Rugi jika Pakai Perkada APBD

Pembangunan Fisik DAK Tak Bisa Diakses

PRIHATIN: Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyayangkan bila Jember menggunakan Perkada APBD, karena dinilainya akan merugikan masyarakat. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kesempatan Kabupaten Jember menggunakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanda Darah (APBD) masih sangat terbuka. Sebab, Jember bakal rugi jika 2020 ini menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD seperti yang diusulkan Pemkab Jember.

IKLAN

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, kemarin (12/3). Menurutnya, bila ada niat, maka Perda APBD masih bisa ditempuh. “Masih ada kesempatan untuk menggunakan Perda APBD,” ucapnya.

Secara normal, waktu 60 hari sejak diajukannya Rancangan Perda APBD memang sudah habis dan wewenang DPRD diambil Pemprov Jatim. Namun demikian, jika terus menggunakan perkada, maka Jember akan merugi. Ada sejumlah sanksi yang membuat dana-dana dari pusat tak bisa diakses. Salah satunya adalah dana pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dia juga menilai, perkada itu bukan win-win solution, karena daya jangkau perkada sangat terbatas. Dana yang bisa dieksekusi pun terbatas. Hal yang paling nyata jika menggunakan perkada, kata dia, pemerintah daerah tidak bisa mengajukan DAK fisik. “Siapa yang akan menjadi korban? Seluruh rakyat Jember,” papar Itqon.

Sebagai Ketua DPRD Jember, Itqon mengakui salah satu penyebab tidak selesainya pembahasan Perda APBD karena buruknya komunikasi bupati dan DPRD Jember. Ketidakharmonisan itu membuat Perda APBD tidak tuntas dibahas, sehingga muncul usulan Perkada APBD. “Tapi jangan sampai kita menggunakan Perkada APBD. Karena imbasnya DAK fisik tidak bisa diakses,” imbuhnya.

Kesempatan Jember menggunakan Perda APBD, menurutnya, masih cukup besar. Apalagi, Kemendagri dan Pemprov Jatim juga bersedia memfasilitasi pembahasan Perda APBD Jember. Namun demikian, kata dia, fasilitasi yang dilakukan Kemendagri dan pemprov justru tidak disambut baik oleh Pemkab Jember.

Kemarin (11/3) sore, Itqon mengungkapkan, Kepala Inspektur Wilayah Provinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra memfasilitasi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember untuk Perkada APBD. “Sayangnya, TAPD satu pun tidak ada yang hadir (di Kantor Badan Koordinasi Wilayah V Jalan Kalimantan Sumbersari, Red),” ucap Itqon.

Itqon menyebut, Kemendagri dan Pemprov Jatim sejatinya masih mendorong agar Jember menggunakan Perda APBD dan bukan Perkada APBD. Namun demikian, TAPD Pemkab Jember ditudingnya lebih memilih perkada. “Gubernur tetap bersikukuh agar APBD Jember menggunakan perda,” ulasnya.

Dikatakan, Bupati Jember saat ini mengambil jalur dengan mengajukan Perkada APBD setelah 60 hari diajukannya Raperda APBD. “Dalam kondisi normal memang seperti itu. Setelah 60 hari, kewenangan DPRD diambil alih oleh gubernur. Dan gubernur sampai saat ini belum mau Perkada APBD digunakan, karena warga yang akan menjadi korban,” ujarnya.

Posisi DPRD Jember hingga saat ini menurutnya masih konsisten dengan rapat terakhir di Kemendagri. Sebelum bupati mematuhi perintah atau rekomendasi atas pemeriksaan khusus Mendagri, maka DPRD tidak bisa membahas Perda APBD.

Dalam waktu dekat, DPRD juga meminta kepada Kemendagri atau Pemprov Jatim agar mengundang semua pihak ke provinsi untuk membahas Rancangan Perda APBD. Syaratnya, ada perwakilan KPK yang mendampingi dan ada garansi tidak akan ada konsekuensi hukum di kemudian hari.

“Bagaimana pun, pengesahannya Perda APBD itu nanti masih menyisakan satu pekerjaan yang belum selesai yaitu KSOTK. Kepastian hukum tentang KSOTK yang dinilai menabrak undang-undang masih belum klir. Karena pengguna anggaran itu berkaitan dengan para pejabat yang ada di KSOTK,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih