Karyawan Tetap Terancam Hilang

Uang Pesangon dan Pensiun Berpotensi Tidak Ada Lagi

TERUS BERGERAK: Massa menilai DPR tidak sehat dan menolak keras RUU Omnibus Law karena dianggap merugikan pekerja.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gerakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA) atau dikenal Omnibus Law masif dilakukan oleh sejumlah kalangan. Aksi ratusan warga pun dilangsungkan di bundaran DPRD Jember, kemarin (13/8).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat memandang, RUU Omnibus Law hanyalah kepeningan pengusaha semata. Apabila itu sampai disahkan, maka yang dirugikan adalah pekerja dan buruh di seluruh Indonesia dan Jember.

“Negeri kita sedang tidak sehat, Kawan! Para wakil rakyat di DPR RI tidak lagi mendengar aspirasi rakyat. Mereka hanya mementingkan keinginan pengusaha. Untuk itu, tolak RUU Omnibus Law,” teriak Vikilla, salah satu mahasiswa yang ikut terjun dalam orasinya.

Ketua Federal Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember Novi Cahyo Hariadi mengungkap, ada serangkaian hal yang merugikan pekerja atau buruh apabila RUU Omnibus Law sampai disahkan. Menurutnya, upah minimum kabupaten (UMK) akan hilang dan diganti dengan upah minimum provinsi. Akan tetapi, perhitungannya didasarkan pada pekerjaan per jam. Sementara kelebihan jam kerja terancam hangus alias tidak dihitung lembur. “Indonesia bukan Amerika. Kami menolak Omnibus Law,” paparnya.

Koordinator aksi Dyno Suryandoni mengungkap, ada serangkaian hal yang dapat merugikan pekerja atau buruh apabila RUU tersebut sampai disahkan. Di antaranya, uang pesangon terancam hilang, bahkan uang pensiun bisa hangus.

“Kalau kontrak kerja bisa dilakukan pada pekerjaan apa pun dan tidak ada batasnya, maka dua hal penting itu terancam tidak akan ada. Pesangon maupun pensiun,” tegas Dyno, yang juga merupakan Ketua DPC GMNI Jember tersebut.

Jaminan sosial terhadap pekerja, menurut dia, juga bisa hilang. “Sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar juga ditiadakan. Kalau ini terjadi, maka pengusaha bisa sewenang-wenang kepada pekerja,” ulasnya.

Massa aksi yang berorasi cukup lama di depan DPRD Jember menuntut agar RUU Omnibus Law tak lagi dibahas alias tidak perlu disahkan. Massa juga mendesak agar DPR RI memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Serta mendesak DPRD Jember agar menyampaikan aspirasi penolakan RUU Omnibus Law kepada DPR RI.

Sebagai informasi, massa yang turun jalan merupakan gabungan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan dan pekerja atau buruh. Selain FSPMI dan GMNI, juga ada dari FNKSDA, FSPMI, KHM, IMM, PMII, IBEMPI, AMORFATI, Korps Immawati, dan Women’s March. Sebelum datang ke DPRD, mereka terlebih dahulu keliling Jember untuk mengkampanyekan penolakan terhadap RUU Omnibus Law ke sejumlah perusahaan di Jember.

Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Dwi Siswanto