Ketika Wabup Berkalung Tim Paslon

BERCENGKRAMA: Kiai Muqit berbincang bersama Ketua Tim Pemenangan Faida-Vian di KPU Jember, Minggu (6/9).  

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Syarat administrasi tiga bakal pasangan cabup-cawabup dinyatakan lengkap oleh KPU Jember. Ketiganya masih harus menjalani tes kesehatan untuk bisa lolos menjadi pasangan calon.

Nah, di balik prosesi pendaftaran yang belum lama terjadi, nama Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief manjadi sorotan publik. Wabup Muqit menjadi perbincangan hangat lantaran terlibat dalam proses pendaftaran bakal cabup-cawabup Faida-Vian. Pada hari Minggu (6/9), dirinya datang bersama sang istri mengantar atau mendampingi bakal calon di KPU Jember. Bahkan, kehadirannya juga ikut masuk mendampingi pasangan calon (paslon) saat prosesi pendaftaran.

Kehadiran Muqit sontak menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah Muqit datang sebagai Wakil Bupati Jember atau datang sebagai tim pemenangan Faida-Vian? Apakah Muqit melakukan pelanggaran pilkada atau justru diperkenankan berdasar peraturan hukum.

Saat Kiai Muqit dikonfirmasi, dirinya hanya memberikan jawaban secara politis nan singkat. Kendati demikian, dia datang di Kantor KPU Jember dengan berkalungkan sebagai ‘tim paslon’.  Sekali pun jawaban yang diberikan politis, kalung yang dipakainya menjadi bukti bisu, yakni tim paslon. “Nggak, saya hanya rakyat biasa,” ucap Kiai Muqit saat berada di KPU Jember, Minggu (6/9).

Bakal Cabup Faida yang ditanya terkait kehadiran Kiai Muqit juga memberikan jawaban politis, tetapi maksudnya cukup jelas. Menurutnya, komitmen perjuangan bersama Muqit tetap terjadi hingga pendaftarannya bersama Vian. Faida sangat menghormati keputusan Muqit yang tidak mencalonkan lagi dan akan mengurus pondok pesantren.

Pasangan Faida-Vian pun, menurut Faida, atas restu dan runding bersama Kiai Muqit. “Komitmen itulah, Kiai Muqit dan Ibu Nyai hadir di sini memberikan dukungan moril. Kiai Muqit ini pada posisi saudara, keluarga,” beber Faida.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengungkap, KPU Jember memiliki kapasitas sebagai penyelenggara pilkada, termasuk saat membuka pendaftaran paslon. Untuk itu, siapa saja yang hadir sepanjang itu adalah paslon serta tim dari paslon, maka diperkenankan mendampingi pendaftaran.

“Kapasitasnya (Kiai Muqit, Red) sebagai apa? Kami serahkan kepada masing-masing pasangan bakal calon. Ketika diajak ke KPU Jember, mereka adalah tim pasangan calon. KPU hanya menyerahkan (ID card) kepada paslon, maka mereka yang mengetahui kapasitasnya sebagai apa,” tegasnya.

Komisioner Bawaslu Jember Ali Rahmat Yanuardi mengungkap, kehadiran Kiai Muqit akan dikaji lebih dalam. Apakah hal itu akan masuk sebagai pelanggaran atau tidak. “Terkait pejabat kalau melihat undang-undangnya, larangan itu pada saat kampanye. Sedangkan dalam proses penyerahan dokumen tidak diatur,” tegas pria yang akrab dipanggil Yayan tersebut.

Sementara ini, untuk kasus Kiai Muqit, diketahui datang pada hari Minggu (6/9) dengan mengenakan ID card tim paslon, mendampingi Faida-Vian. Apakah ini termasuk pelanggaran atau tidak? “Kalau pejabat negara, itu ada di UU Nomor 7 Tahun 2017. Walaupun itu tidak dijadikan landasan dalam tahapan pilkada, pejabat negara atau pejabat daerah ini dalam hal melakukan kampanye harus ada izin cuti. Sedangkan tanpa izin cuti keterlibatannya bisa dilakukan pada hari libur,” beber Yayan.

Untuk itulah, kehadiran Kiai Muqit akan dikaji kembali. Apakah melakukan pelanggaran atau tidak. “Terkait hal-hal yang lain ternyata kehadiran wabup dilarang di dalam aturan, akan kami tindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum secara detail telah dijelaskan. Pertama, ada kategori pejabat yang dilarang melakukan kampanye secara paten. Kemudian, kedua ada pejabat yang dilarang kampanye, tetapi tetap memiliki hak untuk melakukannya dengan persyaratan.

Nah, kehadiran Wabup Muqit yang mengenakan ID card tim paslon tersebut, bisa masuk kategori pejabat negara yang dilarang kampanye, tetapi tetap memiliki hak untuk melakukan kampanye dengan syarat. Di antaranya, syarat cuti, terkecuali saat hari libur. Selain itu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara terkecuali yang melekat seperti fasilitas kesehatan dan pengamanan.

Editor: Hadi Sumarsono
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Grafis Reza