Sopir Angkot Protes Beda Perlakuan Taksi Online

DWI SISWANTO/RADAR JEMBER PANAS: Para sopir angkutan kota (angkot) membentangkan poster saat melakukan aksi mogok dan demo di halaman kantor Pemkab Jember kemarin.

Angkutan online semakin hari semakin menjadi-jadi,

IKLAN

Angkutan konvensional semakin sulit

Dan tanpa terasa seperti mati suri..

RADARJEMBER.ID- Itulah penggalan puisi yang dibacakan Misnali, sopir angkutan kota di halaman Pemkab Jember, kemarin. Demo menolak angkutan online kembali pecah, kemarin. Mereka kembali menolak kehadiran angkutan online. Dalihnya, angkutan online merampas penumpang.

“Sejak adanya online, sehari paling dapat hanya Rp 40 ribu. Kalau anaknya dua masak cukup,” kata Misnali dalam orasinya. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Jember untuk bisa memberikan batasan terkait dengan angkutan online ini. Meskipun pihaknya tidak bisa menampik adanya era globalisasi, tetapi harus jelas aturan mainnya.

Sementara itu, Siswoyo, Ketua Induk Paguyuban Insan Transportasi Jember mengatakan, semakin lama memang nasib angkutan konvensional semakin susah. Apalagi, jika pemerintah tidak segera turun tangan. “Sabetan pedang di tangan algojo ada di leher kami,” ucap Siswoyo mewakili para sopir bertemu dengan Sekda Jember Mirfano, kemarin.

Dirinya menceritakan sulitnya kehidupan para sopir, termasuk harus utang setiap hari agar dapur tetap mengepul. “Bapak di sini kan tidak tahu bagaimana susahnya kami. Kami setiap hari harus mencari utangan,” ucapnya terbata-bata. Siswoyo tidak bisa meneruskan kata-katanya, menangis.

Dalam kesempatan itu, Siswoyo awalnya mengajukan agar aplikasi angkutan online ini bisa diblokir. “Kan banyak aplikasi yang diblokir pemerintah, mengapa aplikasi angkutan online yang banyak melanggar ini tidak bisa diblokir?” tanya Siswoyo.

Meskipun bukan menolak sepenuhnya angkutan online, tetapi minimal juga harus mengikuti aturan angkutan umum layaknya yang dilakukan pihaknya. “Minimal harus melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait syarat perizinan menjalankan angkutan,” terang Siswoyo.

Menurutnya, aturannya sama. Yakni harus uji kir, izin usaha, SIM umum, dan lain sebagainya. Hanya saja, memang yang angkutan online ini diuntungkan dengan adanya aplikasi.

Oleh karena itu, pihaknya pun siap untuk bersaing dengan aplikasi angkutan online ini asalkan memang sesuai dengan aturannya. Tetapi, pihaknya mengatakan, angkutan online sama sekali tidak mengindahkan aturan tersebut. Hal inilah yang menjadi kecemburuan bagi para sopir angkutan konvensional.

“Tidak ada iktikad baik dari mereka, jadi sesegera mungkin harus ditindak,” jelasnya. Minimal, mengirimkan surat teguran kepada pihak driver online untuk bisa menegakkan keadilan sesuai aturan hukum yang ada. Jika sudah tegas seperti itu, maka tidak akan ada aksi seperti kemarin siang.

“Jika aplikasi tidak bisa disetop, minimal ada penghentian pengoperasian kendaraan,” tegasnya. Hal itu perlu diambil selama pihak driver angkutan online belum mengantongi izin yang ditentukan.

Sementara itu, Agus Wijaya, Kepala UPT DLLAS Dishub Provinsi Jatim menyampaikan bahwa untuk menutup aplikasi ini bukan ranahnya. “Ini kewenangan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Surabaya saja tidak bisa, apalagi Jember,” jelasnya. Bahkan, pihak Dirjen Perhubungan sempat melakukan komunikasi untuk penutupan aplikasi angkutan online karena banyak protes di bawah, tetapi tidak berhasil.

Alasannya, aplikasi yang bisa ditutup jika melanggar SARA, ujaran kebencian, pornografi, dan pornoaksi. “Sedangkan aplikasi online kan tidak melanggar itu,” terangnya. Oleh karena itu, jika memprotes penutupan aplikasi ini, maka pendemo harus berangkat ke Jakarta.

Sementara itu, Sekda Jember Mirfano mengatakan, terkait demo ini, pihaknya akan melaporkan kejadiannya ke Bupati Jember. “Dishub harus melaporkan ini ke provinsi,” terangnya. Pihaknya juga meminta kepada Dishub Jember untuk mengundang direktur aplikasi angkutan online untuk berkomunikasi bersama.

“Kami minta Dishub juga untuk melakukan kajian dan evaluasi di lapangan terkait dengan pelaksanaan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 di lapangan,” tegas Mirfano. Yang jelas, pihaknya berharap bisa segera menyelesaikan hal ini secara adil.

Reporter : Rangga Mahardika
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah.
Fotografer: Dwi Siswanto

Reporter :

Fotografer :

Editor :