Bakal Ada Tersangka Baru

Kasus Korupsi RTLH Karangrejo

SAKSI KUNCI: Achmad Fauzi, Kepala Bappeda Jember, hadir sebagai saksi persidangan dugaan korupsi RTLH Karangrejo di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (9/1) lalu. Pada kasus ini, saksi dimintai keterangan saat menjabat Plt Dinas Cipta Karya. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Persidangan skandal korupsi renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Karangrejo, Sumbersari, bakal membikin kejutan. Berdasarkan fakta persidangan, akan ada nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang merugikan negara hingga Rp 476 juta ini.

IKLAN

“Merujuk pada fakta dua kali sidang kemarin, nanti akan kami tetapkan tersangka baru,” ungkap Setyo Adhi Wicaksono, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (13/1).

Perkara yang membelit dua terdakwa ini memang sudah disidangkan dua kali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dua terdakwa, Muhammad Ridwa Sidik dan Dian Lucki Puspitasari, selalu hadir dalam sidang tersebut. Kini, agenda sidang pemeriksaan saksi kedua bakal dilanjutkan Kamis (16/1) mendatang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun, Setyo masih belum mau membocorkan siapa nama baru yang bakal menjadi tersangka. Termasuk, dia juga enggan membeberkan dari instansi mana calon tersangka tersebut. Apakah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) atau pihak swasta yang turut mengerjakan proyek renovasi RTLH tahun 2017 silam ini, sebagaimana dua terdakwa sebelumnya.

Sebelumnya, dalam sidang kedua, empat orang saksi ASN Jember yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak semuanya hadir. Hanya tiga orang yang datang dan memberikan pernyataan di depan majelis hakim. Mereka adalah Achmad Imam Fauzi, Danang Andriasmara, dan Cun Cun Siwoyo.

Lebih lanjut Setyo memaparkan, peluang para saksi tersebut dipanggil lagi dalam persidangan berikutnya juga cukup besar. Apalagi, keterangan saksi sempat membuat hakim dan JPU marah. “Jika dibutuhkan, mereka (para saksi, Red) dapat dipanggil lagi jika merasa keterangannya dibutuhkan kembali oleh majelis hakim,” jelasnya.

Pada agenda sidang pemeriksaan saksi, keterangan yang diberikan Fauzi tak terlalu signifikan. Dia berdalih, hanya mengetahui proyek renovasi bedah rumah itu berjalan saja. Bahkan, saat ditanya oleh JPU Siti Sumartiningsih, Fauzi sempat membuatnya geram, juga majelis hakim. “Posisi Fauzi dalam proyek ini sebagai pengguna anggaran (PA). Tapi dia tidak menggunakan tupoksinya, tidak menguasai juklak dan juknisnya. Bahkan, membaca dokumennya saja tidak pernah,” tutur Siti Sumartiningsih.

Dalam sidang siang itu, nama Bupati Jember Faida juga sempat disebut. JPU sempat menanyakan kepada Fauzi, berapa lama menjadi Plt Dinas Cipta Karya, serta apakah dia mengetahui alasannya ditempatkan sebagai Plt. “Dia (Fauzi, Red) tidak tahu apa pertimbangannya dirinya ditaruh sebagai Plt oleh bupati,” ucap jaksa yang kerap disapa Ning ini.

Keterangan Danang dan Cun Cun, kata Ning, membuat majelis hakim tak puas. Bahkan, Hakim Ketua Dede Suryaman dengan tegas menanyakan kepada para saksi mengenai tugas keduanya. Serta apakah mereka tidak melakukan kroscek ke lapangan terkait proyek yang tengah dikerjakan.

Danang dimintai keterangan karena saat itu dia sebagai verifikator dan menjabat Kabid Perumahan Dinas Cipta Karya. Sedangkan Cun Cun menjabat Kasi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Cun Cun mendapat mandat dari Danang sebagai pejabat yang mengawasi proyek tersebut serta menandatangani semua berkas dokumen proyek RTLH Karangrejo. Meski sebenarnya itu bukan kewenangan Cun Cun.

“Kalau merujuk kepada posisinya, seharusnya verifikator yang menandatangani dokumen itu yakni Danang bukan Cun Cun,” ungkap Ning. Dia menyebut, para saksi membiarkan pengawasan proyek itu tidak sesuai dengan penerima bantuan. Ketidaksesuaian ini lolos karena tim verifikator tidak datang langsung ke lapangan. Selain itu, saksi juga tidak menjalankan tugas pokok sebagaimana mestinya. Terutama Cun Cun. Sebagai tim verifikasi, dia seharusnya menjalankan tugas tersebut dan tak sekadar menerima laporan saja.

Sidang perkara korupsi ini akan dilanjutkan, Kamis (16/1) mendatang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Agendanya masih pemeriksaan saksi dari JPU. Rencananya, Nurul Hadi yang kemarin didatangkan akan memberikan keterangannya kembali. Dalam kasus itu, Nurul Hadi menjabat sebagai staf Dinas Cipta Karya Jember. Selain Nurul Hadi, rencananya ada empat orang saksi lain yang bakal didatangkan JPU.

Sementara itu, M Nuril, pengacara terdakwa M Ridwan Sidik, menjelaskan bahwa kedua saksi Danang Andriasmara dan Cun Cun Siswoyo dinilainya melakukan pembiaran terhadap terdakwa Dian Lucki. Hingga kemudian, aksi pembiaran itu membuat kedua terdakwa masuk terlalu dalam pada pengerjaan proyek renovasi RTLH. “Seolah-olah pilot project-nya adalah Dian. Danang dan Cun Cun tidak melakukan fungsi kontrolnya dengan baik,” bebernya.

Nuril juga mengungkapkan fakta hukum lain yang berkaitan dengan Fauzi. Pada 2017 lalu, pria yang saat ini menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember tersebut menjabat Plt Kepala Dinas PUPR, meski hanya beberapa bulan. “Kalau saudara Fauzi, dia memang menjabat selama lima bulan saja. Tapi perencanaan dan eksekusi pencairan dananya bukan di masanya dia,” lanjut Nuril.

Disinggung mengenai apakah para saksi tersebut memberatkan kliennya, Nuril pun mengatakan tidak. “Pada persoalan teknis tidak memberatkan klien kami. Apa yang dilakukan saksi normatif. M Ridwan sama sekali tidak ada komunikasi dengan Danang dan Cun Cun. Dan memang tidak berkewajiban,” jelasnya.

Dia menambahkan, fakta persidangan mengungkapkan, Cun Cun dan Danang mengetahui bahwa Dian Lucki juga ikut campur dalam mengurusi proposal serta teknisnya. Dan keduanya membiarkan hal itu terjadi. “Kalau ada kongkalikong seperti apa, harus dibuktikan lagi dalam sidang selanjutnya,” pungkas Nuril.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih