Komisi VIII DPR RI Soroti Cabang Umrah Ilegal Lumajang

JOKARTO, Radar Semeru – Maraknya kantor cabang penyelenggara umrah yang izinnya belum beres memang tidak bisa dibiarkan. Berbagai pihak akhirnya mulai menyoroti. Termasuk Komisi VIII DPR RI. Sebab, jika kondisi itu terus dibiarkan, masyarakat yang bakal terus dirugikan.

IKLAN

Apalagi tidak menutup kemungkinan berbagai persoalan rawan terjadi. Seperti tidak ada jaminan kepastian jadwal keberangkatan. Tidak mendapatkan jaminan jika terjadi musibah. Bahkan paling parah, kantor penyelenggara umrah ilegal itu ditemukan tidak bertanggung jawab terhadap jamaahnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Umar Bashor mengatakan, sepanjang itu bisa di pertanggung jawabkan alias sudah mendapatkan izin resmi tidak masalah. Namun sering kali terjadi pertanggung jawaban itu yang kurang, karena kantor yang resmi itu tidak secara langsung berhubungan dengan jamaah yang di Lumajang.
“Contohnya ada jamaah yang berasal dari Desa Sumbersuko, Pedukuhan Klumprit yang keluarganya itu hilang sampai hari ini sudah satu tahun. PT yang bersangkutan juga tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Ini salah satu keteledoran pemerintah dalam menangani soal tersebut.

Pemerintah sebetulnya sudah harus menertibkan. Harus ada ketegasan, supaya mereka cepat mengurus izin. Jika ditemukan masih terus melakukan rekrutmen harus ditindak. “Kadang akalnya warga ada-ada saja, akhirnya buka-buka cabang atau membuka embrio-embrio sebelum mengantongi izin itu,” tambahnya.
Politisi PDIP ini menyadari memang untuk urusan ini adalah persoalan bisnis. Namun asalkan resmi ini tidak ada masalah. “Tapi jika masih semi-semi resmi, memberangkatkan sendiri ya tidak mungkin bisa. Harus ditangani segera itu, ditindak tegas,” pungkasnya. (son/fid)

Reporter : Atieqson Mar Iqbal

Fotografer : Atieqson Mar Iqbal

Editor : Hafid Asnan