PDAM Digelontor Rp 10 Miliar

Suntikan Modal PDP Batal

PARIPURNA: Wabup Jember Abdul Muqit Arief usai membacakan jawaban bupati terkait Raperda PAPBD di DPRD Jember

RADAR JEMBER.ID – Rencana suntikan modal terhadap Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan senilai Rp 5,8 miliar dipastikan batal. Itu terungkap dalam rapat paripurna yang menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda PAPBD) 2019, di DPRD Jember, kemarin (7/8).

IKLAN

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jember Ardipujo Wibowo serta Wakil Ketua DPRD Ayub Junaidi dan Martini itu hanya mendengarkan jawaban pemerintah kabupaten atas pemandangan fraksi-fraksi pada rapat sebelumnya. Secara terperinci, Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief membacakan jawaban terkait pertanyaan dan masukan dari tujuh fraksi yang ada.

Muqit menjelaskan, penyertaan modal untuk PDP Kahyangan tidak jadi diberikan pada tahun 2019 ini. Hal itu dilakukan, karena harus ada perda (peraturan daerah) yang mengaturnya sebagai payung hukum. Sebelum dana penyertaan modal itu dikucurkan, perda itu harus lebih dulu ada. Pembatalan suntikan modal ke PDP Kahyangan menurutnya juga atas dasar masukan sejumlah pihak, termasuk dari DPRD.

Untuk itu, Pemkab Jember menyetujui pembahasan secara khusus terkait penyertaan modal ke PDP Kahyangan. Pemkab juga mengapresiasi sejumlah masukan dan saran terkait penyertaan modal PDP Kahyangan agar dibahas lagi. Apalagi, penyertaan modal yang rencananya masuk dalam Raperda PAPBD 2019. “Sehingga penyertaan modal PDP bisa dilakukan di tahun berikutnya, yaitu pembahasan anggaran tahun 2020,” katanya kepada Radarjember.id.

Salah satu pertimbangan dan saran dari DPRD agar suntikan dana dibatalkan, karena PDP dinilai tidak bisa memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, penyertaan modal dicoret dari draf Raperda PAPBD 2019. Artinya, suntikan modal tersebut tidak dibahas lagi dalam rapat anggaran tersebut.

Disinggung terkait kondisi PDP Kahyangan, Wabup Muqit menyebut, perusahaan itu kini dalam masa sulit. PDP, menurutnya, bukan murni perusahaan yang berorientasi pada profit, tapi juga bersifat sosial karena harus menanggung misi sosial. Yaitu, ribuan orang yang bekerja di perusahaan milik daerah itu. “PDP Kahyangan belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Dalam sisi lain, PDP sekarang dalam masa kesulitan, begitu juga dengan beberapa perusahaan perkebunan yang lain. Namun demikian, kesulitan-kesulitan yang ada kami harap masih bisa diatasi di internal. Agar tidak berdampak pada masyarakat,” jelasnya.

Dalam rapat paripurna itu, Muqit juga menjelaskan terkait naiknya dana Rp 100 miliar lebih untuk bantuan sosial (bansos). Dikatakannya, bansos itu dianggarkan dan nantinya akan dialokasikan sesuai prosedur hukum. Naiknya belanja bansos dari Rp 146 miliar menjadi Rp 247 miliar, disebutnya untuk memenuhi janji kerja pemerintah.

Beberapa alokasi dana bansos nantinya akan menyasar rumah tidak layak huni, beasiswa, serta beberapa bantuan yang lain. “Naiknya bansos sejatinya untuk memenuhi 22 janji kerja, sesuai peraturan yang ada. Kemarin-kemarin memang ada temuan. Kok yang dapat beasiswa orang yang berada, maka ke depan akan lebih selektif lagi. Kenaikan itu juga berangkat dari kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Muqit juga membeber sejumlah jawaban atas pandangan fraksi. Berkaitan dengan serapan anggaran yang masih rendah di sejumlah OPD, itu terjadi karena pelaksanaan baru efektif bulan Mei. Begitu pula pembangunan akan dilakukan pada semester kedua, karena lelang proyek banyak dilakukan pada akhir semester satu.

Hal lain yang juga dijawab terkait Persid Jember. Menurutnya, perlu duduk bersama untuk membahasnya secara detail. Namun demikian, pada laga di Liga Tiga tetap diberi dukungan dengan pos anggaran pada OPD terkait. Sedangkan penyertaan modal Rp 10 miliar untuk PDAM dilakukan untuk program pemasangan gratis, pembukaan jaringan baru, serta pengembangan air minum Hazora.

Sementara itu, mengenai sulitnya kenaikan pendapatan untuk tembus sepuluh persen, perlu ada perbaikan regulasi. Di antaranya harus ada perubahan perda tentang tarif retribusi, jasa usaha, serta perizinan tertentu. Dengan melakukan perubahan perda tersebut, maka pendapatan akan bisa meningkat. Tanpa mengubah perda, maka pendapatan seperti retribusi akan sulit naik. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Mahrus Sholih