Terdakwa Korupsi Tak Ajukan Eksepsi

Sidang Perdana Kasus RTLH Karangrejo

TAK MENANGGAPI: Dua terdakwa kasus korupsi RTLH Karangrejo sedang mengikuti sidang perdana agenda pembacaan dakwaan atas perkara yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Surabaya. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dua terdakwa kasus korupsi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karangrejo, Sumbersari, sudah masuk sidang perdana. Kamis (2/1) lalu, kedua terdakwa, Dian Lucki Puspitasari dan Muhammad Ridwan Sidik, duduk bersama di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo.

IKLAN

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember itu dibacakan oleh Setyo Adhi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus). Bersama Setyo, juga ada Triyono, Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi BB) Kejari Jember.

Dian Lucki Puspitasari merupakan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Karangrejo. Sementara, Muhammad Ridwan adalah pemilik toko penyuplai bahan bangunan untuk program rehab RTLH Pemkab Jember tahun anggaran 2017.

Kedua terdakwa diduga tak melaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 476.529 juta. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan Inspektorat Pemkab Jember atas anggaran yang dikucurkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Jember.

Sesuai dakwaan, Setyo menjelaskan, setelah berbelanja material bangunan seperti pintu, jendela, batako, kusen, pasir, dan lainnya yang totalnya mencapai Rp 1 miliar lebih, terdapat selisih jumlah Rp 476.529 juta. “Dian Lucki Puspitasari merekayasa dan meminta kuitansi kosong serta stempel toko kepada M Ridwan. Dian juga membuat laporan dengan menyamakan jumlah dengan daftar pembelian bahan bangunan,” tutur Setyo.

Lebih lanjut, menurut dia, Dian dan Ridwan mengetahui jumlah yang dibelikan bahan bangunan lebih sedikit. Selain itu, keduanya juga menginsafi bahwa ada yang dibelikan, tapi tak dibuatkan rekapan. Atas perbuatan itu, terdakwa dinilai memperkaya diri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara.

Kejaksaan menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Melalui penasihat hukum M Nuril, kedua terdakwa tak mengajukan eksepsi. Sebab, menurut Nuril, secara formal dakwaan tidak ada yang perlu ditanggapi. “Karena memenuhi syarat formal bahwa setelah ini akan masuk ke pokok materi,” kata dia. Sidang selanjutnya akan digelar kembali 9 Januari mendatang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Agendanya pemeriksaan saksi dari pihak JPU Kejari Jember.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih