Praktik Penguasaan Bangunan di Sempadan Sungai

Disewakan hingga Monopoli Izin

Robohnya ruko di pertokoan Jompo bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan bangunan yang berdiri di sempadan sungai. Apalagi, ditemukan praktik sewa-menyewa serta monopoli izin yang dikantongi oleh satu orang.

MENGGANTUNG: Sejumlah pertokoan yang berdiri di atas sempadan sungai di Jalan Manggar, Dusun Tutul, Desa Ambulu, fondasinya terlihat menggantung. Bahkan, hampir setengah badan toko berada di atas sungai.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Cukup banyak masyarakat yang memanfaatkan kawasan sempadan sungai dan mendirikan bangunan di atasnya. Tak hanya untuk hunian, tapi juga lokasi usaha. Bahkan, terbatasnya lahan di bantaran sampai membuat warga nekat membangun fondasi yang posisinya menggantung di atas sungai. Sekilas, strukturnya menyerupai pertokoan Jompo yang ambruk, beberapa waktu lalu. Padahal, model bangunan seperti itu dinilai cukup berbahaya dan berpotensi roboh akibat tergerus arus sungai.

IKLAN

Pemandangan seperti itu terlihat di Jalan Manggar, Desa/Kecamatan Ambulu. Di kawasan itu, deretan bangunan rumah dan pertokoan yang berdiri terlihat menggantung di atas kanal. Fondasinya menjorok ke sungai dan hanya ditopang oleh beton dengan sudut kemiringan lebih dari 45 derajat. Sementara, di bawahnya, beton itu disangga oleh pilar semen berukuran lebih pendek yang berdiri di atas plengsengan.

Hal serupa juga ditemukan di beberapa daerah lain. Seperti di Kecaman Balung, Panti, dan Kaliwates. Bangunan yang kebanyakan adalah tempat usaha itu tak hanya menempati sempadan sungai, tapi juga ada yang membangun persis di atasnya. Sehingga fondasi yang berbentuk pilar beton tersebut menancap di badan sungai dan berpotensi menghambat arus air hingga mengakibatkan banjir.

Jika melihat Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, pendirian bangunan di daerah bantaran itu tidak boleh dilakukan. Berdasarkan peraturan tersebut, jika sungai kabupaten, bangunan di bantaran sungai seharusnya berjarak 10 meter, sungai provinsi 15 meter, dan sungai besar di jalan nasional berjarak 30 meter.

Meski aturan itu tak berlaku surut, pemerintah daerah dinilai bisa melakukan monitoring terhadap pemilik atau penyewa bangunan di sempadan sungai. Sebab, ada beberapa yang masih mendirikan bangunan baru, merehab bangunan lama, bahkan ada yang menambah luasan bangunan.

Apalagi, penelusuran Jawa Pos Radar Jember, tak hanya model bangunan dan letak fondasi yang dinilai berbahaya, warga yang menempati bangunan itu juga tak semuanya mengantongi izin. Sebagian hanya sekadar menyewa. Pada praktiknya, ada monopoli kepemilikan izin oleh satu orang. Izin itu diklaim dari pemerintah. Bahkan, ‘Tuan Tanah’ tersebut sampai memiliki 15 izin sekaligus. Bangunan itu kemudian disewakan ke orang lain sebagai tempat usaha.

“Saya menyewa tempat ini pada awal 2019,” tutur Anggi Dwi. Pria yang membuka tempat pangkas rambut tersebut mengaku harus membayar Rp 3 juta untuk menyewa tempat selama satu tahun dengan ukuran 5×3 meter.

Dia tak lagi mengeluarkan biaya tambahan, baik untuk perizinan, pajak, maupun retribusi. Sebab, semuanya sudah masuk dalam perhitungan sewa itu. Anggi hanya mengeluarkan biaya untuk konsumsi listrik satu bulan sekali. “Yang bayar yang punya semua pertokoan ini. Bisa dikatakan, pajak itu dipotong dari biaya sewa setahun. Jadi, dia (si pemilik, Red) yang membayar ke dinas,” ungkapnya.

Anggi menuturkan, biaya pajak bangunan sekitar Rp 60-75 ribu per tahun untuk setiap petak bangunan. Berdasar penelusuran Jawa Pos Radar Jember, di kawasan itu ada 15 toko yang berdiri di atas sempadan sungai. Informasinya, semuanya dimiliki oleh seorang warga Dusun Tutul, Desa/Kecamatan Ambulu. Hanya saja, dirinya enggan menyebutkan nama Tuan Tanah yang dimaksudkan tersebut.

“Biasanya, penyewaan lahan di pinggir sungai ini juga merupakan salah satu proker (program kerja, Red) pihak dinas,” ucap cucu mantan pegawai Dinas Pengairan Jember pada 2000-an tersebut. Jika lahan tak digunakan, kata dia, atau bakal digunakan sekitar 50 tahun lagi, lahan itu bakal disewakan untuk berbagai kepentingan usaha masyarakat.

Reporter : mg1

Fotografer : Jumai

Editor : Mahrus Sholih