Perjuangan Mahasiswa FKIP Unej Melawan Pelecehan Seksual

Kasus dugaan pelecehan seksual bukan hanya kali ini saja meledak. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 2014 silam. Yakni dugaan pelecehan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unej. Bukan hal yang mudah untuk memperjuangkan hal yang masih dianggap tabu. Namun sayangnya, sanksi dari pihak kampus sangat lemah sehingga tidak membuat jera para pelaku.

TUNTUT KETEGASAN: Dokumentasi salah seorang peserta aksi yang menuntut tindakan tegas terhadap dugaan pelaku kekerasan seksual di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unej pada 2014 silam.

RADAR JEMBER.ID – Masih lekat dalam ingatan Zaiman, alumnus FKIP Universitas Jember (Unej), apa yang dilakukannya bersama rekan-rekan aktivis kampusnya pada 2014 silam. Mereka yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli FKIP Unej menggegerkan jagat dunia pendidikan di Unej dengan menggelar demo membawa kambing.

IKLAN

Hal yang membuat heboh, kambing ini dipakaikan kutang alias BH. Ini menggambarkan korban untuk diberikan kepada salah satu oknum dosen yang diduga cabul di kampusnya. Aksi ini adalah pembelaan atas tuntutan dari kasus yang mirip dengan yang terjadi di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej akhir-akhir ini.

Sang dosen memang ditindak oleh Unej. Tetapi kasus pelecehan seksual tersebut membuat korban trauma dan depresi. Meskipun pembelaan sampai turun jalan menggelar aksi, menurut Zaiman, pelecehan seksual seolah memang penuh misteri. Penegakan keadilan dianggapnya setengah hati, dan berpotensi membuat kejadian serupa terulang lagi.

Zaiman menceritakan, kejadian itu terjadi pada awal 2014, yakni berawal dari beberapa laporan di media. Dari laporan itu, disebutkan salah satu dosen ada yang melakukan tindak asusila. Kasusnya pun sangat mirip dengan yang terjadi di FIB Unej, yakni dosen pembimbing skripsi kepada mahasiswanya.

“Dari situ, kemudian teman-teman bergerak dengan tuntutan para pelakunya di tindak tegas,” ujar Zaiman. Dengan tuntutan seperti itu, dia bersama peserta aksi lainnya menginginkan pelaku pelecehan seksual benar-benar ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Namun, lamanya proses investigasi dari kampus dianggap sebagai bentuk kelemahan kampus dalam menindak para pelaku tindakan asusila. “Penanganannya sampai kurang lebih satu tahun. Padahal, sudah ada tim investigasi dari rektorat yang terdiri atas orang fakultas hukum dan sosiolog,” katanya.

Saat itu pelaku memang dinyatakan terbukti melakukan tindakan asusila. Namun, hukuman yang diberikan pihak kampus diakuinya tidak sebanding dengan penderitaan korban. Kampus hanya memberikan sanki administratif. Yaitu berupa tidak boleh mengajar selama satu semester dan tidak ada kenaikan pangkat selama satu semester. Padahal, saat itu tuntutan dari peserta aksi memang harus ditindak tegas. “Dosen dikeluarkan dari Unej,” tegasnya.

Menurutnya, dengan kedudukan pelaku sebagai pembimbing, tidak sepatutnya melakukan hal itu kepada mahasiswanya. Setelah keputusan itu, tidak ada lagi yang melanjutkan tuntutan Zaiman dan peserta aksi lainnya. Itu karena banyak peserta aksi yang sudah lulus dari kampus pasca semester satu tahun dilakukannya aksi tersebut.

Hingga saat ini, menurutnya pihak pelaku tetap menjalankan aktivitasnya sebagai dosen dan kembali mengajar seperti sediakala. Namun, hingga saat ini pula, Zaiman mengaku menyayangkan tindak lanjut kampus terkesan lamban. Menurutnya, sanksi itu seharusnya lebih dari sekadar sanksi administratif.

“Jika sudah terbukti, kampus harus tegas. Kalau dibiarkan, bisa saja terjadi lagi di kemudian hari. Dan peringatan tegas itu bisa jadi rambu-rambu buat dosen-dosen lainnya,” pungkasnya. (*)

Reporter :

Fotografer : istimewa

Editor : Rangga Mahardika