Jumlah Penghulu se Jember Hanya 11 Orang

Kewalahan Nikahkan Calon Pengantin

RADAR JEMBER.ID – Keterbatasan jumlah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu penyebab molornya acara pernikahan. Di Jember, penghulu resmi hanya berjumlah sekitar 11 orang. Sementara, warga yang hendak menikah begitu banyak.

IKLAN

“Kita sudah ajukan berkali-kali, namun belum bisa karena berkaitan dengan anggaran dan BKN,” kata Misbahul Munir, Kasi Bimas Islam Kemenag Jember. Menurut dia, tidak semua kecamatan memiliki penghulu resmi.  Ada kepala KUA yang sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai penghulu.

Kemudian, ada juga yang hanya sebagai petugas KUA di kecamatan. Namun ketika ada pernikahan, dia sendiri yang mengurus karena tidak ada penghulunya. Tak heran, pelayanan terkait pernikahan kerap terjadi keterlambatan. Sebab, jumlah penghulu yang terbatas.

“Ketika ada yang mau nikah, penghulu sudah dijadwal oleh orang yang mau nikah,” jelasnya. Sementara, dia juga mendapat undangan untuk menikahkan orang lain. Akhirnya, jadwalnya bersamaan.

Seharusnya, kata Munir, petugas KUA atau penghulu berhak untuk menentukan jadwal mereka sendiri. Sehingga bisa melayani warga yang  mau menikah. “Kalau warga sudah bawa jadwal, tidak bisa diganti  jadwalnya. Sebab sudah di perhitungkan dengan matang,” paparnya.

Mulai dari penyebaran undangan, penghitungan hari, persiapan makanan dan lainnya. Apabila dibatalkan, pernikahan bisa rusak.  Dampaknya, pernikahan sirri bisa terus terjadi.  “Upaya kami mencegah nikah sirri dengan sosialisasi,” terangnya.

Sebab yang menjadi korban dari  nikah sirri adalah anak. Tidak bisa mendapatkan legalitas yang sah. “Jangan sampai anak jadi korban,” sarannya. Untuk itu, menikah harus tercatat secara resmi.

Sayangnya, nikah secara sembunyi-sembunyi ini tidak terdeteksi. Banyak penyebab pernikahan ini terjadi. Semisal karena masih belum waktunya menikah, namun dipaksa menikah. Ada yang ingin menghindari kemaksiatan, maupun karena kendala administrasi yang tidak bisa dipenuhi.

“Ada tokoh yang juga sembunyi-sembunyi juga nikah siri,” ungkapnya. Selama ini, nikah siri juga menjadi masalah serius. Seharusnya, jumlahnya menurun di tengah upaya meningkatkan kesadaran menikah secara resmi.

“Orang yang sudah nikah sirri bermasalah kalau sudah punya anak,” jelasnya.  Isbat nikah, kata dia,  belum tentu menyelesaikan masalah. Sebab dikhawatirkan melegalkan kasus sebelumnya.

Di desa, ada petugas modin yang juga kerap dipandang sebagai tokoh oleh masyarakat. Namun, modin bukan pejabat kemenag yang berhak menikahkan dan mencatat di KUA. “Modin di luar struktur Kemenag,” ujarnya.

Modin merupakan tokoh masyarakat yang diangkat oleh desa di bagian kesra. Hanya saja, masyarakat melihat mereka sebagai bagian dari KUA. “ Sekarang sudah tidak ada. Namun warga memandang sebagai orangnya KUA,” pungkasnya. (*)

Reporter : Bagus Supriadi

Fotografer : Bagus Supriadi

Editor : Mahrus Sholih