Hanya Berlaku untuk Kasus Pidana

Pemanggilan Paksa Panitia Angket DPRD

“MK telah membatalkan norma yang isinya memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian yang ada dalam pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3,” Faida, Bupati Jember, dalam pesan yang tersebar ke sejumlah wartawan. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak angket DPRD Jember yang mengarah pada pemanggilan paksa terhadap sejumlah pejabat dinilai tidak memiliki dasar hukum. Melalui pesan WhatsApp, Bupati Jember dr Faida MMR menyebut, pemanggilan paksa hanya berlaku untuk penegakan kasus pidana. Dengan demikian, panitia angket tidak berwenang memanggil paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

IKLAN

Dijelaskannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang bersifat final dan mengikat. Yaitu membatalkan frasa tentang pemanggilan paksa seperti diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

“MK telah membatalkan norma yang isinya memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian yang ada dalam pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3,” tulisnya.

Faida pun menjelaskan alasan MK membatalkan norma yang dimaksud. Pemanggilan paksa merupakan upaya perampasan hak pribadi seseorang yang hanya dikenal dalam proses penegakan hukum pidana (pro justicia) yang diatur secara jelas dalam KUHAP mengenai prosedur penggunaannya.

“Tidak diperbolehkan untuk tindakan selain penegakan hukum seperti hak angket karena hal demikian akan bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam konstitusi yaitu UUD 1945,” jelas kalimat dalam pesan WhatsApp tersebut.

Keberadaan norma dalam Pasal 171 ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang juga mengatur kewenangan pemanggilan paksa oleh DPRD dengan bantuan kepolisian juga disebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan adanya putusan MK. Begitu pula kekuatan hukum juga tak dimiliki oleh 75 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Dengan demikian, pasal pemanggilan paksa sudah tidak bisa dioperasionalkan lagi oleh DPRD. Hal ini karena putusan MK bukan hanya membatalkan isi suatu undang-undang tertentu yang diuji ke MK. “Melainkan juga berdampak kepada konstitusionalitas norma-norma sejenis yang identik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya,” ungkapnya.

Putusan MK dinilainya juga bersifat erga omnes yang artinya tidak hanya berlaku bagi para pihak yang menguji ke MK, melainkan juga mengikat semua pihak termasuk berdampak kepada norma lain yang identik dan sejenis, yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pemanggilan paksa oleh DPRD dengan bantuan kepolisian dalam pasal 171 ayat (3) UU Pemda dan Pasal 75 ayat (3) PP 12/2018 juga merupakan norma yang tidak dapat dioperasionalkan, karena merupakan norma yang kabur (vague norm) dan kekosongan hukum (vacuum of norm).

Ada beberapa alasan pasal tersebut tidak bisa dioperasionalkan. Pertama, berapa kali yang dimaksud dengan dipanggil ‘secara berturut-turut’, apakah tiga kali, empat kali, atau lebih. Ketentuan batasan pemanggilan berturut-turut dalam pasal 112 KUHAP untuk dapat dihadirkannya secara paksa seseorang ke penyidik tidak dapat diterapkan dalam pemanggilan secara paksa di hak angket DPRD. “Karena hak angket bukanlah penegakan hukum (pro justicia) yang bisa mengacu kepada KUHAP,” sebutnya.

Alasan kedua, UU Pemda dan PP 12/2018 tidak mengatur bagaimana prosedur permintaan bantuan oleh DPRD kepada kepolisian. Permintaan bantuan ditujukan kepada kepala kepolisian resor, kepala kepolisian daerah, atau langsung kepada Kepala Kepolisian RI. Selain itu, jangka waktu berapa lama pihak kepolisian harus meresponsnya juga belum jelas.

Oleh karena itu, dalam tulisan yang disebar itu menyatakan, penafsiran sepihak DPRD kabupaten bahwa surat permohonan bantuan ditujukan kepada kepolisian resor merupakan tindakan yang tidak berdasar, mengingat isi dari pasal 171 ayat (3) UU Pemda dan pasal 75 ayat (3) PP 12/2018 menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Jadi, tidak bisa dipersempit maknanya adalah kepada kepolisian resor,” ulasnya.

Selain itu, upaya paksa di dalam KUHAP juga diatur mekanisme bagi pihak yang keberatan dengan panggilan paksa tersebut. Namun, dalam panggilan paksa oleh kepolisian atas dasar permohonan dari DPRD belum ada pengaturan mekanisme keberatannya di dalam peraturan perundang-undangan.

Hal demikian ini akan menyulitkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas hukum dari panggilan paksa ini. Padahal, dalam suatu negara hukum, setiap tindakan oleh aparatur negara, termasuk kepolisian, harus tersedia upaya bagi pihak yang keberatan atas tindakan tersebut untuk melakukan upaya hukum.

Alasan ketiga, keberadaan panggilan paksa dari DPRD dengan bantuan kepolisian dalam penggunaan hak angket juga perlu mengacu kepada keberadaan pasal 171 ayat (2) UU Pemda dan pasal 75 ayat (2) PP 12/2018 yang menyebutkan, ‘pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil wajib memenuhi panggilan DPRD kabupaten/kota, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan’.

Frasa ‘kecuali ada alasan yang sah’ ini salah satu contohnya adalah apabila pejabat pemerintah daerah yang tidak hadir memenuhi undangan DPRD mengirimkan surat resmi yang meminta penjadwalan ulang. Sebab, pada hari pelaksanaan rapat panitia angket DPRD ternyata telah ada agenda di bidang pemerintahan yang juga memerlukan penanganan dari pejabat pemerintah tersebut.

Permohonan penjadwalan ulang merupakan alasan yang sah mengingat ketidakhadirannya bukan karena tidak punya iktikad baik. Melainkan karena teknis penjadwalan semata. “Untuk itu, jika ketidakhadiran pejabat pemerintah karena adanya alasan yang sah, salah satunya permintaan penjadwalan ulang, maka ketentuan panggilan paksa di pasal 171 ayat (3) UU Pemda dan pasal 75 ayat (3) PP 12/2018 tidak dapat diberlakukan,” pungkasnya.

Apa yang disampaikan oleh Faida melalui pesan WhatsApp tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan Oce Madril, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM. Dari pernyataannya yang beredar ke sejumlah media masa, dia menyebut, pemanggilan paksa hanya berlaku untuk kasus-kasus pidana. Norma putusan MK yang membatalkan pemanggilan paksa seperti diatur dalam pasal 73 UU MD3 juga berlaku normanya untuk peraturan yang lain.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih