Terkait Dugaan Kebocoran Pajak Pasir, Komisi C Sidak ke BPRD

HAFID ASNAN/RAME SIDAK: Komisi C DPRD Lumajang melakukan sidak ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang untuk mempertanyakan tentang pengelolaan pajak pasir yang diduga bocor.

RADARJEMBER.ID- Kabar kebocoran pajak pasir mendapat reaksi dari DPRD Lumajang. Komisi C DPRD Lumajang kemarin pagi (10/8) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang. Komisi C didampingi aparat kepolisian dan sejumlah pejabat dinas terkait.

IKLAN

Kedatangan rombongan sidak sekitar pukul 09.00 berlangsung saat sejumlah pejabat BPRD menggelar rapat koordinasi internal. Mengetahui hal itu, Plt Kepala BPRD Kabupaten Lumajang Susianto, mempersilakan rombongan langsung bergabung ke dalam forum rapat internal BPRD Lumajang.

Suigsan, perwakilan Komisi C dalam sidak kemarin kepada radarjember.id menuturkan, kedatangannya bersama rombongan mulanya ingin menanyakan data faktual terkait pendapatan pajak pasir. Informasi yang diterimanya, perolehan pajak pasir bulan ini masih di angka Rp 5,2 miliar. “Kebetulan di situ ada rapat koordinasi. Akhirnya saya diminta untuk masuk, memberikan gambaran,” ujarnya.

Selain sekadar bermaksud mengonfirmasi perolehan pajak pasir, Ketua Komisi C DPRD Lumajang itu juga ingin menanyakan kabar kemajuan rencana pemasangan pos pantau di sejumlah titik. Karena dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Lumajang beberapa waktu lalu sudah disepakati pemasangan pos pantau sebagai solusi mencegah kebocoran pajak pasir. “Ternyata BPRD sudah merumuskan sistem yang kita kemarin. Sudah ada kemajuan konsep,” terang polisi Golkar itu.

Terkait dengan pos pantau yang dia maksud, nantinya akan dibangun sejumlah pos untuk mengecek setiap truk pengangkut pasir, di jalur menuju keluar Lumajang. Setiap truk bermuatan pasir yang melewati pos pantau diminta menunjukkan SKAB (surat keterangan asal barang) untuk dicocokkan. ”SKAB itu kan rangkap tiga. Masing-masing untuk BPRD, untuk pengusaha tambang, dan untuk truk pengangkut. Setiap truk pengangkut yang tidak bisa menunjukkan SKAB, atau membawa SKAB tapi jumlahnya tidak sama dengan total muatan, maka tidak bisa melintas,” terangnya.

Konsep pos pantau tersebut, menurut dia, sekaligus menjadi solusi menekan tingkat penambangan pasir ilegal di Lumajang. Sebab, setiap truk pengangkut pasir ilegal pasti tidak memiliki SKAB, dan akhirnya tidak bisa melintas. “Kami menginginkan pos pantau sudah bisa beroperasi pada September 2018. Namun, sebelum direalisasikan masih perlu dibahas dalam Perubahan APBD (PAPBD), pada rapat paripurna yang sekarang sedang berjalan,” papar Suigsan.

HAFID ASNAN / RAME
JEGLONGAN SEWU: Jalan Desa Jarit sampai Desa Jugosari ini penuh dengan lubang menganga dengan sindiran Jeglongan Sewu. Ternyata, kondisi ini yang dijadikan alasan mereka melakukan pungutan liar.

Segera Bangun Tiga Pos Pantau Truk Pasir

Sementara itu, Plt Kepala BPRD Kabupaten Lumajang Susianto mengaku, pihaknya sudah merancang rencana pembangunan pos pantau di tiga titik akses keluar Lumajang. Di wilayah selatan akan dibangun dua pos pantau, yaitu di Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo dan di daerah Jarit. Kemudian di jalur utara, pos pantau akan dibangun di daerah Kutorenon, Kecamatan Sukodono.

Dia menambahkan, selain terkait pos pantau, revitalisasi pengawasan pajak pasir juga akan dilakukan sejak pasir masih baru diangkut dari bibir tambang. Di titik itulah, pembuatan SKAB dilakukan. Sementara ini, petugas BPRD hanya beroperasi dari pukul 07.00 hingga 17.00, guna mengawasi pembuatan SKAB oleh pengusaha tambang.

Padahal, kegiatan tambang tidak jarang beroperasi sampai 24 jam. Dari situlah potensi manipulasi SKAB terjadi, dan berujung pada kebocoran tambang. “Mekanisme pembayaran pajak pasir ini dilakukan sebulan sekali, dengan dasar SKAB yang dipegang. Total biaya pajak mengacu akumulasi SKAB. Jika pembuatan SKAB tidak diawasi, pengusaha tambang yang nakal bisa saja membuat menulis muatan pada SKAB lebih kecil dari jumlah pasir yang diangkut,” katanya.

Melalui tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang terdiri dari lintas sektor, mulai dari BPRD, Kepolisian, Kodim, Sapol PP, dan beberapa dinas lainnya, lanjut dia, pengawasan bibir tambang akan dijalankan 24 jam nonstop.

Reporter : Khawas Auskarni Muhyidin
Editor : Narto
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Fotografer: Jumai, Dwi Siswanto Grafis: Reza Oky Arjiansyah, Boby Pramudya.

Reporter :

Fotografer :

Editor :