Pertanyakan Honor, PPK-PPS Ditanya SPJ

PERJUANGAN: Para PPK dan PPS mendatangi Kantor KPU. Mereka menanyakan honor yang tak kunjung cair.

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Puluhan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) mendatangi Kantor KPU Bondowoso, kemarin (13/5). Mereka mempertanyakan honor dan biaya operasional yang tak kunjung cair. Bahkan, ada PPK dan PPS yang tiga bulan belum menerima honor. Nah, saat tanya honor PPK dan PPS balik ditanya surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan oleh KPU Bondowoso.

IKLAN

Ketua PPK Tegal Ampel Abduh Efendi menjadi koordinator aksi. Dia menegaskan, pencairan dana operasional tidak sesuai jadwal. Misalnya pada Maret tidak didistribusikan. Padahal saat itu PPK dan PPS membutuhkan biaya operasional. “Malah bulan April ada pendistribusian,” terangnya.

Dijelaskannya, pada bulan Maret, kawan-kawan penyelenggara banyak sekali melakukan kegiatan. Artinya, saat itu membutuhkan banyak anggaran. Semestinya anggaran itu harus didistribusikan. Baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. “Namun tidak dicairkan. Malahan yang terjadi di bawah, kawan-kawan melakukan talangan guna menyukseskan pemilu di 17 April 2019,” tegasnya.

Pasca selesai tanggal 17 April 2019, ternyata belum ada kejelasan sampai detik ini. Pihak PPK sempat ada yang melakukan koordinasi dengan pihak KPU Bondowoso, namun tidak ada respons. Kejelasan yang diberikan terasa mengambang. “Saya punya inisiatif untuk menanyakan, ternyata kejelasan itu ngambang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Hairul Anam yang menemui rombongan PPK dan PPS mengatakan, belum cairnya honor karena SPJ belum disetor ke KPU Bondowoso. Sebab, pada prinsipnya KPU sangat mengapresiasi pada PPS dan PPK yang sudah menyukseskan pemilu. Honor dan biaya operasional adalah hak PPK dan PPS. “Kami berjanji akan segera mencairkan honor PPS dan PPK jika SPJ sudah disetor ke KPU. Sebab, honor tersebut merupakan hak yang harus diberikan,” terangnya.

Dijelaskannya, KPU sejak awal sudah menyosialisasikan jika sistemnya, SPJ selesai maka honor bisa cair. Tapi sebagian PPS dan PPK ada yang belum menyetor SPJ. Baik Januari, Februari, maupun Maret. “Inilah kendala belum cairnya honor,” katanya.

Adanya sanggahan dari KPU ini mendapat tanggapan koordinator aksi, Abduh Efendi. Menurutnya, belum cairnya honor karena keterlambatan SPJ hanya alasan KPU saja. Sebab, pada Januari dan Februari, SPJ sudah disetor ke KPU. Sedangkan SPJ Maret tidak bisa digarap karena anggaran belum terdistribusi. “Jika dalam waktu seminggu belum juga dicairkan, kami akan kerahkan semua PPS dan PPK di Bondowoso menggeruduk KPU,” tegasnya.

Informasi dihimpun, honor PPS setiap bulannya per orang mencapai Rp 900 ribu, sedangkan PPK Rp 1,8 juta. Di setiap desa terdapat tiga orang petugas PPS dan tiga orang sekretariat PPS. Sedangkan petugas PPK ada lima orang dan tiga orang sekretariat PPK. (*)

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : solikhul huda

Editor : Narto