Penduduk Miskin Jember Tinggal 9,25 Persen

PERLU DIENTASKAN: Permukiman di daerah bantaran Sungai Bedadung, Kelurahan Kepatihan. Jalan yang sempit berundak-undak, serta tidak sedikit mereka tidak punya sanitasi dan harus pergi ke sungai.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Jember mencatat kemiskinan di Jember mengalami trend penurunan. Walau secara jumlah penduduk miskin di Jember terbilang tinggi, tapi secara persentase diurutan 23 se Jatim bukan yang tertinggi.

IKLAN

Kepala BPS Jember Arif Joko Sutejo mengatakan, persentase penduduk miskin di Jember pada 2019 turun sebesar 0,73 persen dari tahun sebelumnya 2018. Sehingga 2018 ada 9,98 persen penduduk miskin, turun jadi 9,25 persen. Dia menegaskan, jika melihat dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember jumlahnya mencapai 226,57 ribu jiwa. Jumlah tersebut, kata dia, tertinggi ke dua setelah Malang dengan jumlah penduduk miskin 246, jiwa. “Jika hanya mengacu dari jumlah penduduk miskin saja. Jember akan tetap berada di posisi atas, karena jumlah penduduknya besar di Jember,” katanya.

Menurut Arif melihat kemiskinan Jember, boleh saja ambil ringkasnya saja untuk jumlah penduduk miskin. Tapi alangkah baiknya juga disertakan persentase. Apalagi belakangan ini kemiskinan di Jember juga sebagai komoditas politik untuk bakal calon bupati Jember yang baru muncul tersebut.

Dari data BPS perkembangan kemiskinan di Jember dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukan trend positif. Pada 2016 kemiskinan di Jember 10,97 persen dan meningkat pada tahun 2017 yaitu 11 persen. Persentase itu turus turun pada 2018 jadi 9,98 persen hingga 2019 sebesar 9,25 persen. Hal itu juga berlaku garis kemiskinan berdasarkan juga alami kenaikan. Mulai 2016 Rp 299.823 hingga 2018 Rp 324.174 dan 2019 Rp 339.685.

Sementara Emil Wahyudiono, Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Jember menjelaskan, kemiskinan bisa pula ditentukan dari pengeluaran dan pendapatan. Namun di negara berkembang seperti di Indonesia, hal itu sulit dilakukan karena pencatatan pendapatan tidak semudah di negara maju yang mampu melaporkan pencatatan pendapatan penduduk dengan baik. “Saat ini ada 49 negara (58 persen) menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mengetahui tingkat kemiskinan, 25 negara (30 persen) memakai pendekatan pendapatan dan 10 negara (12 persen) menerapkan pendekatan pengeluaran dan pendapatan,” katanya.

Menurut Emil, untuk melihat kemiskinan juga perlu melihat indeks kedalaman kemiskinan  dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan untuk mengukur seberapa tinggi jenjang masyarakat miskin dan masyarakat yang berada garis kemiskinan. Sementara untuk keparahan kemiskinan adalah cara mengukur bauran antara penduduk miskin. Bisa disimpulkan, tambah emil, keparahan kemiskinan itu bisa melihat seberapa parah jenjang miskin antara penduduk miskin tersebut. “Pada 2019 indeks kedalaman kemiskinan di Jember adalah 1,22 persen, sedangkan keparahan kemiskinan 0,24 persen,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Hadi Sumarsono