PNS Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kg

WAWAN DWI/RADAR JEMBER HARUS BERI CONTOH: Kepala BKD Jember Ruslan Abdulgani juga mengimbau PNS tidak memakai elpiji bersubsidi 3 kilogram. Mereka disarankan beralih ke Bright Gas atau tabung 12 kilogram yang saat ini sudah banyak tersedia di pasar.

RADARJEMBER.ID – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai larangan PNS menggunakan LPG 3 kg, karena gas bersubsidi tersebut khusus diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM. Namun di daerah, larangan itu tak berjalan efektif. Sebab, belum ada aturan turunan yang memberi sanksi jika ada pegawai yang melanggar.

“Kalau terkait surat edaran itu, Insyaallah pegawai negeri sudah tahu semua. Cuma pengawasan dan implementasi di lapangan ini yang sulit. Jadi saya imbau, para pegawai memakai gas nonsubsidi.”

IKLAN

Ruslan Abdulgani

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  Jember

Larangan penggunaan LPG 3 kg itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian LPG 3 Kg. Peraturan itu menerangkan, LPG bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan rumah tangga dan UMKM.

Sebagai tindak lanjut, peraturan itu dikuatkan dengan surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM perihal pengendalian penggunaan LPG 3 Kg. Sehingga, untuk memastikan LPG berbsubsidi itu tepat sasaran, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat yang ditujukan ke seluruh kepala daerah dan kepala OPD, akhir Juni lalu, salah satunya larangan bagi PNS menggunakan LPG 3 Kg.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember Ruslan Abdulgani mengatakan, pemerintah daerah memang telah menerima surat dari Gubernur Jawa Timur tentang larangan penggunaan LPG 3 kg tersebut bagi PNS. Namun, sejauh ini belum ada aturan teknis terkait sanksi apa yang diberikan jika ada yang melanggar.

Sehingga, kata dia, surat yang telah disosialisasikan beberapa waktu lalu itu dinilainya masih sebatas imbauan. “Belum. Belum ada tindak lanjut. Memang beberapa waktu lalu Pak Sekda sudah menyosialisasikan surat tersebut ke sejumlah OPD, dan sudah disosialisasikan ke para pegawai,” katanya, saat ditemui kemarin.

Ruslan menuturkan, pasca diterimanya surat dari gubernur itu, upaya sosialisasi masih dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing dinas. Karena sejauh ini, belum ada kerja sama dengan pihak PT Pertamina (Persero) yang menjadi distributor bahan bakar gas tersebut.

Menurut dia, kerja sama ini penting, agar para PNS tak lagi menggunakan LPG 3 kg, melainkan memakai Bright Gas atau LPG tak bersubsidi. “Saya kira jika ada kerja sama akan lebih bagus. Sehingga, ada sosialisasi ke para pegawai tentang penggunaan gas nonsubsidi,” tuturnya.

Sebenarnya, jika imbauan itu diikuti, penggunaan LPG bersubsidi tersebut bisa jauh berkurang, dan lebih tepat sasaran. Sebab, Ruslan menerangkan, jumlah PNS di Jember angkanya cukup besar, mencapai 13.413 pegawai. Jika diasumsikan para pegawai itu menggunakan dua tabung LPG 3 kg per bulan, maka penghematan pemakaian gas bersubsidi ini dapat mencapai 26.826 tabung untuk setiap bulannya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya sangat terbuka jika Pertamina mengajak kerja sama terkait sosialisasi penggunaan Bright Gas tersebut. Terutama kepada para pegawai di lingkungan Pemkab Jember. “Kalau terkait surat edaran itu, Insyaallah pegawai negeri sudah tahu semua. Cuma, pengawasan dan implementasi di lapangan ini yang sulit. Jadi saya imbau, para pegawai memakai gas nonsubsidi,” tandasnya.

Reporter : Mahrus Sholih
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Fotografer: Dwi Siswanto

Reporter :

Fotografer :

Editor :