Rp 117,3 Miliar Balik Asal

Tindak Lanjut Rekomendasi Gubernur Jatim

“Kami akan segera menindaklanjuti seluruh temuan (dan rekomendasi, Red) BPK.” Mirfano, Sekda Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.IDRefocusing anggaran melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akhirnya berubah. Hal ini  menyusul terbitnya surat Gubernur Jawa Timur yang meminta sejumlah anggaran yang digeser agar dicermati kembali. Setidaknya, sebesar Rp 117, 3 miliar bakal dikembalikan ke pos anggaran semula.

IKLAN

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano menjelaskan, rekomendasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait sejumlah pos anggaran yang disorot akan diikuti. Beberapa hari lagi setelah semua anggaran dicermati dan diteliti, lanjut dia, akan diundangkan. “Sudah kita follow up semua yang jadi rekomendasi gubernur. Ini on process, insyaallah dalam waktu dekat juga akan segera diselesaikan perbupnya. Kemudian, akan dikirimkan ke gubernur,” kata Mirfano.

Disinggung terkait adanya dana pilkada yang dikurangi di lembaga KPU dan Bawaslu Jember serta anggaran yang dinolkan untuk Polri dan TNI, menurutnya juga telah dikembalikan. Mirfano menegaskan, pada saat awal-awal terjadi wabah korona, informasi pilkada ditunda hingga tahun berikutnya. “Waktu itu kan ada informasi pilkada ditunda hingga 2021. Tetapi, (setelah jadwal pilkada dan ada surat rekomendasi gubernur, Red) sudah kita kembalikan lagi sesuai rekomendasi gubernur,” urai Mirfano.

Tak hanya itu, usulan perubahan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan bukan urusan wajib, mengikat, dan mendesak yang diminta untuk dicermati ulang ditegaskan Mirfano juga telah dikembalikan ke pos anggaran semula. Perhitungan sementara, hasil pencermatan ulang mencapai lebih dari seratus miliar rupiah yang kembali ke asal. “Sebanyak 117,3 miliar rupiah yang sudah kita kembalikan. Intinya, semua yang direkomendasikan gubernur sudah kita follow up,” tegasnya.

Dari penjelasan Mirfano, dana pilkada untuk KPU dan Bawaslu yang sempat dipangkas akhirnya tidak terpotong. Selain itu, dana pengamanan untuk pilkada yang sebelumnya dialokasikan kepada Polri dan TNI juga kembali lagi. Masing-masing instansi, yaitu KPU sebesar Rp 82 miliar, Bawaslu Rp 21,2 miliar, Polri Rp 10,3 miliar, dan TNI 5,8 miliar.

Sebagai informasi, usulan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Perbup APBD tertanggal 13 April 2020 dijawab gubernur tanggal 22 Mei 2020. Isi dari jawaban gubernur yakni meminta sejumlah anggaran untuk dicermati kembali, termasuk dana Covid-19.

Selain itu, gubernur mewajibkan bupati dan DPRD agar menyusun Raperda APBD. Tetapi untuk satu hal ini tidak bisa terlaksana sampai sekarang, sehingga Jember tetap menggunakan Perkada APBD.

Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Dwi Siswanto