Layanan Pasien BPJS Kesehatan

Tak Semua Informasi Diterima Masyarakat

UMPAN BALIK: Anggota Forasker, Siti Badriyah, memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di FKTP. Survei ini melibatkan 376 responden di 10 puskesmas di Jember.

RADAR JEMBER.ID – Puskesmas yang menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dinilai belum menyediakan akses informasi memadai kepada masyarakat. Padahal, akses informasi ini dianggap penting untuk menilai kualitas layanan yang diberikan. Hal itu terungkap dalam diskusi terfokus membahas hasil survei mutu layanan kesehatan tahun 2019 di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, kemarin (6/8).

IKLAN

Survei yang dilakukan Forum Akuntabilitas Sosial Kesehatan Masyarakat Jember (Forasker) ini melibatkan 376 responden di 10 puskesmas di Jember. Responden terdiri atas pasien umum, peserta BPJS Kesehatan mandiri, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), non-PBI, dan pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM). Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember bersama Perkumpulan IDEA Yogyakarta tersebut terfokus pada indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Direktur Program Perkumpulan IDEA Yogyakarta Triwahyuni Suci Wulandari mengatakan, akses informasi ini paling penting, karena mencakup semuanya, mekanisme, prosedur, jenis layanan dan tarif. Jika masyarakat sebagai pengguna layanan saja tidak tahu, kata dia, bagaimana mereka akan melakukan kontrol. “Bahkan, jika ada komplain, penyedia layanan bisa ngeles dengan mudah. Menurut saya, akses informasi ini penting untuk memastikan layanan publik bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Dia mencontohkan, salah satu informasi yang sulit diakses adalah data dan dokumen IKM. FKTP seolah menutup diri. Padahal, dua hal yang disebut ini merupakan informasi publik, bukan informasi yang harus dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tak hanya itu, pasien BPJS PBI juga tidak mengetahui berapa batas maksimal pembiayaan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Padahal, batas maksimal biaya ini berpengaruh terhadap kualitas layanan. Bahkan, berdampak terhadap tindakan medis dan jenis obat yang diterima pasien. Sebab, jika jenis tindakan medis yang dilakukan melebihi batas tarif, puskesmas maupun rumah sakit bakal melakukan efisiensi untuk menyesuaikan dengan batas maksimal ongkos tersebut. “Biasanya pasien tidak tahu jenis obat apa yang diterima. Karena hanya percaya yang diresepkan dokter. Tahu-tahu obatnya tidak manjur,” ucapnya.

Idealnya, Suci menuturkan, pemerintah dan BPJS Kesehatan memiliki rencana kontijensi, bila ada kasus pasien yang memerlukan tindakan medis yang melebihi batas tarif yang disediakan. Apalagi, pemerintah juga sudah memahami problem kesehatan masyarakat di sebuah wilayah. Semisal pada bulan apa terjadi endemi penyakit. “Semua itu bisa direncanakan dengan kesepakatan bersama. Sederhananya, ada rencana B yang disiapkan,” jelasnya.

Untuk itu, dia menyarankan, informasi yang sifatnya publik harus dipublikasikan, sehingga masyarakat bisa tahu. Sebab, masyarakat bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap layanan yang diberikan. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan umpan balik untuk perbaikan layanan yang disediakan. “Tapi untuk informasi dasar seperti alur layanan dan penunjuk ruangan sudah tertempel. Karena yang disurvei ini memang puskesmas yang sudah terakreditasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Suci menerangkan, secara umum, hasil survei yang mencakup nilai IKM, mutu layanan, dan kinerja unit layanan di puskesmas cukup baik. Nilai IKM-nya mencapai 84,09 poin. Nilai itu mencakup sembilan unsur pelayanan, yakni persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Plt Kepala Dinkes Jember Dyah Kusworini meminta, apa pun hasil survei yang dilakukan Forasker harus dimaknai sebagai masukan pada penyedia layanan kesehatan dan pemerintah. Bukan untuk mencari siapa yang paling bersalah. “Sehingga tidak ada yang saling menyalahkan, tapi untuk mencari solusi bersama,” pintanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Jember Antokalina Sari Verdiana mengatakan, soal akses informasi sebenarnya sudah disediakan dalam aplikasi Mobile JKN. Menurutnya, sudah banyak informasi yang diberikan terkait prosedur, serta nama-nama fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Aplikasi Mobile JKN, kata dia, juga menyediakan peranti bagi peserta untuk memberi masukan mengenai layanan yang diberikan fasilitas kesehatan. Model penilaiannya serupa dengan aplikasi ojek daring menggunakan rating bintang. “Aplikasi ini sudah berbasis GPS. Bahkan, tak hanya berisi informasi, peserta mandiri juga bisa membayar iuran melalui rekening menggunakan aplikasi tersebut,” ujarnya.

Hanya saja, tak semua peserta BPJS Kesehatan menggunakan aplikasi berbasis android itu. Terutama bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta PBI maupun PBID. Untuk itu, Anto menyatakan, setiap dua kali dalam sepekan, pihaknya juga menyosialisasikan berbagai program BPJS Kesehatan dengan turun langsung ke desa-desa. Layanan jemput bola ini sekaligus melayani perubahan data, pendaftaran peserta mandiri, serta pelayanan administrasi.

Namun, saat disinggung apakah sosialisasi itu juga mencakup informasi tentang hak yang diterima peserta BPJS Kesehatan, Anto mengakui, sosialisasi yang dilakukan belum sampai kepada hak-hak peserta. Menurutnya, sosialisasi cuma terfokus untuk menjaring masyarakat yang belum mendaftar agar mereka mendapat jaminan kesehatan. “Tapi hasil survei tadi kan menggambarkan bahwa persepsi layanan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan sudah cukup baik,” tukasnya. (*)

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih