Fasilitas Publik Tak Ramah Disabilitas

PR Pemerintah untuk Aksesibilitas Difabel

ADU KONSEP: Dari kiri, Dwi Arya Nugraha Oktavianto, Balya Firjaun Barlaman, dan Ifan Ariadna Wijaya. Tiga cawabup Jember ini menyampaikan pandangannya terkait isu disabilitas dalam sebuah dialog di salah satu hotel di Sumbersari, Selasa (13/10) malam.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu seputar akses penyandang disabilitas menjadi topik hangat yang dibicarakan tiga calon wakil bupati (cawabup) Jember. Masing-masing cawabup menyampaikan pandangannya saat melakukan dialog seputar penyandang disabilitas di salah satu hotel di Sumbersari, Selasa (13/10) malam. Agenda ini diselenggarakan Forum Disabilitas Berdemokrasi.

Di antara fokus pembahasan yakni berkaitan dengan aksesibilitas para difabel. Jember selama ini dinilai oleh para difabel masih jauh dari kabupaten inklusi. Sebab, akses kantor pemerintahan dan fasilitas umum hampir seluruhnya belum ramah difabel.

Moderator dialog, Teguh Kasian menyampaikan, akses dan fasilitas kantor atau tempat umum di Jember selama ini belum maksimal melayani para difabel. Hal itu dibuktikan dengan tiadanya peralatan atau hal-hal yang dibutuhkan. “Kantor pemerintah seakan seperti tempat suci yang sulit diakses teman-teman difabel,” katanya. Dia pun melempar kasus minimnya aksesibilitas kepada para cawabup.

Cawabup Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Vian) menyampaikan, aksesibilitas merupakan hal penting yang patut diperhatikan. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengakomodasi kebutuhan disabilitas. Baik di tempat-tempat publik, fasilitas umum, maupun tempat ibadah.

Tak hanya itu, Vian juga menyampaikan, perlu penyejahteraan kepada penyandang disabilitas. “Kami nanti akan membuat kartu jaminan disabilitas. Kemudian, untuk antrean layanan, bisa mengutamakan disabilitas. Kami juga akan membuka fasilitas olahraga untuk penyandang disabilitas,” ucap pemuda yang mendampingi cabup Faida tersebut.

Cawabup Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) menyampaikan, untuk bisa memenuhi aksesibilitas itu, maka perlu sinergi semua pihak. Membesarkan hati disabilitas agar tak minder dan memperlakukannya secara adil. Juga membangkitkan semangat hidup dari segala aspek. Baik fisik maupun sensorik.

Menurutnya, perda tentang disabilitas sudah cukup baik. “Adanya perda tinggal aplikasi dan penyempurnaan saja. Kami berkomitmen. Pemerintah wajib menjamin pemenuhan hak disabilitas. Mengoptimalkan tempat dan fasilitas, peralatan, serta memberikan anggaran yang cukup,” jelas Gus Firjaun yang digandeng Hendy Siswanto itu.

Sementara itu, cawabup Ifan Ariadna Wijaya (Kang Ifan) menyebut, adanya payung hukum bagi penyandang disabilitas tinggal implementasi dan eksekusi saja. Menurutnya, banyaknya program memang penting, tetapi tiada berarti tanpa direalisasikan.

Untuk itu, bupati dan wakil bupati harus benar-benar mengetahui dan menjalankan tugas dengan baik. Hal penting yang tidak boleh ditinggal, menurutnya, adalah pembagian tugas antara bupati dan wakil bupati. “Ke depan teman-teman difabel harus bisa merasakan kebijakan Pemkab Jember. Dipastikan aksesnya, pemberdayaannya, bantuan modal, serta yang lain. Insyaallah, kami konkret,” ucap Ifan, yang berdampingan dengan cabup Abdussalam tersebut.

Aksesibilitas untuk difabel memang tergolong minim. Baik di tempat-tempat ibadah, fasilitas umum, maupun perkantoran dan kantor pemerintahan. Siapa pun yang nanti terpilih pada 9 Desember 2020, diharapkan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan para difabel.

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Jumai