Masih Daerah Tertinggal, Harus Kerja Keras

Bachtiar Rifai, pengamat pendidikan Bondowoso. “Daerah tertinggal itu identik dengan rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM). Kita sudah lebih dari 12 tahun menyandang itu. Untuk mempercepat pembangunan, akan sangat sulit jika belum mengubah paradigma birokrat. Semua sektor harus sinergis untuk mempercepat laju pembangunan Bondowoso,"

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Kualitas dan perluasan akses pendidikan masih menjadi problem utama Bondowoso dalam refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2019 lalu. Salah satu penyebab masih rendahnya kualitas pendidikan di Bondowoso adalah masih tingginya angka putus sekolah.

IKLAN

“Angka kelulusan pendidikan di Bondowoso ini masih belum beranjak dari 5,7 tahun. Berarti rata-rata warga Bondowoso belum lulus SD. Ini kan memprihatinkan,” ujar pengamat pendidikan Bondowoso, Bachtiar Rifai.

Oleh karena itu, menurut Rifai, dibutuhkan upaya lebih keras dari seluruh pemangku kepentingan di Bondowoso untuk meningkatkan mutu pendidikan warganya. Kualitas dan akses pendidikan menjadi salah satu indikator dari kemajuan suatu daerah. “Makanya kita masih menjadi salah satu dari empat daerah tertinggal di Jawa Timur,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa, Bondowoso ini.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal yang berlaku hingga tahun 2019 ini, setidaknya terdapat empat kabupaten yang masuk daerah tertinggal di Jawa Timur, dari total 122 kabupaten/kota tertinggal di Indonesia. Empat kabupaten itu adalah Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang. “Sebelumnya di Jawa Timur ada delapan daerah, lalu tersisa empat termasuk kita (Bondowsoso, Red). Dalam beberapa tahun terakhir, Situbondo dan Bangkalan sepertinya sudah banyak perubahan, yang terlihat dari beberapa indikator. Kita harus banyak berbenah segera untuk mengejar ketertinggalan, salah satunya di sektor pendidikan,” jelas Rifai.

Konsekuensi dari status daerah tertinggal tersebut, Bondowoso akan mendapatkan anggaran prioritas, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Keberadaan anggaran ini yang diharapkan benar-benar dioptimalkan penggunaannya oleh Pemkab Bondowoso.

“Daerah tertinggal itu identik dengan rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM). Kita sudah lebih dari 12 tahun menyandang itu. Untuk mempercepat pembangunan, akan sangat sulit jika belum mengubah paradigma birokrat. Semua sektor harus sinergis untuk mempercepat laju pembangunan Bondowoso. Yang kedua, semua pos anggaran di semua sektor pada SKPD seharusnya mulai menghemat anggaran untuk fokus pada pengembangan peningkatan SDM masyarakat,” papar Rifai.

Selama ini, Pemkab Bondowoso sebenarnya sudah melakukan beberapa inovasi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Selain mendatangkan kampus negeri, yakni Unej dan Polije, ke Bondowoso, pemkab juga memberikan beasiswa tingkat perguruan tinggi. Generasi muda Bondowoso yang berkuliah di kampus ternama di luar Bondowoso, kerap mendapat beasiswa dari pemkab. Namun, ada kritikan khusus terkait kebijakan tersebut.

“Tetapi pemkab lebih memprioritaskan beasiswa kepada rakyat Bondowoso yang kuliah di luar Bondowoso. Padahal asumsi dasarnya, mereka yang kuliah di luar daerah, seharusnya lebih mampu secara ekonomi, ketimbang anak yang kuliah di Bondowoso sini,” ujar mantan anggota DPRD Bondowoso ini.

Karena itu, Rifai menilai, semestinya kebijakan pemberian beasiswa kuliah kepada generasi muda Bondowoso tidak bersifat diskriminatif. Mereka yang kuliah di Bondowoso meski swasta juga punya hak dan peluang yang sama dengan yang kuliah di luar Bondowoso.

“Selama ini malah kebalik. Pemkab Jember malah kasih beasiswa kepada mahasiswa STAI At Taqwa yang berasal dari Jember,” pungkas doktor pendidikan dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini. (*)

Reporter : Adi Faizin

Fotografer : adi faizin

Editor : Narto