Siasat Kampanye di Tengah Wabah

Maksimalkan Media Massa, Kurangi Pertemuan

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Jember cukup lama ditunda, sejak akhir Maret lalu. Kini, pelaksanaannya bakal dilanjutkan kembali dan ditetapkan pada 9 Desember mendatang. Ada beberapa regulasi yang berubah, karena masih berada di tengah wabah. Salah satunya adalah teknis sosialisasi dan kampanye.

"Kampanye lewat media harapannya juga mengurangi kesempatan terjadinya money politic. Jadi, kampanye di media jangan hanya menggugurkan kewajiban saja," Rachmat Hidayat PhD, Kaprodi Pascasarjana MIA Fisip Unej. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penundaan tahapan pilkada lantaran wabah rupanya berimbas terhadap regulasi yang menjadi rambu-rambu penyelenggaraan pemilihan. Salah satunya berkaitan dengan pengaturan teknis sosialisasi. Selain itu, proses kampanye yang dilakukan para pasangan calon dan timnya, juga bakal berubah. Karena selama masa pandemi, masyarakat dilarang berkumpul dalam satu lokasi yang sama. Bahkan, proses pencoblosan dan penghitungan hasil suara juga dilakukan dengan teknis yang berbeda demi mencegah terjadinya penularan Covid-19.

IKLAN

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in dan Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka kompak menyebut, teknis penyelenggaraan dan pengawasan kampanye di tengah pandemi korona masih belum turun. Kendati demikian, ada catatan-catatan penting dalam proses sosialisasi dan kampanye nanti. Yakni kegiatannya sebisa mungkin menghindari aktivitas yang menimbulkan kerumunan banyak orang.

Kalaupun harus bertatap muka, jumlahnya juga dibatasi dan tetap menerapkan disiplin jaga jarak. Artinya, kampanye model lawas yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang, bisa jadi akan ditiadakan diganti menggunakan pola baru. Bisa melalui sarana daring atau media massa yang bisa menyampaikan pesan kampanyenya tanpa harus bertemu langsung.

“Peraturan KPU berkaitan dengan tahapan dan proses kampanye pilkada masih digodok. Sehingga, kami juga menunggu petunjuk teknisnya dari KPU RI. Tetapi yang jelas, dalam teknisnya nanti menghindari kerumunan banyak orang,” kata Muhammad Syai’in.

Syai’in mencontohkan, salah satu syarat Pilkada Jember bisa digelar yakni dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, pengaturan di internal KPU seperti bimbingan teknis (bimtek), kegiatan sosialisasi, hingga pada waktu pencoblosan nanti juga harus sesuai protokol kesehatan.

“Jumlah tenaga ad hoc yang bimtek akan dikurangi dan lebih banyak daring. Jumlah warga yang ikut sosialisasi juga dikurangi. Pelipatan surat suara rencananya tidak ada, tetapi langsung dari percetakan. Seluruh tahapan kegiatan harus sesuai protokol kesehatan,” jelasnya.

Tak hanya kegiatan yang dilakukan KPU, lanjut Syaiin, proses kampanye yang dilakukan para pasangan calon pastinya juga harus sesuai protokol kesehatan. Hanya saja, teknisnya masih dalam bentuk draf. “Regulasi terkait teknis kampanye belum. Yang pasti, harus menghindari kerumunan orang,” ulasnya.

Dengan adanya rencana pembatasan massa dalam proses kampanye, kandidat pasangan calon kepala daerah atau tim pemenangan harus memilih siasat untuk menentukan strategi kampanye yang paling jitu. Ini agar visi dan misi mereka bisa tersampaikan ke pemilih dan mampu merebut hati mereka.

Syai’in mengatakan, selain proses kampanye, bisa dilakukan dengan bertemu langsung. Di luar itu, kata dia, ada cara lain seperti pengenalan melalui baliho, kampanye secara daring, atau melalui media massa. Untuk itu, Syaiin berjanji akan membukanya ke publik apabila regulasi terbaru dari KPU tersebut telah dikeluarkan. “Hal-hal teknis yang berkaitan dengan proses kampanye nanti akan kami sampaikan,” tegasnya.

Media massa disebut menjadi alternatif sarana kampanye. Oleh karenanya, pasangan calon harus mampu membedakan macam-macam media tersebut. Setidaknya, memahami betul media apa dan untuk sasaran yang mana. Sebab, kampanye melalui media juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Misalnya, kampanye melalui pengiriman pesan berantai akan tidak efektif untuk menembus puluhan wilayah pelosok yang , di Jember.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember Thobrony menyebut, pengawasan selama proses kampanye di tengah pandemi korona juga masih menunggu peraturan terbaru. Menurutnya, apa yang diatur di dalam PKPU nanti menjadi kewajiban bagi semua pasangan calon. “Teknis pengawasan Bawaslu pada masa kampanye masih menunggu dari pusat. Yang pasti dilakukan sesuai protokol kesehatan. Semua tenaga ad hoc juga dibekali alat pelindung diri (APD),” tegasnya.

