Minim Jumlah Hakim, Perkara Menumpuk

Wakil Ketua Mahkamah Agung, Sunarto saat berbicara dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V di FH Unej

RADARJEMBER.ID – Penumpukan jumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) menjadi problem klasik yang hingga kini belum terpecahkan. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat yang mudah mengajukan kasasi ke MA, meski perkaranya sebenarnya tidak layak untuk diproses.

IKLAN

“50 persen perkara yang masuk ke MA itu kita tolak, karena terkait dengan judex factie (pembuktian hukum). Karena itu, kita menghimbau kepada masyarakat terutama advokat selaku penegak hukum, agar tidak mudah mengajukan kasasi, jika memang perkarnya tidak layak, sebab pasti ditolak,” tutur Sunarto, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) di sela-sela acara Konferensi Hukum Acara Perdata yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jumat (10/08).
Untuk mengatasi penumpukan perkara di lembaganya, Mahkamah Agung berupaya melakukan beberapa terobosan, seperti penyederhanaan penyelesaian perkara. Namun hal itu belum sepenuhnya efektif.
Problem penumpukan perkara juga ditimbulkan dari terbatasnya jumlah hakim. Sudah lima tahun terakhir, rekrutmen hakim dihentikan sampai dibuka kembali tahun lalu Jumlah hakim di Indonesia saat ini berkisar di angka 7.200 orang. Dengan tambahan 1.500 hakim hasil rekrutmen tahun lalu, beban penyelesaian perkara di tingkat PN dan PT juga masih berat.
“Bahkan di Pengadilan Agama di Sijunjung, hakimnya cuma satu. Jadi kalau sakit, tutup sudah tokonya. Makanya ada ungkapan, hakim tidak boleh sakit,” ungkap Sunarto.
Minimnya jumlah hakim di seluruh penjuru tanah air, menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Nurul Ghufron sangat berpengaruh dalam membentuk wajah peradilan di Indonesia. “Perhari, hakim harus menangani rata-rata 5-6 perkara. Kalau per tahun bisa mencapai 1.500 sampai 2.000 perkara,” tutur Ghufron.
Sempat terhentinya rekrutmen hakim selama lima tahun, juga disayangkan oleh Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper), Efa Laela Fakhriah. “Karena rekrutmen hakim seharusnya berjalan secara berkesinambungan. Dan saya lihat rekrutmen hakim saat ini sudah mulai ada perbaikan,” pungkas Guru Besar FH Unpad ini. (*)

Penulis: Adi Faidzin

Fotografer: Adi Faidzin

Editor: Winardi Nawa Putra

Reporter :

Fotografer :

Editor :