Tunggakan Capai Rp 47 Miliar

BPJS Kesehatan Kirim Tagihan ke Pemkab

TANGGUNGAN: Data tunggakan Pemkab Jember kepada BPJS mencapai Rp 47 miliar.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Urusan kesehatan di Kabupaten Jember tahun 2020 harus mendapat perhatian khusus. Terutama dari sisi pendanaan yang sumbernya menggunakan uang daerah. Baru-baru ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember melayangkan surat peringatan kepada Pemkab Jember. Intinya, peringatan agar tunggakan sebesar Rp 47 miliar segera dibayar.

IKLAN

Surat peringatan dari BPJS Kesehatan kepada pemkab diterbitkan tanggal 3 Juni 2020. Di antara isi surat yakni menyebut total tagihan sejak Januari hingga Juni 2020 mencapai Rp 47 miliar. Surat tersebut juga memerinci jumlah peserta BPJS Kesehatan serta kewajiban membayarnya. Setiap bulan, ada lebih dari 186 ribu orang yang masuk sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari keuangan daerah atau APBD.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana membenarkan hal tersebut. “Tunggakan pemkab kepada BPJS, itu untuk kepesertaan PBI dari APBD yang di-cover pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurutnya, tunggakan yang mencapai angka sebesar itu karena memang belum ada pembayaran di tahun 2020. “Kami masih koordinasi terkait hal ini untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam hal pembayaran iuran,” imbuhnya.

Antokalina menyebut, terjadinya tunggakan pembayaran BPJS memang pernah terjadi. Akan tetapi, sebelum-sebelumnya bisa selesai pada bulan ke-3 dan ke-4. Berkaitan dengan molornya pembayaran tunggakan hingga akhir semester pertama ini, pihaknya tetap melakukan penagihan. “Sebelumnya juga seperti itu prosesnya. Tetapi, intinya kami tetap koordinasi agar ini bisa tetap terbayarkan,” jelasnya.

Dalam surat peringatan, BPJS Kesehatan juga menulis apabila pihak Pemkab Jember tetap tidak melunasi tanggungannya, maka BPJS Kesehatan dapat menangguhkan kewajibannya. Tapi, apakah jika tidak dibayar dalam waktu tertentu layanan akan dihentikan? Menurut Antokalina, selama dibayar, layanan tidak akan pernah dihentikan. “Kalau tetap dipenuhi, tidak ada sanksi pelayanan. Biasanya memang dibayar, tetapi mungkin waktunya saja,” ucapnya.

Dijelaskan, perjanjian antara BPJS Kesehatan Cabang Jember dan Pemkab Jember dilakukan pada Desember 2019 lalu. Estimasi perhitungan anggaran iuran PBI per orang Rp 42 ribu, dikalikan 12 bulan. Dengan mengaver sebanyak 180 ribu orang lebih, maka dibutuhkan dana sebesar Rp 99 miliar untuk satu tahun iuran. Hanya saja, karena pembahasan dana tak sampai sebesar itu, maka perjanjian yang disepakati hanya sampai September 2019 saja, bukan Desember atau akhir tahun.

“Informasinya ada Rp 73 miliar, berarti perjanjian sementara sampai September. Dengan berjalannya waktu, kalau misalnya ada perubahan anggaran, bisa diperpanjang lagi,” ulasnya.

Tunggakan Pemkab Jember yang mencapai Rp 47 miliar tersebut, menurutnya, bisa saja mengganggu aktivitas kantornya jika terlalu lama tak dibayar. Untuk itu, BPJS Kesehatan berharap agar tunggakan Pemkab Jember segera dibayarkan. “Kalau ini terlalu lama, mengganggu juga. Kami tetap koordinasi dengan pemerintah, kewajiban kami hanya berkoordinasi untuk penagihan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Humas Pemkab Jember Gatot Triyono belum memberikan keterangan terkait dengan tunggakan pemkab tersebut. Pesan singkat yang dikirim wartawan koran ini belum dibalas hingga berita ini ditulis sekitar pukul 17.00, kemarin (9/6).

 

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Jumai

Editor : Mahrus Sholih