Tepat Memilih Media

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Jember (Unej) Rachmat Hidayat PhD kepada Jawa Pos Radar Jember mengatakan, masa kampanye adalah masa yang paling baik dan bagus. Sebab, momentum tersebut menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengetahui siapa calon bupati dan wakil bupati yang akan mereka pilih. “Kegunaan kampanye itu sendiri adalah sosialisasi visi dan misi calon,” ujarnya.

Karena itu, kampanye dengan kemasan yang lama, seperti mengadakan pementasan dangdut atau yang lain, dinilainya hanya hura-hura saja dan justru mengaburkan inti dari kampanye itu sendiri. Oleh karena itu, Rachmat menyatakan, media massa bisa menjadi pilihan bagi pasangan calon untuk menyampaikan pesan kampanye mereka.

“Kampanye lewat media harapannya juga mengurangi kesempatan terjadinya money politic. Jadi, kampanye di media jangan hanya menggugurkan kewajiban saja,” jelasnya. Jika sekadar menggugurkan kewajiban, praktik politik uang yang selama ini menjadi ancaman demokrasi akan tetap jadi hantu yang berkeliaran.

Rachmat juga menilai, kampanye di media massa tergolong efektif dalam membawa pesan. Pada masyarakat yang sudah maju dan memiliki literasi tinggi, kampanye di media massa begitu efektif. Hanya saja, melihat kondisi masyarakat Indonesia, termasuk Jember, yang tingkat literasinya rendah, perlu ada strategi khusus agar kampanye pola baru itu bisa sampai ke calon pemilih.

Salah satu yang bisa menjadi pilihan, kata Rachmat, adalah media konvensional berbasis cetak dan elektronik. Seperti, koran, televisi, dan radio. “Karena jangkauan internet dan penetrasi digital belum merata di Jember,” terangnya. Karena itu, media yang jangkauannya lokal seperti koran, televisi, dan radio, hampir semua masyarakat bisa mengaksesnya.

Rachmat kembali menyarankan agar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember nantinya bisa meniru kesuksesan Presiden USA Donald Trump yang memiliki big data dan mengetahui profil demografi calon pemilihnya. Sehingga, mereka dapat menentukan media apa yang bisa dipakai dan sesuai dengan demografi calon pemilih. “Pemilihan media cukup menentukan segmen pemilih yang akan dibidik. Ini yang harus dipikirkan oleh pasangan calon,” jelasnya.

Tantangan Partisipasi Pemilih

Sementara itu, Dosen Ilmu Kesejahteraan Masyarakat FISIP Unej Kris Hendrijanto MSi menambahkan, pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ketat, secara faktual telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, prioritas sebagian besar masyarakat pasti akan terfokus pada upaya mereka agar bisa bertahan hidup, dan terhindar dari wabah tersebut. Selain juga berusaha meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.

“Saya memprediksi, pilkada yang nantinya akan diselenggarakan di tengah pandemi, akan mengakibatkan turunnya tingkat partisipasi pemilih. Ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu dan terutama bagi para pasangan calon,” jelasnya.

Oleh karena itu, wacana bahwa KPU akan mengeluarkan regulasi baru yang tak lagi membolehkan model kampanye yang mengundang kerumunan dan mengumpulkan massa dalam jumlah besar, akan menjadi tantangan. Para pasangan calon harus berpikir keras untuk menentukan strategi lain guna menarik simpati dan dukungan calon pemilih.

Alternatif kampanyenya bisa melalui media massa. Hanya saja, dia menyebut, penggunaan media massa sebagai sarana kampanye baru akan efektif jika media yang dimaksud bisa sampai ke tangan pemilih tanpa harus berbayar alias gratis. “Karena saat ini, sebagian masyarakat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok,” tuturnya.

Solusi lainnya, kata dia, adalah kampanye melalui media sosial. Ini dikatakannya menjadi pilihan logis bagi para pasangan calon. Meski begitu, dia menegaskan, efektivitasnya perlu dikaji lebih lanjut. Sebab, masih banyak calon pemilih yang tidak memiliki gawai, dan tinggal di kawasan blank spot atau kawasan tanpa sinyal. Karena itu, tak ada salahnya jika pasangan calon mengombinasikan berbagai sarana media yang ada. Baik media massa, maupun media sosial.

 

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Nur Hariri, Lintang Anis Bena Kinanti
Fotografer: Dwi Siswanto