Niatnya Kroscek, Jadinya Gegeran

- Bupati Nilai Pengurukan Melebihi Batas

- Pengelola Tambak Sindir Bupati Ingin Kelola Wisata

TINJAU TAMBAK: Bupati Thoriqul Haq bersama Perwakilan BPN Lumajang saat melihat langsung batas-batas tanah garap keluarga Salim Kancil dan PT LUIS di Desa Selok Anyar.

RADAR, RADARJEMBER.ID – Ketegangan antara Bupati Lumajang dengan perusahaan tambak udang PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (PT LUIS) makin membesar. Setelah perusahaan melapor ke Polda Jatim terkait dugaan pencemaran nama baik, kemarin bupati berkunjung ke lokasi tambak. Saat kunjungan itulah, bupati dan pengelola terlibat perang mulut.

Bupati datang bersama Satpol PP, Dishub, dan sejumlah OPD. Dari pihak BPN Lumajang juga hadir. Tujuan awal adalah untuk kroscek lapangan sebelum bupati memenuhi panggilan Polda Jatim. Namun, saat kunjungan itulah terjadi perang mulut dan ketegangan.

Cak Thoriq, sapaan akrabnya, datang sekitar pukul 14.30. Tijah (istri) dan Ike (anak Salim Kancil) juga diajak. Saat melakukan pengecekan batas wilayah bersama BPN, bupati menyebutkan ada pengurukan lahan yang melebihi batas izin tambak.

Saat itu, bupati menilai pengurukan melebihi batas yang ditentukan. “Saya akan rekomendasikan ke BPN Pusat untuk dilakukan pencabutan izin,” tegasnya. Pernyataan inilah yang memicu pengelola tambak melawan bupati. Sehingga selama beberapa menit gegeran akhirnya tak terelakkan.

Imam salah satu perwakilan tambak udang itu menjelaskan, pengurukan tanah di bekas galian pasir besi merupakan tindakan yang benar. Sebab, dianggap membenahi lingkungan yang rusak akibat tambang ilegal yang dibiarkan pemerintah. “Kita memperbaiki lingkungan, perbaikan lingkungan itu diperintah oleh undang-undang,” jawabnya degan suara lantang.

Bahkan, Imam menyebutkan agar bupati tidak mencari-cari celah kesalahan. Tempat untuk menentukan salah dan benar ada di pengadilan. “Jangan mencari-cari kesalahan. Bisa menghambat investasi. Kalau mau mengelola wisata di sini, tinggal omong baik-baik. Bukan kayak begitu caranya,” ujarnya saat gegeran berlangsung.

Cak Thoriq memilih mengajak kembali pada persoalan. “Di semua data, PT LUIS menguruk tanah di luar izin HGU. Dari tahun 2013 sampai 2020 telah nyata-nyata ada perubahan yang jelas. Separuh sawah yang digarap Bu Tijah ada di pengurukan. Tidak ada izin untuk mengelola tanah tersebut,” katanya.

Perwakilan BPN Lumajang Slamet menjelaskan, setiap tanah negara yang sudah beralih status menjadi tanah HGU memang memiliki kekuatan hukum sendiri. Namun, kepemilikannya tidak selamanya, hanya bersifat sementara sampai batas waktunya habis. Tanah itu bisa digunakan untuk usaha baik perikanan maupun pertanian.

Selama menjadi HGU, pengusaha bisa memakainya. Bahkan ketika batas waktunya habis, pengusaha itu bisa memperpanjang atau jika tidak, bakal kembali menjadi milik negara. “Status tanahnya tetap pemilik hak sampai batas waktu yang ditentukan,” pungkasnya.

Editor: Hafid Asnan
Reporter: Atieqson Mar Iqbal, Ridho Abdullah Akbar
Fotografer: Atieqson Mar Iqbal