Bansos dan Belanja Jember Langsung Naik

Dwi Siswanto/Radar Jember DI GEDUNG WAKIL RAKYAT: Paripurna PAPBD 2018 kemarin berlangsung singkat. Meski demikian, tak sedikit wakil rakyat yang terlihat serius. Ada pula yang terlihat menguap, mengantuk, bahkan mata terpejam dengan kepala terantuk-antuk seperti sedang tertidur.

RADARJEMBER.ID – Banyak kejutan yang dalam Rancangan Perubahan APBD Jember 2018 yang diajukan Pemkab Jember. Salah satunya meningkatnya belanja langsung dan belanja bantuan sosial yang diajukan. Padahal, waktu pelaksanaannya hanya tinggal beberapa bulan hingga akhir tahun ini.

IKLAN

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dalam pembacaan nota pengantar rancangan Perubahan APBD Jember (PAPBD) 2018 oleh Bupati Jember Faida, kemarin. Dalam nota yang disampaikan itu terlihat perubahan mencolok dibandingkan APBD Jember 2018 lalu, yakni di bidang belanja.

Di mata anggaran belanja tidak langsung, misalnya. Ada penambahan mencolok di belanja bantuan sosial. Dalam mata anggaran itu belanja bansos diproyeksikan mengalami penambahan hingga 54,47 persen atau sekitar Rp 52,1 miliar. Sebelumnya dianggarkan Rp 95,6 miliar ditambah menjadi Rp 147,76 miliar.

Sedangkan di sektor belanja langsung, perubahan paling besar ada di belanja barang dan jasa serta belanja modal. “Belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp 96,45 miliar,” terang Faida dalam nota pengantar kemarin. Anggaran semula Rp 931,8 M menjadi Rp 1,028 triliun.

Sementara di belanja modal juga mengalami kenaikan menjadi Rp 140 miliar atau peningkatan sebesar 21,33 persen. Anggaran semula ‘hanya’ Rp 656,5 M menjadi 796,5 M. Secara total, juga ada peningkatan belanja daerah yang semula Rp 3,775 triliun menjadi Rp 4,163 triliun. Yakni ada peningkatan proyeksi pembelanjaan hingga Rp 387 miliar atau sekitar 10,27 persen.

Secara total untuk RAPBD 2018 ini, Pemkab Jember memberlakukan anggaran defisit. Pasalnya, dari sisi pendapatan daerah hanya ditargetkan kenaikan sekitar Rp 2,9 miliar. Yakni dari Rp 3,598 menjadi Rp 3,6 miliar. Namun, Pemkab Jember masih bisa menutupi belanja itu dikarenakan adanya tambahan sisa lebih penggunaan anggaran tahun-tahun lalu.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Jember menargetkan untuk PAD (pendapatan asli daerah) yang naik sekitar Rp 20 miliar yakni dari Rp 589 miliar menjadi Rp 609 miliar. Serta lain-lain pendapatan yang sah meningkat dari Rp 598 miliar menjadi Rp 611 miliar. Sementara dari sisi dana perimbangan pusat malah turun sekitar Rp 29 miliar, dari semula Rp 2,410 triliun menjadi Rp 2,380 triliun.

Rapat paripurna yang berjalan cukup singkat ini, dihadiri 37 dari 50 anggota DPRD. Meski tak semuanya hadir, rapat tersebut tetap dilanjutkan karena telah memenuhi kuorum. Tak sedikit anggota dewan yang terlihat serius menyimak. Namun, tak sedikit pula yang terlihat menguap, mengantuk, bahkan ada pula yang terlihat matanya terpejam dengan kepala terantuk-atuk, seperti tertidur. Ada pula yang menyimak sembari asyik menghisap rokok.

Usai rapat paripurna, Bupati Faida menjelaskan, untuk PAPBD Jember 2018 pihaknya memang banyak melakukan perubahan. “Di perubahan ini kami mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Oleh karena itu, anggarannya pun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Menurutnya, perubahan itu untuk mengakomodasi permintaan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur. Seperti permintaan masyarakat untuk mengubah kampung-kampung di kawasan perkotaan agar tak lagi terlihat kumuh. “Jadi, gang-gang di kawasan perkotaan akan menjadi gang yang sehat dan tidak gelap. Ini yang jadi prioritas,” jelasnya.

Oleh karena itu, untuk pembangunan nantinya, pemerintah daerah akan lebih memfokuskan untuk penambahan penerangan jalan umum (PJU) dan pavingisasi. Baik itu di daerah perkotaan maupun perdesaan. “Juga jalan ratusan kilometer yang diperbaiki,” jelas Faida.

Namun, pihaknya mengakui jika untuk pelaksanaan PAPBD ini memang terbentur dengan mepetnya waktu pelaksanaan. “Dengan mempertimbangkan waktu jika sekiranya memang bisa ditindaklanjuti maka ditindaklanjuti,” jelasnya. Oleh karena itu, untuk program PAPBD yang bisa dieksekusi akan dieksekusi.

Termasuk juga peningkatan pos kesehatan pesantren (poskestren) yang diproyeksikan bakal menjadi puskesmas pembantu (pustu). Tak hanya itu, untuk titik pondok pesantren yang menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat juga akan ditambah poskestren. Selain itu, pemerintah daerah juga bakal meningkatkan manajemen pengolahan sampah. Bahkan, akan menjadi perhatian tersendiri. “Karena target kita kita meraih Adipura,” pungkasnya.

Reporter : Rangga Mahardika, Mahrus Sholih
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Yerri A Aji
Fotografer: Dwi Siswanto

Reporter :

Fotografer :

Editor :