Cerita Kampung di Dalam Kampus Universitas Jember

Bagus Supriadi/Radar Jember TEMBOK “BERLIN”: Agar garis batas tak lagi bisa maju mundur, Unej memasang pagar beton di sekitar rumah warga yang ada di dalam kampus.

RADARJEMBER.ID – SENYATANYA, sama-sama tidak nyaman. Berdasar penelusuran wartawan radarjember.id, pihak Universitas Jember (Unej) sebenarnya juga risi. Ada kampung di tengah-tengah area kekeuasannya.

IKLAN

Pun dengan warga. Sejatinya mereka juga tidak nyaman. Tidak enak. Tapi, mau bagaimana lagi? Bagi mereka, persoalan ini sebenarnya ibarat benang kusut. Diurai rumit tak diurai masalah. Lebih-lebih jika bicara soal bagaimana nanti. Mereka waswas juga.

Pihak Unej kabarnya juga sudah berupaya membeli tanah mereka. Namun, rata-rata warga yang tinggal di dalam kampus itu tidak ingin menjual rumahnya. Mereka memilih tukar guling. Sebab, bila harus membeli tanah dan membangun rumah lagi, harganya cukup mahal. Namun, tukar guling dinilai berisiko tinggi oleh Unej. Bisa bermasalah di kemudian hari. Bahkan, bukan tak mungkin bisa melebar ke persoalan hukum.

Warga meminta harga jual tinggi ketika tanah dan bangunan miliknya hendak dibeli Unej. “Kami ingin tukar guling, kalau berupa uang dan harus beli sendiri, rumah sekarang mahal,” kata Malik, salah seorang warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Malik sendiri sudah merasa tidak betah tinggal di tempat tersebut. Selain tak nyaman dikepung kampus, dia selalu kekurangan air untuk mandi. Ironisnya, dia mandi di tempat umum, yakni di bundaran menuju Fakultas Teknik. “Di sini ada sumur, ambil air di sini,” tuturnya.

Di sebelah timur Fakultas Kedokteran, Malik mengumpulkan barang bekas sebagai penghasilan sehari-hari. Rumahnya yang berada di gang citra itu hanya seluas 150 meter persegi. Itu pun ditempati sekitar sepuluh orang.

Beberapa warga yang tinggal di dalam kampus itu ada yang memelihara kambing. Dampaknya membuat sebagian kawasan kampus berbau khas kambing. “Hal itu jelas mengganggu kenyamanan mahasiswa,” tambah Wachju Subhan, wakil rektor II Universitas Jember.

Kata dia, Unej tidak mau relokasi dengan prosedur tukar guling karena risikonya besar. Prosedur tukar guling sangat riskan. “Untuk menukar area ini dihargai berapa, ada nilai subjektif, beberapa tukar guling yang dilakukan instansi dipermasalahkan di belakang hari. Ada risiko subjektif memberikan taksiran,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya memberikan penyadaran. Apalagi, warga itu bukan kewenangan Unej, walaupun masuk di area kampus. Area dominan milik Unej seluas 92 hektare, sedangkan luas lahan warga hanya sekitar tiga perempat hektare. “Sekitar 20 lebih kepala keluarga,” ujarnya.

Dia menjelaskan, proses penataan kampus sejak awal sudah ada warga. Ada yang direlokasi ke beberapa tempat secara berangsur-angsur. Namun, masih ada yang tersisa. “Jadi, kampus ini berdiri bukan di lahan kosong, tapi sudah ada warga,” akunya.

Proses pendirian kampus bersamaan dengan relokasi warga. Ketika kampus semakin banyak mahasiswa, warga semakin merasakan manfaat berada di kawasan kampus.

“Orang luar kampus saja berusaha mendapatkan tanah di sekitar kampus, ini bukan di pinggiran, tapi di dalam,” tegasnya. Akhirnya, mereka enggan untuk dipindahkan. Mereka bersedia dipindah tetapi meminta harga tinggi. Yakni Rp 8 juta per meter. “Padahal, tempat premium itu harganya Rp 5 juta,” ujarnya.

Di dalam kampung itu, mereka bisa membuat rumah kos dan berjualan makanan. Bahkan, ada yang beternak kambing karena rumput di kawasan kampus sangat banyak. Hal itu mengganggu kenyamanan beberapa kampus yang berdekatan dengan kampung tersebut. Seperti Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Kesehatan Masyarakat.

Dia menilai, Unej tak bisa memindahkan mereka secara semena-mena. Perlu pendekatan. Yakni membeli dengan harga yang sesuai. Harga itu tergantung lokasinya, ada tim survei yang memunculkan harga untuk direkomendasikan menjadi rujukan.

Rektor juga tidak punya kewenangan untuk mengatur warga. Untuk itu, perlu berkoordinasi dengan pemda. “Karena tidak ada kewenangan, harus kerja sama dengan pemerintah daerah, yakni menata ulang bahwa ini adalah wilayah pendidikan. Pemerintah bisa menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh oleh warga,” paparnya.

Sekarang, rumah di kawasan itu diberi pagar beton precast untuk mengamankan tanah negara. Sebab, bila hanya patok dan kawat berduri, warga bisa memanfaatkan tanah itu. Misal, hanya kawat duri dipotong, dijadikan untuk pelihara ayam, ditanami tanaman kecil seperti sayuran, singkong, atau pisang. Kemudian, dapur bisa bertambah luas. “Bahkan, ada bangunan permanen, mereka tidak peduli dengan batas patok,” tandasnya.

Reporter & Fotografer : Bagus Supriadi
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :