 terkait pemanggilan paksa yang tidak berkaitan dengan angket.

“Dengan demikian, DPRD yang merupakan lembaga negara tetap bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap eksekutif sebagai bagian dari menjalankan tugas,” ungkapnya.

Tabroni menambahkan, pemanggilan paksa menjadi bagian dari hak subpoena untuk mendengar keterangan orang yang dipandang perlu. “Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Jember, panitia angket berwenang memanggil paksa sebagai bagian dari pengawasan. Tugas kami melakukan pengawasan kepada eksekutif,” ujarnya.

Hukum perundang-undangan di Indonesia menurutnya bukan sekadar dimiliki oleh legislatif. Akan tetapi juga menjadi bagian kewenangan seperti dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk Komnas HAM. “Legislatif yang merupakan lembaga perwakilan rakyat berhak memanggil eksekutif karena urusan hak angket berkaitan dengan kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Untuk itulah, Tabroni menyebut, pemanggilan paksa tidak boleh dilakukan secara sembarangan sehingga pasal 73 dibatalkan oleh MK. Sementara, pada pasal 204 tetap berlaku karena urusannya spesifik pada kewenangan panitia angket. “Pasal 73 tidak menyebut rapat apa. Tetapi pasal 204 tegas menyebut panitia angket,” ucapnya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember, Adam Muhshi menjelaskan, putusan MK yang menganulir pasal 73 dengan beberapa ayatnya itu dilakukan karena objek pemanggilan paksa adalah masyarakat. “Itu bertentangan dengan fungsi pengawasan DPR. Karena fungsi pengawasan itu objeknya adalah pihak eksekutif atau pemerintah, bukan masyarakat,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, dibatalkannya pasal 73 tidak berpengaruh pada keberadaan pasal 204 yang mengatur tentang kewenangan panitia angket dalam hal memanggil paksa pejabat yang diawasi. “Sehingga penghapusan pasal 73 tidak berkaitan,” imbuhnya.

Adam menyebut, pembatalan pasal 73 bersifat general untuk semua orang. Sebab, secara normatif dan dogmatif memang tidak ada hubungannya karena di sana ada subjek. Meski secara filosofis tetap ada hubungannya. Sebab, pengawasan itu sejatinya oleh rakyat yang diwakilkan melalui DPRD. Jadi, tugas DPRD adalah dalam rangka mengawasi penyelenggaraan eksekutif sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat.

 

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih