KSOTK Hambat APBD Jember

- Muncul di Tengah Wabah, Harus Kembali ke Masa Lalu - Gubernur Minta Dewan Kawal Rekom Mendagri

"Transparansi anggaran penting dilakukan. Termasuk penjabaran dana Covid-19 yang diusulkan sebesar Rp 400 miliar yang patut diketahui publik." M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rekomendasi Mendagri untuk pencabutan puluhan kebijakan di Jember belum juga tuntas. Di tengah perang melawan wabah Covid-19, permasalahan KSOTK yang dinilai menabrak peraturan hukum kembali muncul. Baru-baru ini Gubernur Jawa Timur meminta DPRD Jember untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut.

IKLAN

Dalam surat tertanggal 30 Maret 2020 itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta DPRD mengawasi pelaksanaan rekomendasi Mendagri oleh Bupati Jember. Kasus KSOTK ini dinilai menjadi bagian penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, maka nasib APBD Jember sepertinya akan tetap menggunakan seperdua belas persen dari total APBD 2019 lalu.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi membenarkan surat dari gubernur tersebut. Kendati demikian, Itqon menyebut bupati sudah beberapa kali diundang untuk menjelaskan KSOTK, tetapi tidak pernah datang.

“Surat untuk mengawasi pelaksanaan pencabutan KSOTK tetap kami lakukan. Tetapi mengawal bagaimana lagi yang bisa kami lakukan. Diundang interpelasi dan hak angket, bupati tetap tidak pernah menghadiri. Parahnya, beliau melarang semua pejabatnya menghadiri undangan Panitia Angket,” kata Itqon.

Jember yang cukup lemah dalam anggaran penanganan Covid-19, masih belum bisa menyelesaikan APBD Jember karena KSOTK-nya masih bermasalah. “Kami sungguh tidak mengetahui bahwa bupati telah mengacak-acak KSOTK sedemikian rupa. Lalu sekarang kami diperintah gubernur untuk mengawal tindak lanjutnya. Bagaimana kami mengawal itu semua, sedangkan bupati tidak pernah terbuka mengenai permasalahan ini. CPNS sudah tidak dijatah dan sekarang APBD seperdua belas persen. Rakyat Jember jadi korban,” papar Itqon.

Adanya opini KSOTK tidak menjadi bagian dari APBD, hari ini terbukti di tengah wabah korona dan lemahnya anggaran di Jember, KSOTK ditagih untuk segera diselesaikan. Itqon menyebut, hal itu jauh hari disampaikan sebelum ada interpelasi dan hak angket. Termasuk jauh hari sebelum ada pengajuan Perkada APBD.

“Sekarang kami dibenturkan dengan opini yang dikembangkan. Seolah-olah DPRD menghambat pembahasan APBD. Sikap kami jelas dari awal. APBD akan kami bahas dengan syarat perubahan KSOTK sesuai perintah Mendagri telah dilaksanakan bupati,” tegasnya.

Akibat KSOTK yang masih menjadi masalah serius hingga hari ini. APBD menjadi korban. Dana penanganan wabah Covid-19 juga tak setangguh kabupaten tetangga karena Jember masih menggunakan seperdua belas persen dari APBD 2019.

“Jika bupati punya rasa kemanusiaan di tengah merebaknya virus Covid-19, tentu bupati datang baik-baik ke DPRD. Ayo kita pikirkan bagaimana solusinya. Selama ini, tidak pernah terlintas di pikiran kami untuk menghambat APBD. Kami juga berpikir tentang nasib rakyat Jember, lebih-lebih sekarang kita membutuhkan anggaran besar untuk melawan Covid-19,” paparnya.

Dengan keadaan Jember yang demikian ini (KSOTK bermasalah dan Perkada APBD hanya seperdua belas persen dari APBD 2019), DPRD ingin Mendagri dan gubernur tegas agar kasus di Jember tidak berlarut-larut. “Kalau memang patut disanksi, maka segeralah turunkan sanksi,” tegasnya.

Sekadar diketahui, komunikasi semakin memburuk sejak surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/12429/SJ tanggal 11 November 2019 Perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus turun ke Jember. Keadaan yang demikian juga terjadi pada saat surat Gubernur Jawa Timur Nomor 131/25434/011.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus juga turun. Dua surat ini berisi tentang perintah pencabutan puluhan kebijakan di Jember dan harus kembali ke masa lalu yaitu tahun 2016.

Masalah KSOTK yang kini muncul kembali sudah banyak memberi dampak buruk bagi Jember. Di antaranya, kuota CPNS Jember tahun 2019 hangus gara-gara KSOTK dan telat mengusulkan. Ratusan pegawai tidak bisa naik golongan. Dan APBD Jember masih menggunakan seperdua belas persen.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti